Metroterkini– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus korupsi pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada 2019. Dugaan kasus itu disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.
Terkait itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penuh agar dugaan kasus ini bisa dibongkar sampai ke akarnya.
“PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktek mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari, dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).
Eneng mencatat, dari 2019 hingga 2021, BUMD Pembangunan Sarana Jaya sudah dapat Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp4,363 triliun. Kata dia, di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp3,3 triliun. Ia merincikan sebagai berikut, yakni PMD 2019 sebesar Rp2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp1,4 triliun, PMD 2020 Rp950 miliar. Selain itu, pengadaan tanah Rp900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp1 triliun.
“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021," jelas Eneng.
Dia menambahkan, di dalam rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, pihaknya sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp1 triliun untuk pengadaan tanah. Namun, ia bilang anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp150 miliar.
Menurut dia, persoalan ini jadi ironi mengingat masih banyak warga Jakarta yang tak mendapatkan layanan air bersih.
Pun, ia menekankan pula saat paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI menyoroti anggaran program Rumah DP 0 Rupiah yang sudah menghabiskan triliunan rupiah. Tapi, ia mengingatkan selama 3 tahun, Gubernur DKI Anies Baswedan menjabat, realisasi ketersediaan hunian DP 0 rupiah untuk masyarakat hanya di bawah 1 persen dari target.
“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan?" ujar Eneng.
Dia melanjutkan, praktik korupsi dalam pembelian tanah menggunakan APBD bisa terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. "Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel," tutur Eneng.
KPK saat ini tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019. Dari surat perintah penyidikan atau sprindik KPK, nama Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya YCP bersama AR dan TA dan korporasi atas nama PT AP sudah ditetapkan sebagai tersangka. [**]
