Metroterkini.com - Suli Da'im selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritisi pengurangan anggaran pendidiakan dalam P-APBD Provinsi Jatim TA 2016 ini. Seperti diketahui bersama bahwa terjadi Defisit anggaran di PAPBD Jatim 2016 sehingga membuat Gubernur Jatim Soekarwo mengepras Alokasi anggaran di berbagai sector.
Yang mengagetkan pengurangan atau pengeprasan anggaran hingga mencapau 34 persen. Parahnya lagi, salah satu pos anggaran yang dikepras adalah alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 31 miliar. "Perlu diketahui pada tahun ini masuk peralihan wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota diambil alih Provinsi," kata Suli Da'im.
Pria kelahiran Lamongan, Jatim ini mempertanyakan Komitmen Pemprov Jatim terhadap kebutuhan layanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat secra langsung. "Yang jelas kami kecewa karena dalam Rancangan PAPBD Jatim 2016, alokasi untuk fungsi pendidikan makah dikepras habis-habisan, ada apa ini," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menambahkan sesuai amanat Undang-Undang harusnya 20 persen dari kekuatan APBD diperuntukkan untuk pendidikan. "Kekuatan belanja daerah PAPBD Jatim 2016 sebesar Rp 24,5 triliun, harusnya anggaran pendidikan di Jatim dikisaran Rp 5 triliyun. Tapi alokasi anggaran untuk Pendidikan Di APBD Jatim hanya Rp 300 miliar dan di PAPBD Jatim dikepras lagi Rp 31 miliar," tegasnya.
Dia mengaku heran kenapa pihak Pemrov Jatim malah mengurangi anggaran Pendidikan. "Saat ini tanggung jawab pengelolaan SMA dan SMK diambil alih oleh Pemrov dari Kabupaten dan Kota , sehingga kurang pas kalau pos anggaran Pendidikan dikurangi dalam P-APBD Jatim 2016," jelasnya.
Dia berharap Gubernur Jatim lebih bijak lagi, seharusnya hanya mengurangi Pos anggaran yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. "Khusus pos pendidikan jangan lagi dikurangi, kalau perlu ditambah, harus jadi prioritas karena bersentuhan dengan masyarakat kecil," tukasnya. [nur]
