Latest Posts

Sempat Tertunda, Paripurna DPRD Rohul Akhirnya Sahkan 4 Ranperda Nilai Investasi Capai Rp 34 Miliar

Tue, 16 Jun 2026 16:36:19 +0700

Metroterkini.com — Setelah sempat tertunda karena tidak kuorum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu akhirnya melanjutkan rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus (Pansus) terhadap hasil pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda), Selasa, (16/6/2026).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu itu dipimpin langsung Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini. Dalam sidang tersebut, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada masing-masing pansus untuk menyampaikan laporan akhir pembahasan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi keputusan bersama.

Agenda pertama diawali dengan penyampaian laporan Pansus Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang disampaikan juru bicara pansus, Karneng Dimara Lubis. Dalam laporannya, pansus menilai keberadaan regulasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pembentukan produk hukum daerah agar lebih tertib, efektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, laporan Pansus Ranperda tentang Penyertaan Modal atau investasi Pemerintah Daerah pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) disampaikan Ayatullah Kumaini. Dalam laporan itu disebutkan nilai penyertaan modal pemerintah daerah mencapai Rp11,2 miliar.

Menurut Ayatullah, investasi daerah pada sektor perbankan syariah dinilai strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di masa mendatang.

“Penyertaan modal ini diharapkan mampu memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah serta meningkatkan deviden bagi daerah,” ujar Ayatullah dalam sidang paripurna.

Laporan berikutnya disampaikan Romi Juliandra selaku juru bicara Pansus Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda). Dalam laporan tersebut, nilai investasi pemerintah daerah yang diajukan mencapai Rp15 miliar.

Romi mengatakan keberadaan BPR daerah memiliki peran penting dalam membantu akses pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Rokan Hulu.

“Melalui penguatan modal ini, diharapkan pelayanan perbankan kepada masyarakat semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” kata Romi.

Sementara itu, laporan Pansus Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya disampaikan Piktoria. Nilai investasi yang diusulkan dalam Ranperda tersebut mencapai Rp7,8 miliar.

Piktoria menyebutkan tambahan modal bagi perusahaan umum daerah diperlukan guna memperkuat kapasitas usaha dan meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah terhadap pembangunan daerah.

“Penyertaan modal ini diharapkan menjadi langkah penguatan BUMD agar lebih produktif dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Rapat paripurna itu turut dihadiri Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Penjabat Sekretaris Daerah Drs. H. Yusmar, M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang diwakili Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Azwardi Dery, S.H., M.H, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala kantor, serta kepala badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Setelah seluruh laporan pansus disampaikan, pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan terhadap empat Ranperda tersebut. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju sehingga empat Ranperda resmi disepakati bersama untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Total nilai investasi dari tiga Ranperda penyertaan modal pemerintah daerah itu mencapai Rp34 miliar.

Bupati Rokan Hulu Anton menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.

Anton menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan penguatan ekonomi daerah melalui regulasi yang tepat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyetujui Ranperda ini. Selanjutnya Ranperda akan diajukan registrasi kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat,” kata Anton.

Dengan disetujuinya empat Ranperda tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan investasi daerah dan penguatan regulasi dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.[man]

Sempat Diskor Satu Jam, Rapat Paripurna DPRD Rohul Tak Kuorum, Berikut Daftar Legislatif Yang Hadir

Mon, 15 Jun 2026 22:06:38 +0700

Metroterkini.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu sempat di skorsing satu jam karena tidak kuorum akibat minimnya tingkat kehadiran anggota dewan. Agenda penting pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis itu harus diskors selama satu jam karena jumlah anggota yang hadir jauh dari syarat kuorum, Senin (15/6/2026).

Paripurna yang digelar pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu itu awalnya hanya dihadiri 17 anggota dari total 45 anggota DPRD. Kondisi tersebut membuat jalannya sidang tertunda dan memunculkan sorotan tajam terhadap disiplin para wakil rakyat.

Agenda rapat sebenarnya tergolong krusial. DPRD dijadwalkan menyampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap hasil pembahasan empat Ranperda, yakni:

1. Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Ranperda tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

3. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda).

4. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya sekaligus pengambilan keputusan.

Namun agenda strategis yang berkaitan dengan investasi daerah dan kebijakan hukum itu justru berlangsung dalam suasana ironis. Banyak kursi anggota DPRD kosong.

Setelah diskors selama satu jam, rapat kembali dibuka dipimpin Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, M. Aidi, SH. Akan tetapi, jumlah anggota yang hadir tetap belum memenuhi kuorum penuh. Kehadiran hanya bertambah 11 orang sehingga total menjadi 28 anggota.

Sementara itu, 10 anggota DPRD tercatat izin, mengikuti dinas luar daerah, cuti, hingga kemalangan. Sedangkan tujuh anggota lainnya tidak memberikan keterangan sama sekali.

“Sebagian anggota sedang mengikuti bimtek, ada yang tugas luar daerah, ada juga yang cuti,” kata M. Aidi usai memimpin rapat paripurna.

Minimnya tingkat kehadiran anggota DPRD Rohul langsung menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia Kabupaten Rokan Hulu, Sudirman atau akrab disapa Eman, menilai persoalan disiplin anggota DPRD sudah berulang kali terjadi dan bukan pertama kali.

“Ini bukan pertama kali. Publik tentu mempertanyakan keseriusan anggota DPRD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Rapat penting menyangkut investasi daerah saja bisa minim kehadiran,” ujar Eman.

Menurutnya, alasan bimtek, tugas luar, hingga izin pribadi tidak seharusnya terus menjadi pembenaran atas rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam sidang paripurna.

“Kalau terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD bisa turun. Mereka dipilih rakyat untuk hadir dan bekerja, bukan sekadar tercatat sebagai anggota,” katanya.

Sorotan terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD Rohul memang bukan hal baru. Sebelumnya, sejumlah agenda paripurna DPRD Rohul juga pernah molor bahkan tertunda akibat rendahnya jumlah anggota yang hadir.

Adapun 28 anggota DPRD Rokan Hulu yang hadir dalam rapat paripurna tersebut yakni:

1. M. Aidi

2. Nono Patria Pratama

3. Porkot Lubis

4. Andrizal

5. Harde Yanto

6. Mukhlizar

7. Tamrin Nasution

8. Winarto

9. Dedek Hendro

10. Budi Darman

11. Alex Febrima

12. Jhon Kanedy

13. Patuan Chandra

14. Faizul

15. Saiful Adnan

16. Daulat Sinaga

17. Fachrizon

18. Romi Juliandra

19. Ilham Marzuki

20. Nindu Adi Prasetyo

21. Willy Aspra

22. Haliman

23. Ayatullah Kumaini

24. Syahroni

25. Rio Maryadi

26. Purwadi

27. Emon Casmon

28. Rizki Achmadi Putra

Sementara anggota DPRD yang tercatat izin dan berhalangan hadir yakni:

1. Neni Wahyuni — izin

2. M. Ilham — izin

3. Sumiartini — dinas tugas luar

4. Sindi Utari Sianipar, SH — cuti

5. Mahmud — izin

6. Rio Novendra — izin

7. Baja Marulak Nainggolan — kemalangan

8. Guntur Simarmata — kemalangan

9. Safran — Bimtek

10. Joko Hardianto — izin

Sedangkan tujuh anggota DPRD lainnya tidak memberikan keterangan kehadiran sama sekali.

Kondisi tersebut kembali mempertegas lemahnya kedisiplinan internal DPRD Rohul. Di tengah banyaknya persoalan daerah yang membutuhkan pengawasan serius dan pembahasan regulasi yang matang, publik justru disuguhi rapat paripurna yang nyaris gagal hanya karena kursi wakil rakyat banyak yang kosong.[man]

BPS Inhu Canangkan Sensus Ekonomi 2026 Menuju Indragiri Hulu Maju

Mon, 15 Jun 2026 19:25:55 +0700

Metroterkini – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan tema “Sensus Ekonomi 2026 Menuju Indragiri Hulu Maju” di Taman Junjung Buih, Rengat, pada Senin (15/06/2026).

Kegiatan pencanangan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Indragiri Hulu, Ir. H. Hendrizal, M.Si., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Indragiri Hulu. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Komandan Kodim 0302/Inhu, Kapolres Indragiri Hulu, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Ketua Pengadilan Negeri Rengat, Ketua Pengadilan Agama Rengat, Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Baperida Kabupaten Indragiri Hulu, para kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan cabang Rengat, ketua asosiasi, tokoh masyarakat, pegawai BPS Kabupaten Indragiri Hulu, serta perwakilan petugas Sensus Ekonomi 2026.

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu, Sumi’rad, SST. Dalam laporannya, Sumi’rad menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang bertujuan menyediakan data dasar mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan menuju Indragiri Hulu yang lebih maju,” ujarnya.

Sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Indragiri Hulu, dilakukan pemasangan rompi secara simbolis oleh Wakil Bupati Indragiri Hulu kepada perwakilan petugas Sensus Ekonomi 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Ir. H. Hendrizal, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Indragiri Hulu atas pelaksanaan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, dalam menyukseskan pelaksanaan sensus agar data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 oleh Wakil Bupati Indragiri Hulu, jajaran Forkopimda Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Melalui pencanangan ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat dapat semakin meningkat sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Indragiri Hulu dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, dan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indragiri Hulu maju.

Bolos Massal Anggota DPRD Rohul, Agenda 4 Ranperda Terancam Mandek

Mon, 15 Jun 2026 14:59:52 +0700

Metroterkini.com— Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Senin, (15/6/2026), kembali menjadi sorotan. Agenda penting penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap hasil pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) gagal dilanjutkan akibat minimnya kehadiran anggota dewan.

Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu itu tampak lengang. Kursi-kursi anggota dewan banyak kosong. Dari total anggota DPRD, hanya 17 orang yang hadir. Sementara 28 anggota lainnya tidak terlihat di ruang sidang.

Jumlah tersebut membuat rapat dinyatakan tidak memenuhi kuorum.

Agenda paripurna sejatinya membahas empat Ranperda strategis, yakni Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Riau Kepri Syariah, penyertaan modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu, serta penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya sekaligus pengambilan keputusan.

Namun agenda itu terpaksa tertunda akibat absennya mayoritas legislator.

Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, M. Aidi, SH, yang memimpin jalannya rapat menyatakan pihaknya masih memberikan toleransi waktu menunggu kehadiran anggota dewan lainnya.

“Kita skors selama satu jam ke depan sambil menunggu kehadiran anggota,” ujar Aidi di ruang sidang.

Meski demikian, kondisi ruang paripurna tetap sepi. Tidak terlihat tanda-tanda lonjakan kehadiran anggota DPRD hingga masa skorsing berlangsung.

Situasi ini memantik kritik keras dari berbagai pihak. Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Rokan Hulu, Sudirman, menilai rendahnya disiplin anggota DPRD sudah menjadi persoalan lama yang terus berulang tanpa ada perbaikan nyata.

“Ini mencederai masyarakat. Mereka dipilih rakyat, digaji dari uang rakyat, tapi ketika agenda penting daerah dibahas justru banyak yang tidak hadir,” kata Sudirman kepada wartawan.

Menurutnya, absennya mayoritas anggota DPRD bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut tanggung jawab moral terhadap publik.

“Hal seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sudah sering terulang, tapi tidak pernah ada perubahan. Publik akhirnya mempertanyakan keseriusan lembaga DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi,” ujarnya.

Sudirman menilai lembaga legislatif daerah saat ini tengah menghadapi krisis kepercayaan publik. Ketidakhadiran anggota dalam rapat penting dianggap memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

“Kalau rapat tentang Ranperda saja tidak serius, bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap kinerja mereka? DPRD jangan hanya aktif saat kepentingan politik atau pencitraan saja,” katanya.

Sorotan terhadap DPRD Rokan Hulu semakin tajam karena agenda yang dibahas berkaitan langsung dengan arah kebijakan daerah dan penguatan sektor ekonomi melalui penyertaan modal pemerintah.

Di sisi lain, masyarakat justru disuguhi pemandangan ruang sidang yang kosong dan agenda pemerintahan yang terhambat.

Kondisi itu memperlihatkan ironi di tengah tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja dan kedisiplinan wakil rakyat. Hingga berita ini diturunkan, rapat paripurna masih menunggu kepastian kuorum dari anggota DPRD yang belum hadir.[man]

BPS Inhu Siap Laksanakan Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026

Mon, 15 Jun 2026 14:53:50 +0700

Metroterkini – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu telah menyiapkan sebanyak 399 petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari 14 kecamatan. Kegiatan pendataan akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam rangka memastikan kesiapan petugas, BPS Kabupaten Indragiri Hulu telah menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh petugas pendataan. Pelatihan dilaksanakan dalam tiga gelombang dengan lima kelas pada setiap gelombang, sehingga secara keseluruhan terdapat 15 kelas pelatihan yang diikuti oleh petugas lapangan dan pengawas.

Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu, Sumi’rad, SST menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas serta menyamakan pemahaman terkait konsep, definisi, dan tata cara pendataan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

“Pemahaman yang baik terhadap konsep dan definisi usaha merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Setiap petugas harus mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan usaha dengan benar agar data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi,” ujar Sumi’rad, Senin (15/06/2026).

Lebih lanjut, Sumi’rad menegaskan bahwa seluruh petugas wajib melaksanakan pendataan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ia menekankan bahwa proses pencacahan harus dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha dan wawancara dengan responden.

“Petugas dilarang keras melakukan pendataan tanpa melakukan kunjungan lapangan. Setiap informasi yang dicatat harus diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha. Pendataan tidak diperkenankan dilakukan berdasarkan asumsi, perkiraan, maupun informasi yang tidak dapat diverifikasi,” tegasnya.

Menurutnya, kualitas data merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Oleh karena itu, seluruh petugas diharapkan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap pedoman pendataan yang telah diberikan selama pelatihan.

“Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan pendataan di lapangan. Oleh sebab itu, setiap petugas harus memahami konsep dan definisi usaha secara benar, menerapkan prosedur pendataan secara konsisten, serta memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” tambahnya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi ke-lima yang merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai struktur dan karakteristik kegiatan usaha di suatu wilayah. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi berbagai program ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

BPS Kabupaten Indragiri Hulu mengharapkan dukungan seluruh pelaku usaha dan masyarakat selama pelaksanaan pendataan. Partisipasi aktif responden dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap akan berkontribusi terhadap terwujudnya data statistik yang berkualitas.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan pendataan agar diperoleh data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi pembangunan. Mari bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi tersedianya data ekonomi yang berkualitas untuk pembangunan yang lebih baik,” tutup Sumi’rad.

Musorkablub KONI Meranti Berlangsung Sukses, Hidayat Terpilih Aklamasi

Mon, 15 Jun 2026 07:39:52 +0700

Metroterkini - Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 resmi menetapkan Hidayat Abdurrahman, SE sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Kepulauan Meranti masa bakti 2026-2030.

Penetapan tersebut berlangsung dalam forum Musorkablub yang digelar di Grand Meranti, Jalan Kartini, Selatpanjang, Minggu (14/6/2026) malam.

Hidayat Abdurrahman terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang lolos dalam proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Kepulauan Meranti. Dukungan penuh dari cabang-cabang olahraga yang memiliki hak suara mengantarkannya kembali memimpin organisasi olahraga terbesar di daerah tersebut.

Musorkablub dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, SM, MM. Turut hadir Wakil Ketua Umum I KONI Riau Dr. Khairul Fahmi, MT, didampingi Wakil Bidang Sarana dan Prasarana KONI Riau Faisal, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti Saiful Bakhri, ST, serta para ketua dan perwakilan cabang olahraga se-Kepulauan Meranti.

Ketua Panitia Musorkablub, Alfan Idris, menyampaikan bahwa seluruh tahapan kegiatan telah dipersiapkan secara matang sehingga agenda organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, panitia telah bekerja maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian Musorkablub berjalan sesuai jadwal dan ketentuan organisasi.

"Alhamdulillah seluruh persiapan telah kami laksanakan dengan baik. Kami berharap Musorkablub ini dapat berlangsung tertib, lancar hingga selesai dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan olahraga di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Alfan.

Ia juga berharap ketua yang terpilih nantinya mampu membawa KONI Kepulauan Meranti menjadi organisasi yang semakin solid dan berprestasi.

"Kami berharap Ketua KONI yang terpilih dapat menakhodai organisasi ini dengan baik, memperkuat pembinaan olahraga dan membawa KONI Meranti semakin maju serta lebih gemilang di masa yang akan datang," tambahnya.

Dalam sambutannya, Hidayat Abdurrahman menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musorkablub yang sekaligus menandai berakhirnya masa tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kepulauan Meranti.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selama ini terus memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga daerah.
Menurut Hidayat, keberlangsungan program-program KONI tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk kebijakan maupun fasilitas pendukung lainnya.

"Atas nama KONI Kepulauan Meranti, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selama ini terus memberikan perhatian dan dukungan kepada dunia olahraga. Dukungan itu sangat berarti bagi kemajuan olahraga daerah," ujarnya.

Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau 2027, Hidayat menegaskan bahwa KONI Kepulauan Meranti akan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik yang akan berlaga membawa nama daerah.

Ia menyebutkan bahwa target peningkatan prestasi menjadi prioritas utama kepengurusan yang akan dibentuk dalam waktu dekat. Jika pada Porprov Riau 2022 di Kabupaten Kuantan Singingi Kepulauan Meranti berada di peringkat ke-10, maka pada Porprov 2027 mendatang pihaknya menargetkan posisi yang lebih tinggi dengan harapan mampu menembus lima besar.

"Target kita jelas, bagaimana prestasi olahraga Kepulauan Meranti bisa meningkat. Kita ingin atlet-atlet terbaik dipersiapkan sejak sekarang agar mampu bersaing dan memberikan hasil maksimal pada Porprov 2027 nanti," katanya.

Hidayat juga mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk menjaga persatuan dan kebersamaan demi kemajuan olahraga daerah. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun olahraga Kepulauan Meranti secara bersama-sama.

"Mari kita tinggalkan perbedaan dan fokus membangun olahraga. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyalahkan. Yang kita butuhkan saat ini adalah kekompakan dan kerja sama demi prestasi olahraga Meranti yang lebih baik," ajaknya.

Usai terpilih, Hidayat memastikan akan segera menyusun kepengurusan KONI Kepulauan Meranti periode 2026-2030 dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan olahraga.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum I KONI Riau, Dr. Khairul Fahmi, MT, menegaskan bahwa tantangan dunia olahraga saat ini tidak hanya berkaitan dengan pencapaian prestasi, tetapi juga bagaimana organisasi mampu menerapkan tata kelola yang baik dan profesional.

Berdasarkan data yang diterima KONI Riau, saat ini terdapat sekitar 25 cabang olahraga aktif di Kabupaten Kepulauan Meranti yang memerlukan pembinaan berkelanjutan agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.

Menurutnya, pembinaan atlet tingkat provinsi tidak akan berjalan tanpa kontribusi dari kabupaten dan kota sebagai ujung tombak pembibitan atlet.

"Kita berharap KONI Kepulauan Meranti terus memperkuat pembinaan atlet karena prestasi olahraga provinsi berawal dari pembinaan yang dilakukan di daerah. Atlet-atlet yang berprestasi lahir dari proses panjang yang dimulai dari kabupaten dan kota," ujarnya.

Khairul juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, terutama terkait penggunaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa banyak organisasi olahraga di berbagai daerah yang tersandung persoalan hukum akibat lemahnya tata kelola administrasi dan keuangan.

"Selain mengejar prestasi, tata kelola organisasi harus menjadi perhatian utama. Pengelolaan anggaran harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga organisasi dapat berjalan sehat dan terhindar dari persoalan hukum," tegasnya.

Terkait Porprov Riau 2027, Khairul mengungkapkan bahwa mayoritas KONI kabupaten dan kota di Riau telah menyepakati pelaksanaan ajang tersebut pada tahun 2027. Meski lokasi tuan rumah masih menunggu keputusan pemerintah provinsi, seluruh daerah diminta mulai mempersiapkan atlet sejak sekarang.

Ia menilai Kepulauan Meranti memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang berpotensi menyumbang medali, seperti tinju serta beberapa cabang olahraga perorangan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, menyebut Musorkablub sebagai momentum penting untuk memperkuat persatuan insan olahraga di daerah.

Menurutnya, organisasi olahraga merupakan wadah pengabdian yang lahir dari kecintaan terhadap olahraga. Karena itu, setiap pengurus harus memiliki niat tulus untuk membesarkan organisasi, bukan menjadikannya sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.

"Kalau ingin organisasi ini besar, maka pengurus harus bertekad menghidupkan organisasi, bukan mencari hidup di organisasi. Ini prinsip yang sederhana, tetapi sangat penting untuk menjaga marwah dan kekompakan organisasi," ujar Muzamil.

Ia menambahkan bahwa membangun prestasi olahraga tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan pengorbanan, komitmen, kerja sama, serta komunikasi yang baik antara KONI, cabang olahraga, pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan.

Muzamil juga mengajak seluruh insan olahraga untuk mengembalikan kejayaan sejumlah cabang olahraga yang pernah menjadi kebanggaan Kepulauan Meranti, seperti gulat, sepak takraw, tarung derajat, tinju hingga menembak.

Menurutnya, potensi tersebut masih ada dan hanya membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan serta dukungan semua pihak.

"Kita pernah memiliki banyak cabang olahraga yang berjaya. Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan komunikasi yang baik, kejayaan itu bisa kita bangkitkan kembali," katanya.

Ia turut mengingatkan agar pengelolaan organisasi dilakukan secara tertib, profesional dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Setelah seluruh rangkaian sambutan selesai, Musorkablub dilanjutkan dengan sidang pleno yang dipimpin Erna Lestari Rambe bersama anggota Jon Parulian dan Samsurizal. Dalam sidang tersebut, Hidayat Abdurrahman, SE secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026-2030 secara aklamasi.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, harapan besar kini tertuju pada KONI Kepulauan Meranti untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan prestasi olahraga daerah, serta mewujudkan target menembus lima besar pada Porprov Riau 2027 mendatang.

Kapolek Panipahan Pimpin Langsung Pengecekan Tanaman Jagung Pipil

Fri, 12 Jun 2026 19:21:26 +0700

Metroterkini.com – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan, Kapolsek Panipahan IPTU Subiarto A. Tampubolon, S.H., M.H. memimpin langsung kegiatan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil di wilayah Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian, sekaligus memastikan perkembangan tanaman jagung yang menjadi salah satu komoditas strategis dalam upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Program pemantauan dan pendampingan tanaman jagung sejalan dengan dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional dan swasembada jagung di berbagai daerah.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolsek Panipahan bersama personel meninjau secara langsung kondisi tanaman, pertumbuhan batang, tingkat kesuburan, serta potensi hasil panen yang akan diperoleh. Dari hasil pemantauan di lapangan, tanaman jagung pipil menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan tumbuh sesuai dengan tahapan pertumbuhan yang diharapkan.

IPTU Subiarto A. Tampubolon menyampaikan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pertanian.

“Kami akan terus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap perkembangan tanaman jagung ini. Harapannya, hasil panen nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional,” ujar Kapolsek dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Selain melakukan pengecekan, Kapolsek juga berdialog dengan para petani guna mengetahui kendala yang dihadapi selama proses penanaman dan perawatan tanaman. Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan produktivitas pertanian di wilayah Panipahan dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif serta mendapat apresiasi dari masyarakat dan kelompok tani yang berharap program pendampingan tersebut dapat terus berlanjut. [mustar manurung]

Wabup Syamsurizal: HIV, Narkoba, dan Pergaulan Bebas Ancaman Serius Generasi Muda

Thu, 11 Jun 2026 19:14:12 +0700

Metroterkni.com - Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Kabupaten Siak bersama Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan Komisi Penanggulangan AIDS berkolaborasi menggelar sosialisasi dan edukasi bagi para pelajar SMA terkait bahaya Narkoba dan Seks bebas.

Ada tiga materi yang akan diikuti para pelajar antara lain, sosialisasi senam Jantung Sehat, edukasi kesehatan jantung sejak dini, edukasi penanggulangan pencegahan HIV/AIDS, Kampanye 2P dalam Upaya pencegahan Infeksi Penyakit Seksual (IPS), serta edukasi bahaya narkoba bagi remaja se-Kabupaten Siak.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa generasi muda saat ini menghadapi ancaman semakin serius, mulai dari penyebaran HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan berisiko di tengah kuatnya pengaruh media sosial.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2025 mencatat ada sekitar 564 ribu orang dengan HIV di Indonesia, dengan 86 persen kasus terjadi pada kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun. Kondisi ini menurut Syamsurizal menjadi peringatan bahwa kelompok usia muda sangat rentan apabila tidak dibekali pemahaman sejak dini.

“Kita semua harus bersama-sama menghindari, apalagi anak anak, umur mereka ini cenderung bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Pencegahan ini kita mulai dari keluarga dulu, kedua dari pendidikan melalui para guru agar selalu memberi pemahaman seperti bahaya dari HIV/AIDS, dan Narkoba. Ketiga, diperkuat dengan nilai-nilai agama masing-masing,” ujar Syamsurizal di Lapangan Siak Bermadah, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan bahwa keluarga memiliki peran paling penting sebagai benteng pertama dalam menjaga anak-anak dari pengaruh negatif di era digital saat ini. Menurut Syamsurizal penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat membuka ruang pengaruh negatif bagi remaja jika tidak disikapi dengan tepat.

“Peran keluarga sangat penting sebagai benteng utama dalam menjaga anak-anak kita dari pengaruh negatif, termasuk di era media sosial yang semakin terbuka,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Siak, sambungnya mendorong penguatan kedisiplinan pelajar melalui imbauan agar peserta didik sudah berada di rumah pada pukul 22.00 malam hari sebagai bagian dari upaya pencegahan perilaku berisiko.

Sementara itu, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Siak, Siti Sarifah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program perdana YJI setelah pelantikan pada 2 Mei 2026 lalu.

“Ini merupakan kegiatan perdana kami setelah pelantikan pada 2 Mei. Alhamdulillah dengan kekompakan pengurus serta kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ke depan, kami ingin senam jantung sehat ini tidak hanya dikenal, tetapi menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan secara rutin oleh masyarakat, termasuk pelajar di sekolah maupun di rumah,” ujarnya.

YJI Kabupaten Siak menegaskan komitmennya untuk menjadikan senam jantung sehat sebagai program berkelanjutan yang dapat diperkenalkan dan dibiasakan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sebagai bagian dari pola hidup sehat sejak dini.

Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta, yang diawali senam jantung sehat yang dimeriahkan oleh pelajar, serta Forum Anak Kabupaten Siak. Suasana semakin semarak dengan adanya kuis berhadiah yang menambah antusiasme para peserta. [Ibrahim]

Sambut Hangat Kunjungan PJI, Kejari Rohul Bangun Sinergitas Bersama Insan Pers

Fri, 12 Jun 2026 13:34:05 +0700

Metroterkini.com — Pengurus bersama anggota Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Rokan Hulu melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Jumat (12/6/2026).

Kedatangan rombongan dipimpin langsung Ketua PJI Rokan Hulu, Sudirman yang akrab disapa Eman, disambut hangat Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Kepala Seksi Intelijen Kejari Rokan Hulu, Vegi Fernandez, S.H., M.H.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Silaturahmi itu sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergitas antara insan pers dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PJI Rokan Hulu, Sudirman, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kajari Fredy Feronico Simanjuntak yang kini bertugas di Negeri Seribu Suluk.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kajari di Negeri Seribu Suluk. PJI Rokan Hulu siap bersinergi dan berkolaborasi bersama Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam mendukung penyampaian informasi yang edukatif, berimbang, dan membangun,” ujar Sudirman.

Ia mengatakan, media dan kejaksaan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi dan hubungan baik antara kedua lembaga dinilai penting untuk terus dijaga.

Menurutnya, sinergitas antara insan pers dan institusi penegak hukum akan mampu menciptakan iklim informasi yang sehat, transparan, serta mampu menangkal penyebaran informasi yang tidak benar di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Fredy Feronico Simanjuntak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan pengurus PJI Rokan Hulu.

Fredy menegaskan, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu terbuka terhadap seluruh insan pers dan siap menjalin kerja sama yang baik dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan rekan-rekan PJI Rokan Hulu. Pada prinsipnya, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu terbuka terhadap semua insan pers dan siap bersinergi serta berkolaborasi dalam memberikan informasi yang positif kepada masyarakat,” kata Fredy.

Ia juga berharap hubungan baik yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi yang intens dan konstruktif.

Dalam pertemuan tersebut, suasana diskusi terlihat hangat dan penuh keakraban. Fredy dikenal sebagai sosok kepala kejaksaan negeri yang rendah hati, humanis, dan dekat dengan kalangan insan pers.

Sikap terbuka yang ditunjukkan Kajari tersebut mendapat apresiasi dari pengurus maupun anggota PJI Rokan Hulu. Diharapkan, hubungan harmonis antara Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan insan pers dapat terus terjalin demi mendukung pembangunan daerah serta penyampaian informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.[man]

Cegah TPPO dan TPPM, Imigrasi Bengkalis Jadikan Desa Teluk Pambang Jadi Desa Binaan

Fri, 12 Jun 2026 05:57:21 +0700

Metroterkini.com - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau menjadikan Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sebagai desa binaan imigrasi (DBI).

Pembentuk dan sosialisasi Program DBI ini dilaksanakan pada Kamis, 11 Juni 2026 di Desa Teluk Pambang, dihadiri unsur Imigrasi, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Agnes Pramudya melalui Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Miftahul Ulum kepada media ini pada Kamis (12/6/2026) sore menyebutkan, program DBI merupakan kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam memperkuat literasi keimigrasian di tengah masyarakat.

Hadir mewakili Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, I
Ketut Wedha Andi Natalona mengatakan, sinergi antar instansi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan keimigrasian, termasuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Penjabat Kepala Desa Teluk
Pambang, Saryono. Ia mengapresiasi Program DBI dan
berharap dapat memperkuat peran pemerintah desa dalam memberikan mengedukasi sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai modus perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Sementara itu, Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, Miftahul Ulum, dalam paparannya mengupas tentang Program Desa
Binaan Imigrasi dalam upaya memperkuat fungsi keimigrasian hingga tingkat desa.

Program ini, dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam pencegahan TPPO dan TPPM.

Ia juga menjelaskan peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) sebagai penghubung
antara Kantor Imigrasi dan masyarakat. Dengan kehadiran PIMPASA diharapkan masyarakat lebih mudah memperoleh informasi terkait layanan keimigrasian, prosedur pengurusan paspor,
hingga pelaporan dugaan pelanggaran keimigrasian maupun indikasi tindak pidana perdagangan orang.

"Sosialisasi ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang dilakukan secara nonprosedural. Praktik semacam itu berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam jaringan perdagangan orang maupun eksploitasi tenaga kerja," ujarnya .

Pada kesempatan itu, Miftahul Ulum meminta masyarakat agar memanfaatkan program Desa
Binaan Imigrasi sebagai sumber informasi yang valid mengenai keimigrasian dan mekanisme
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara resmi.

Dalam acara itu juga dibuka ruang diskusi. Dimana para hadirin menanyakan seluk-beluk mengenai layanan keimigrasian, pencegahan TPPO, serta prosedur penempatan PMI yang sesuai ketentuan.

"Melalui program ini, kami berharap terbangun sinergi antara pemerintah, aparat dan masyarakat dalam mendukung penguatan fungsi keimigrasian dalam mencegah TPPO dan TPPM di wilayah Kabupaten Bengkalis," pungkas Miftahul Ulum. (Rudi)

Pekerja Masuk Penjara, Bos Ilog Siak Bebas Berkeliaran

Thu, 11 Jun 2026 20:12:48 +0700

Metroterkini.com - Wagiran Bin Jailani (48) dan Joko Syahputra Bin Yan (31) keduanya warga Dusun Sungai Bakung, RT 014, RW 006, Desa Sungai Nibung, menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara dugaan ilegal logging, Rabu (10/6/2026) dengan agenda keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan bernama Suhada, seorang petani sawit tetangga terdakwa.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Binsar Tua Samosir dan dua hakim anggota Ardian Nur Rahman dan Geri Caniggia.

Menurut saksi, kedua terdakwa merupakan buru kebun yang sering bekerja di kebunnya. Sebagai tetangga saksi sudah mengingat agar tidak ikut-ikutan menerima upah melansir (menganyut) kayu olahan atau balak (gelondongan) dari kawasan hutan ke tempat bongkar muat di Desa Sungai Nibung.

"Saya sudah mengingatkan jangan ikutan melangsir kayu. Itu (melansir) melanggar hukum," kata Suhada.

Namun, himpitan ekonomi membuat keduanya nekat melanggar hukum menerima upah melansir kayu. Pada 26 Januari 2026 kedua terdakwa menerima tawaran dari Sukirno, seorang toke kayu ilegal untuk melangsir 960 tual (balok) kayu menggunakan pompong dari kawasan hutan Sungai Pesimsim ke Sungai Nibung dengan upah Rp 1,5 juta. Dari Rp 1,5 juta tersebut, terdakwa Joko mendapat Rp 500, Wagiran Rp 600, sedangkan Rp400 untuk BBM pompong.

Namun, apes. Pada 28 Januari saat tengah melansir kayu balak milik Sukirno, keduanya ditangkap dekat Jembatan BOB Sungai Nibung oleh Tim Opsnal Polres Bengkalis yang tengah melaksanakan patroli.

Kepada polisi, keduanya mengaku menerima upah dari Sukirno warga Kabupaten Siak Sri Indrapura. Pihak kepolisian kemudian menetapkan Sukirno masuk daftar pencarian orang (DPO), sampai saat ini Sukirno tertangkap.

"Yang jadi tanda tanya, Sukirno kok masih bebas berkeliaran," kata Suhada kepada awak media ini.

Menurut saksi, selain Sukirno pemilik kayu yang diangkut kedua terdakwa diduga milik Pandi warga Pekanbaru. Namun, baik Sukirno mau Pandi belum tersentuh aparat penegak hukum.

"Diatas Sukirno ada nama Pandi warga Pekanbaru. Sepertinya keduanya belum tersentuh," ujar saksi usai persidangan. (Rudi)

Goro Massal, Meranti Perkuat Kepedulian Lingkungan

Thu, 11 Jun 2026 11:40:51 +0700

Metroterkini – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat menggelar aksi gotong royong (goro) massal membersihkan lingkungan di pusat Kota Selatpanjang, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung pengendalian perubahan iklim sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Aksi bersih lingkungan yang dipusatkan di Taman Cik Puan tersebut diawali dengan Apel Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin.

Dalam amanatnya, Muzamil mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai sarana meningkatkan kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga bumi yang saat ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan.

Menurutnya, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan merupakan persoalan global yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak melalui langkah-langkah konkret.

“Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan demi masa depan bumi yang berkelanjutan,” ujar Muzamil.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu isu yang harus ditangani secara serius dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, sampah tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara dan air, merusak ekosistem, serta berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Menjaga lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab moral dan sosial bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang,” tegasnya.

Wakil Bupati juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membudayakan gotong royong, mengelola sampah secara produktif, meningkatkan gerakan penanaman pohon dengan target dua juta pohon, serta memperkuat pengelolaan sampah dan limbah guna menjaga kawasan hijau.

Menurutnya, berbagai langkah tersebut harus menjadi budaya baru dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, hijau, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.

“Jadikan ini sebagai budaya baru yang beretika dalam menjaga kebersihan lingkungan demi keberlanjutan bumi menuju Indonesia Emas,” katanya.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mengusung tema “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future” yang diperkuat melalui kampanye publik #NowForClimate.

Tema tersebut menekankan pentingnya penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions), perluasan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi hijau dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Melalui semangat “Saatnya Bekerja untuk Iklim”, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya berhenti pada tahap membangun kesadaran, tetapi juga melakukan aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan sekitar.

Usai apel, Wakil Bupati Muzamil bersama jajaran Forkopimda melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, seluruh peserta bergotong royong membersihkan sampah di sejumlah ruas jalan di pusat Kota Selatpanjang.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan baru di tengah masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi perubahan iklim serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Polri Hadir di Tengah Petani, Bhabinkamtibmas Desa Bantar Panen Cabai Rawit

Wed, 10 Jun 2026 19:10:01 +0700

Metroterkini - Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Desa Bantar melaksanakan kegiatan panen cabai rawit bersama warga pada Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Utama, Dusun Mawar, Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bhabinkamtibmas Desa Bantar, Brigadir Niko H. Manurung, S.E., bersama petani cabai rawit, Azmi Hakim, yang memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi untuk budidaya tanaman pangan, seperti cabai rawit dan terong.

Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Selain itu, sebagian hasil panen dijual kepada pedagang di sekitar Kecamatan Rangsang Barat guna menambah pendapatan keluarga.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Rangsang Barat, IPTU Ahmad Fauzi Menara, S.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan panen yang dilakukan bersama masyarakat merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya mendorong kemandirian pangan keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan produktif.

Dari kegiatan tersebut diperoleh sejumlah hasil positif, antara lain terlaksananya panen cabai rawit sebagai implementasi nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, serta upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong.

Selain itu, hasil panen membantu keluarga petani dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat juga menjadi motivasi bagi warga lain untuk mengelola lahan tidur menjadi lahan yang lebih produktif.

Kegiatan panen turut dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Di sisi lain, kegiatan ini juga mendukung program pemerintah dalam penyediaan pangan bergizi yang berasal dari hasil kebun masyarakat.

Kegiatan panen cabai rawit berakhir sekitar pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Dirjen Imigrasi Minta Jajaranya Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut

Wed, 10 Jun 2026 18:11:13 +0700

Metroterkini.com - Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengimbau seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk melaksanakan langkah konkret (action plan) dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, Agnes Pramudia melalui Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Miftahul Ulum kepada awak media ini pada Rabu (10/6/2026) pagi, terkait pengarahan Dirjen kepada seluruh petugas Imigrasi di seluruh Indonesia dan Atase Imigrasi di Perwakilan RI. Pengarahan tersebut dilaksanakan secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Jakarta pada Selasa (09/06/2026) kemarin.

"Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak
hukum (APH). Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi,
dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan
optimal," kata Hendarsam.

Hendarsam mengakui krisis kali ini menjadi salah satu pukulan terbesar bagi organisasi.
Kendati demikian, ia meminta momentum ini dijadikan ruang refleksi total untuk menghapus
praktik dan budaya kerja masa lalu yang tidak sesuai.

“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak
istimewa (privilege) bagi siapapun untuk melakukan pelanggaran,” tegas Hendarsam.

Ia menekankan, fungsi pelayan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga
sangat rentan terhadap komplain dan kritik. Kerentanan tersebut harus dijawab dengan
penguatan mental aparatur untuk merespons setiap keluhan dengan cepat dan transparan.

Menurutnya, Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang unggul, namun kapasitas
tersebut harus dibarengi dengan integritas yang kuat agar organisasi dapat kembali berdiri
tegak.

Hendarsam menggarisbawahi bahwa orientasi utama Imigrasi adalah memangkas jarak dengan
masyarakat. Segala bentuk kecemburuan sosial atau persepsi negatif publik harus dijawab
dengan perubahan sikap dan komitmen pelayanan yang nyata.

"Gagasan 'Imigrasi untuk Rakyat' lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkas Dirjen Imigrasi. (Rudi)

Akibat Puting Beliung, Siswa SMPN 1 Bandar Laksamana Ngungsi Ujian di SDN 1

Wed, 10 Jun 2026 18:07:32 +0700

Metroterkini.com - Sebanyak 137 siswa dan siswi kelas 7 dan 8 SMPN 1 Bandar Laksamana siang ini, Rabu (10/6/2026) melaksanakan ujian kenaikan kelas di SDN 1 Bandar Laksamana. Pelaksanaan ujian akan digelar pada Rabu siang sekira pukul 13.00 WIB setelah kegiatan belajar mengajar disekolah tersebut selesai.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo saat dihubungi media ini Rabu siang.

"Siswa SMP Negeri 1 Bandar Laksamana melaksanakan ujian kenaikan kelas dengan menumpang di SD Negeri 1 Bandar Laksamana. Ujian dimulai pukul 13.00 WIB, setelah kegiatan belajar mengajar di SD selesai dilaksanakan," tulis Hadi melalui WhatsApp.

Mengungsinya ujian kenaikan kelas ini dilakukan karena seluruh gedung SMPN 1 Bandar Laksamana tak layak pakai karena porak poranda dihantam puting beliung oaga Minggu (7/6/2026) pagi sekira pukul 8.00 WIB.

Akibat musibah tersebut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menghentikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut sembari mencari solusi agar ujian kenaikan kelas tidak tertunda terlalu lama.

"Sekarang Kabid SMP sudah turun ke lokasi. Kita lagi mencari bangunan yang layak untuk menampung siswa agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Sedang ujian kenaikan yang dijadwalkan besok (Senin) bisa ditunda," ujar Hadi Prasetyo saat dihubungi melalui telepon seluler Minggu lalu.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Desa Api-Api, Hendri Iwan Santoso mengatakan, dalam musibah angin puting beliung Minggu pagi tadi mengakibatkan SMPN 1 Bandar Laksamana mengalami rusak berat. Dimana rangka dan atap seluruh ruangan kelas terbang dibawah angin, dua ruang kelas dan atap teras sekolah taman kanak-kanak negeri (TKN) 1 Bandar Laksamana terbang dibawah angin, dua rumah warga rusak berat karena atapnya terbang dan 3 unit rumah rusak ringan.

"Atap dan rangka seluruh ruangan SMP habis terbang di bawa angin,
Sekolah TKN 1 atap kelas terasnya terbang, 2 unit rumah warga rusak parah, atap nya terbang..3 unit rumah warga rusak ringan," kata Iwan Pemdes Api-Api melalui pesan WhatsApp Minggu sore.

Selain itu, beberapa pohon besar dan tiang listrik tumbang dibeberapa titik yang membuat arus lalulintas sempat terganggu.

Iwan menambahkan, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. (Rudi)

Sekda Meranti: Arsip Jadi Pilar Pemerintahan Modern dan Akuntabel

Wed, 10 Jun 2026 15:51:59 +0700

Metroterkini – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem kearsipan yang profesional dan modern.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Penyusutan dan Penyusunan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diikuti peserta secara luring dan daring itu menghadirkan Direktorat Kearsipan Daerah II Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang diwakili oleh Wawan.

Dalam pemaparannya, Wawan menegaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan amanat negara yang telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, urusan kearsipan menjadi tanggung jawab seluruh penyelenggara kearsipan nasional, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

"Dengan adanya mandat dari kedua undang-undang tersebut, tidak ada alasan untuk mengabaikan tugas negara ini. Mutu penyelenggaraan kearsipan harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan negara," ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pengawasan ANRI, kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih perlu ditingkatkan. Karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki pengelolaan arsip secara berkelanjutan.

Wawan menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengelola arsip dinamis di masing-masing unit kerja.

"Kinerja kearsipan yang baik sangat ditentukan oleh kepedulian seluruh OPD dalam mengelola arsip di lingkungannya masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan arsip yang baik akan bermuara pada proses penyusutan arsip yang tepat, baik melalui pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan arsip bernilai sejarah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menegaskan bahwa paradigma lama yang menganggap arsip sebagai urusan nomor dua harus segera ditinggalkan.

Menurutnya, arsip bukan sekadar tumpukan dokumen yang disimpan di ruang belakang kantor, melainkan instrumen penting yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

"Sering kali kita mendengar ungkapan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dalam birokrasi, hal itu dapat dimaknai bahwa pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah pemerintahan yang tertib arsipnya," ujar Sudandri.

Ia menegaskan, arsip memiliki peran strategis dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.

"Ketika ada audit pemeriksaan keuangan, arsip adalah buktinya. Ketika terjadi sengketa hukum atau persoalan aset daerah, arsip menjadi penyelamatnya. Dan ketika masyarakat menuntut transparansi pelayanan, arsip adalah jawabannya," tegasnya.

Sudandri mengingatkan bahwa lemahnya pengelolaan arsip dapat menjadi hambatan dalam tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, sistem kearsipan yang tertata dengan baik akan mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi di era digital. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus terus menyesuaikan diri dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Kita telah memasuki era digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi. Kita tidak bisa lagi terjebak dalam tumpukan dokumen fisik yang memakan ruang dan waktu," katanya.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kapasitas aparatur dalam pengelolaan arsip dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Ketua KT Kenduduk Putih dan Anggota Datangi Rumah Dinas Ketua DPRD Siak

Tue, 09 Jun 2026 17:21:00 +0700

Metroterkini.com - Ketua Kelompok Tani Kenduduk Putih, Tatang Syafrawi, bersama puluhan anggotanya mendatangi rumah dinas Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, untuk menyampaikan tuntutan agar DPRD segera membentuk tim penyelesaian persoalan lahan Balai Kayang yang hingga kini masih menyisakan polemik dan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Kedatangan rombongan tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas lambannya tindak lanjut DPRD Siak setelah berbagai hearing dan pembahasan yang telah dilakukan.

Menurut Tatang, masyarakat tidak membutuhkan lagi sekadar rapat dan wacana, melainkan langkah nyata untuk mengungkap fakta dan memberikan kepastian hukum terhadap lahan Balai Kayang.

"Kami datang untuk menagih komitmen DPRD, Jangan sampai hearing hanya menjadi panggung pencitraan tanpa keberanian mengambil keputusan

Jika benar berpihak kepada rakyat, bentuk segera tim penyelesaian lahan Balai Kayang," tegas Tatang di hadapan para anggota kelompok tani

Selain itu,Tatang juga menyebut bahwa pembentukan tim merupakan langkah penting untuk membuka secara terang benderang sejarah, status hukum, proses penguasaan lahan, hingga berbagai dokumen yang berkaitan dengan Balai Kayang yang selama ini menjadi perdebatan publik"tegasnya

"Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menguasai lahan tersebut, apa dasar hukumnya, bagaimana proses peralihannya, dan siapa saja pihak yang terlibat, Semua harus dibuka secara transparan, jangan ada yang ditutup
tutup" pinta tatang ketua kelompok tani kenduduk putih itu

Tatang juga menyentil sikap DPRD yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret meski persoalan ini telah berulang kali dibahas.

"Kalau DPRD hanya mampu menggelar rapat demi rapat tanpa menghasilkan keputusan, lalu di mana fungsi pengawasannya? Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi benteng rakyat justru terlihat tidak berdaya ketika berhadapan dengan persoalan besar yang menyangkut kepentingan masyarakat," katanya.

Kelompok Tani Kenduduk Putih juga meminta DPRD menelusuri secara menyeluruh legalitas penguasaan lahan oleh PT Eka Daya Yakin Mandiri, termasuk proses hibah lahan kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang dinilai perlu dikaji secara terbuka dan objektif.

"Kami meminta DPRD jangan sampai takut membongkar fakta.m, Bentuk tim, buka seluruh dokumen, telusuri seluruh proses, dan panggil semua pihak yang berkaitan dengan Balai Kayang tersebut, karena Rakyat berhak mengetahui kebenaran," tegas Tatang.

Ia menilai semakin lama pembentukan tim ditunda, semakin besar pula kecurigaan masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan persoalan tersebut dibuka secara terang.

"Jangan sampai muncul persepsi bahwa DPRD hanya berani berbicara, tetapi tidak berani bertindak. Jika serius membela kepentingan masyarakat, buktikan sekarang juga dengan membentuk tim penyelesaian lahan Balai Kayang,jangan biarkan persoalan ini terus menjadi warisan konflik tanpa penyelesaian," ujarnya.

Namun dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak berhasil menemui Ketua DPRD Siak ketika itu.

Saat ditanya salah seorang pegawai yang berada di rumah dinas tersebut ia mengatakan bahwa Ketua DPRD pagi tadi pergi ke Pekanbaru.

"Pak Ketua ke Pekanbaru,Tadi pagi berangkatnya," ujar pegawai tersebut kepada rombongan.

Tidak ditemuinya Ketua DPRD dalam kunjungan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan anggota kelompok tani.

Sebagian bahkan menilai kondisi itu semakin memperkuat kesan bahwa aspirasi masyarakat Balai Kayang belum mendapat perhatian serius dari pimpinan DPRD,sehingga kesabaran masyarakat yang memperjuangkan kejelasan status lahan balai kayang tersebut tanpaknya telah mencapai batas.

Tatang menegaskan, perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata dari DPRD Siak.

"Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan. Kami datang menuntut tanggung jawab politik wakil rakyat kepada masyarakat, bentuk segera tim penyelesaian lahan Balai Kayang dan ungkap seluruh fakta yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar di Kabupaten Siak" tutupnya. [Ibrahim]

Imigrasi Bengkalis Sosialisasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing

Tue, 09 Jun 2026 18:35:27 +0700

Metroterkini.com - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis mensosialisasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada pengelola penginapan di Kabupaten Bengkalis.

Kepala Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis melalui Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Bengkalis, Miftahul Ulum kepada awak media ini pada Selasa (9/6/2026), mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan pada 3–4 Juni 2026 dengan mendatangi langsung sejumlah penginapan.

Kegiatan ini bagian dari upaya Kantor Imigrasi Bengkalis dalam meningkatkan pemahaman pengelola terhadap kewajiban mereka dalam melaporkan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sosialisasi tersebut dipimpin Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Bengkalis, Miftahul Ulum. Selain berdialog dan memberikan buku panduan teknis, pihak imigrasi juga memandu pengelola penginapan cara memanfaatkan aplikasi APOA.

Pada hari pertama, tim Imigrasi Bengkalis mengunjungi sejumlah penginapan di Kecamatan Bukit Batu, antara lain Wisma Haston, Wisma Amir Syariah, Wisma Ratu, dan Wisma Wisata. Kepada pengelola penginapan, petugas menjelaskan tata cara penggunaan APOA serta pentingnya pelaporan orang asing secara tepat waktu dan akurat.

Keesokan harinya, sosialisasi dilanjutkan di Kecamatan Mandau, yakni Amdeo Hotel, Wisma Ten Pool, dan Wisma Seroja Indah. Melalui pendekatan langsung tersebut, Imigrasi Bengkalis berharap informasi mengenai APOA dapat diterima secara menyeluruh oleh pelaku usaha akomodasi yang memiliki kewajiban melaporkan keberadaan orang asing.

Miftahul Ulum mengatakan penggunaan APOA merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan keimigrasian dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama pengelola penginapan. Menurut dia, aplikasi tersebut memungkinkan pelaporan data keberadaan orang asing dilakukan secara cepat dan terintegrasi.

“Kami berharap seluruh pengelola penginapan dapat memanfaatkan APOA secara optimal. Kepatuhan dalam pelaporan orang asing akan mendukung efektivitas pengawasan keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban administrasi keberadaan warga negara asing di wilayah Kabupaten Bengkalis,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis menyatakan, akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian, khususnya dalam pelaporan orang asing melalui APOA. (Rudi)

Siaga Karhutla 2026, Wabup Rohul Minta Warga Tidak Membakar Lahan dan Hutan

Tue, 09 Jun 2026 16:41:08 +0700

Metroterkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul), Riau, memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat selama musim kemarau 2026.

Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Karhutla di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan itu dipimpin Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, didampingi Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BPBD, Satpol PP dan Damkar, TNI, para camat, Masyarakat Peduli Api (MPA), perwakilan perusahaan, mahasiswa pecinta alam, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Dalam amanatnya, Syafaruddin Poti menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki puncak musim kemarau.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada periode Juni hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik api apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Seluruh elemen harus meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat maupun lingkungan,” kata Syafaruddin.

Ia mengungkapkan, hingga 4 Juni 2026, Provinsi Riau tercatat memiliki 8.086 titik panas (hotspot) dengan luas area kebakaran mencapai 15.047 hektare. Meski demikian, Kabupaten Rokan Hulu masih tercatat sebagai daerah dengan luas kebakaran terendah di Provinsi Riau, yakni sekitar 12,16 hektare.

Menurut Syafaruddin, capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh menjadi alasan untuk lengah. Sebaliknya, kondisi itu harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat pengawasan, patroli lapangan, serta koordinasi antarinstansi.

“Kita bersyukur angka kebakaran di Rokan Hulu masih rendah. Namun ancaman karhutla tetap ada. Karena itu, seluruh pihak harus tetap siaga dan responsif terhadap potensi munculnya titik api,” ujarnya.

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla. Status tersebut menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan langkah mitigasi serta kesiapsiagaan di lapangan.

Pemkab Rohul juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain melanggar hukum, praktik tersebut dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

Syafaruddin meminta seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, perusahaan, relawan, hingga Masyarakat Peduli Api, terus mengintensifkan patroli, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta melakukan respons cepat apabila ditemukan titik api.

Melalui apel dan rapat koordinasi tersebut, Pemkab Rokan Hulu berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga ancaman karhutla dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman dan produktif selama musim kemarau 2026 tanpa terganggu bencana kebakaran hutan dan lahan.[Inf]

Priyo Tri Laksono Ajak Pegawai Lapas Bekerja dengan Hati

Mon, 08 Jun 2026 07:48:32 +0700

Metroterkini.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis Priyo Tri Laksono mengingatkan seluruh jajarannya agar bekerja penuh disiplin dan berintegritas. Penekanan ini disampaikan Priyo dalam apel Senin (8/6/2026) pagi di halaman Lapas.

"Mari kita bekerja dengan hati, jaga integritas sebaik-baiknya, dan tanamkan rasa memiliki yang kuat terhadap Lapas Bengkalis ini. Sinergi serta kekompakan kita adalah kunci utama agar pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat dapat berjalan maksimal,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh pegawai Lapas tentang visi kerjanya, yaitu membangun institusi yang disiplin, bersih, humanis, dan andal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

Selain itu, ada tiga hal utama yang wajib dipegang teguh oleh setiap pegawai: disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antar bagian. Karena tidak ada satu pun bagian atau individu yang bisa bekerja sendiri. Keberhasilan Lapas sangat bergantung pada kerja sama tim yang solid dan lingkungan kerja yang harmonis serta produktif.

“Kita adalah satu tim besar. Jangan ada sekat-sekat yang memisahkan. Dengan semangat kebersamaan, kita akan mampu mewujudkan Lapas Bengkalis yang lebih baik, berintegritas tinggi, dan berjiwa kemanusiaan dalam setiap langkah pelayanan,” tambahnya.

Tidak hanya soal semangat kerja, Priyo juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan, ketelitian dalam pemeriksaan orang maupun barang yang masuk, serta kewaspadaan terhadap segala potensi pelanggaran. Untuk itu, ia berjanji apel pagi setiap Senin akan dipimpin langsung. Sedangkan hari lain secara bergilir dipimpin Kepala Seksi dengan tetap menyampaikan arahan strategis dan informasi penting. (Rudi)

22 KPM DesaTeluk Pulai Terima BLT DD Priode Januari - Maret

Tue, 02 Jun 2026 14:40:00 +0700

Metroterkini.com - Pemerintah Desa Teluk Pulai kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada Senin (1/6/2026) di Kantor Penghulu Teluk Pulai.

Sebanyak 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan BLT Dana Desa untuk periode Januari s/d Maret 2026. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing (KPM( berjumlah Rp900.000. Adapun total keseluruhan dana yang disalurkan mencapai Rp19.800.000.

Kegiatan penyaluran BLT Dana Desa ini turut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan lembaga desa sebagai bentuk dukungan serta pengawasan agar penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran. Hadir dalam kegiatan tersebut, utusan Kantor Camat Pasir Limau Kapas, Darwis, Pendamping Desa Muslih, PLD Teluk Pulai Safrizal Evi, Bhabinkamtibmas Teluk Pulai Ramadanis, Babinsa Teluk Pulai, Ketua BPKep Teluk Pulai M. Safi'i Syah, serta Kaur Keuangan Teluk Pulai Anto Afrilandi.

Dalam kesempatan tersebut, Kaur Keuangan Teluk Pulai, Anto Afrilandi, menyampaikan bahwa penyaluran BLT Dana Desa ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulai terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Penyaluran BLT Dana Desa ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulai dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta meringankan beban ekonomi warga,” ujarnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 jumlah penerima BLT Dana Desa mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang sebagian dialihkan untuk program KDMP, sehingga desa harus menyesuaikan alokasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulai tetap berupaya agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah desa juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan pengelolaan Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Melalui program BLT Dana Desa ini, Pemerintah Desa Teluk Pulai berharap semangat kebersamaan antara pemerintah desa, lembaga desa, pendamping desa, dan unsur keamanan dapat terus terjalin demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Teluk Pulai yang lebih baik, maju, dan sejahtera. [Mustar Manurung]

Dua Anggota Polres Rohul Dipecat Tidak Hormat

Mon, 08 Jun 2026 10:22:17 +0700

Metroterkini.com – Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada dua anggotanya, Senin (8/6/2026).

Upacara PTDH yang digelar di Lapangan Apel Polres Rokan Hulu itu dipimpin langsung Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra dan diikuti seluruh jajaran pejabat utama, Kapolsek, serta personel Polres dan Polsek jajaran.

Dua personel yang diberhentikan adalah Bripka Tarapul Sihombing dan Brigadir Barri Putera. Proses pemecatan ditandai dengan pembacaan keputusan Kapolda Riau dan pencoretan foto kedua anggota sebagai simbol berakhirnya status mereka di institusi Polri.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra menegaskan, keputusan PTDH diambil melalui mekanisme hukum dan sidang kode etik yang panjang, sehingga bukan merupakan keputusan yang dilakukan secara tiba-tiba.

"Keputusan ini telah melalui proses pemeriksaan dan sidang kode etik Polri. Yang bersangkutan dinilai tidak lagi layak dipertahankan sebagai anggota Polri," kata Emil dalam amanat upacara.

Meski diakuinya menjadi keputusan yang berat karena berdampak pada keluarga personel, Emil menegaskan bahwa penegakan disiplin dan kode etik tidak bisa ditawar.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam menjaga integritas dan profesionalisme institusi, sekaligus memberikan efek jera bagi personel lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

"Saya berharap tidak ada lagi upacara seperti ini di kemudian hari. Jadikan peristiwa ini sebagai introspeksi untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab," ujarnya.

Emil juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan tetap mengedepankan pelayanan yang responsif, humanis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Upacara PTDH berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 08.00 WIB hingga 09.00 WIB, dalam situasi aman dan kondusif.[Rls/Humas Res Rohul]

Sekolah Porak Poranda Dihantam Angin, Ini Langkah Kadisdik Bengkalis

Sun, 07 Jun 2026 20:47:39 +0700

Metroterkini.com - Angin puting beliung disertai hujan yang menghantam Parit Satu, Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau, memporak porandakan sekolah dan rumah warga, Minggu (7/6/2026) pagi.

Terkait musibah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo bergerak cepat mencari solusi agar proses belajar mengajar siswa tetap bisa berjalan dengan mencari bangunan yang layak untuk menampung siswa. Sedangkan untuk ujian kenaikan kelas yang dijadwalkan pada Senin (8/6/2026) esok, kemungkinan ditunda.

"Atap dan rangka seluruh ruangan SMP habis terbang di bawa angin, sekolah TKN 1 atap kelas terasnya terbang, 2 unit rumah warga rusak parah, atap nya terbang..3 unit rumah warga rusak ringan," kata Iwan Pemdes Api-Api melalui pesan WhatsApp Minggu sore.

Selain itu, beberapa pohon besar dan tiang listrik tumbang dibeberapa titik yang membuat arus lalulintas sempat terganggu.

Iwan menambahkan, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. (Rudi)

Puting Beliung Disertai Hujan Menerjang Desa Api-Api, Sejumlah Bangunan Rusak

Sun, 07 Jun 2026 12:21:00 +0700

Metroterkini.com - Angin kencang (Puting beliung) disertai hujan menerjang Parit Satu, Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis membuat sejumlah bangunan porak poranda salah satunya SMPN 1 Bandar Laksamana, Minggu (7/6/2026).

Angin kencang Minggu pagi sekira pukul 08.00 WIB, itu membuat masyarakat di kawasan itu ketakutan. Pasal, selain material bangunan yang berterbangan ke udara, juga mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik. Sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa dalam musibah tersebut.

Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi sekolah setelah diterjang angin. Kerusakan yang ditimbulkan menyisakan pemandangan memilukan. Fasilitas pendidikan yang tiap hari digunakan siswa untuk menimba ilmu kini tinggal puing.

Camat Bandar Laksamana, Rizki Afriandi, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya , pemerintah kecamatan bersama instansi terkait sudah meninjau lokasi terdampak.

"Kami sudah berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran dan pihak terkait untuk fokus membantu membersihkan pohon-pohon yang tumbang akibat angin puting beliung," ujar Rizki saat dikonfirmasi.

Selain merusak bangunan sekolah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon yang sempat menghambat aktivitas transportasi warga di beberapa titik.

"Alhamdulillah, untuk lalu lintas jalan saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya setelah dilakukan penanganan terhadap pohon yang tumbang," tambahnya.

Terkait kemungkinan adanya korban jiwa maupun korban luka, Rizki mengatakan pihaknya belum dapat memastikan karena proses pemeriksaan masih berlangsung di tengah cuaca yang belum sepenuhnya membaik.

Hingga berita ini diterbitkan, hujan masih mengguyur sebagian wilayah Bandar Laksamana. Pemerintah kecamatan bersama instansi terkait terus melakukan pendataan kerusakan dan pemantauan terhadap warga serta fasilitas yang terdampak bencana. (Rudi)

Korpasgat Cup I 2026 Resmi Bergulir, 41 Tim Ramaikan Turnamen Futsal di Bangun Jaya

Sat, 06 Jun 2026 21:44:50 +0700

Metroterkini.com – Turnamen futsal memperebutkan Piala Korpasgat Cup I Tahun 2026 resmi dibuka dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Kepala Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Sabtu (6/6/2026) malam, diikuti sebanyak 41 tim dari berbagai daerah.

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan disaksikan ratusan masyarakat yang memadati arena pertandingan. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, kegiatan tersebut diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda.

Turnamen secara resmi dibuka oleh Komandan Batalyon Arhanud 11 Pasgat, Letkol Dani Satrio Utomo, S.M., M.I.Pol. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Bangun Jaya dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Bangun Jaya beserta seluruh panitia dan masyarakat yang telah berkolaborasi menyelenggarakan turnamen ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan serta membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat," ujar Letkol Dani dalam sambutannya.

Menurutnya, olahraga futsal, memiliki peran penting dalam membentuk karakter disiplin, kerja sama tim, dan jiwa kompetitif yang sehat bagi para peserta.

Pembukaan Korpasgat Cup I 2026 turut dihadiri Anggota DPRD Rokan Hulu Fraksi Gerindra, Neni Wahyuni, S.H., Camat Tambusai Utara Sunarji, S.Pd, Kepala Desa Bangun Jaya Yusrianto, Kapolsek Tambusai Utara AKP Heri Yuliardi, S.Tr.K., S.I.K., M.H., perangkat desa, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Neni Wahyuni mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menilai turnamen tersebut bukan sekadar kompetisi memperebutkan gelar juara, melainkan wadah positif bagi generasi muda dalam mengembangkan bakat dan minat di bidang olahraga.

"Menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Yang terpenting adalah menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga persaudaraan. Kami berharap turnamen ini menjadi tempat bagi anak muda untuk menyalurkan bakat dan hobinya, sehingga terhindar dari pengaruh negatif seperti narkoba maupun judi online," kata Neni.

Sementara itu, Kepala Desa Bangun Jaya, Yusrianto, menyambut baik tingginya antusiasme peserta yang mengikuti Korpasgat Cup I 2026. Dengan diikuti 41 tim, ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang mampu melahirkan bibit atlet futsal berprestasi dari Kabupaten Rokan Hulu.

Turnamen Korpasgat Cup I 2026 dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan sistem pertandingan yang telah ditetapkan panitia. Selain memperebutkan trofi juara, kompetisi ini juga menjadi momentum memperingati Hari Lahir Pancasila melalui semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan yang tercermin dalam dunia olahraga.[man]