Selain Anom, turut hadir anggota Komisi III lainnya seperti Khusaini, Thamrin Mali dam James Rocky P Rumajar. Sementara dari kalangan wartawan hadir sebagian besar wartawan media cetak dan elektronik seperti Metro Riau, Haluan Riau, Dumai Pos, Riau Pos, Berita Terkini, Vokal, Riau Pesisir, Rakyat Riau, Koran Riau, Pos Metro Mandau, dan www.metroterkini.com, www.riauterkini.com
Dalam pertemuan yang berlangsung informal tersebut, Anom mengungkapkan kegiatan coffee morning merupakan salah satu upaya dari DPRD Bengkalis, khususnya Komisi III dalam menjalin hubungan silaturrahmi dengan harapan bisa tercipta komunikasi dua arah yang semakin baik. Disamping itu juga, Diharapkan dengan kegiatan ini, Komisi III bisa mendapatkan isu-isu aktual yang saat ini menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat.
“Biasanya kan kami yang diwawancara, tapi hari ini lain. Saya yang bertanya kepada rekan-rekan semua, isu-isu apa kira-kira yang berkembang saat ini, khususnya yang terkait dengan bidang tugas Komisi III,” ujar Anom.
Dikatakan, ada tujuh working partner Komisi III yaitu Dipenda, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, BUMD, Bagian Keuangan, Perbankan dan Bagian Ekonomi. Dari tujuh institusi tersebut, sambung Anom, barangkali ada hal-hal yang menjadi isu krusial dan perlu disampaikan ke Komisi III. “Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada isu-isu lain di luar bidang Komisi III yang perlu disampaikan, dan hal ini bisa kita diskusikan bersama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Zulkarnaen, wartawan Metro Riau menyampaikan tentang kinerja BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Sejak dipimpin oleh Direktur Yusrizal, belum ada tanda-tanda kinerja BUMD PT BLJ menunjukkan perbaikan. Bahkan, para wartawan yang ada di Bengkalis belum pernah melihat apalagi berbincang-bincang dengan Yusrizal.
Wartawan lainnya, Taufik menambahkan, dengan kondisi seperti itu ada kekhuatiran dana penyertaan modal ke PT BLJ sebesar Rp300 miliar akan terbuang sia-sia. Masyarakat pun terheran-heran dengan disetujuinya anggaran tersebut, padahal sebelumnya DPRD, khususnya Komisi III sangat vokal menentang adanya dana penyertaan modal ke PT BLJ.
"Masyarakat akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan komisi III, kok sekarang senyap ketika Pemkab Bengkalis menganggarkan dana Rp300 miliar umtuk BUMD dan dewan menyetujui pula. Sampai masyarakat berkesimpulan agaknya komisi sudah dapat komisi," ujar Taufik.
Afdal, wartawan Harian Berita Terkini menambahkan, investasi sebesar Rp300 miliar sebenarnya masih kabur dan terlalu dipaksakan. PT BLJ sejak dipimpin oleh Bukhari selama lima tahun saja menurut mantan wartawan Riau Mandiri ini hanya mendapatkan dana penyertaan modal sebesar Rp60 miliar dan itu pun sudan menimbulkan persoalan.
“Kita khuatir dana penyertaan modal sebesar Rp300 miliar ini akan menjadi kasus BLJ jilis II,” ujarnya.
Sementara Usman, wartawan Haluan Riau menyampaikan keresahan masyarakat tentang adanya kenaikan tarif tiket fery penyeberangan. Walaupun hal itu bukan mejadi bidang tugas Komisi III, tapi anggota dewan menurut Usman perlu tahu. Penerapan harga tiket yang baru itu menurut Usman tanpa sebelumnya dilakukan sosialisasi sehingga membuat masyarakat terkejut. Kemudian, masyarakat juga bertanya mengapa untuk harga tiket kapal fery, yang jelas-jelas milik pihak swasta, tapi ditetapkan oleh Perda.
Terkait dengan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh wartawan, Anom mengungkapkan akan menjadi perhatian tersendiri bagi Komisi III. Dalam waktu dekat Komisi III akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan tidak tertutup kemungkinan untuk menggelar hearing.**us
