Metroterkini.com - Sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang signifikan dari sektor perkebunan dan migas, Provinsi Riau ironisnya masih menyimpan kontras yang menyakitkan.
Di balik hamparan kelapa sawit yang membentang luas, denyut nadi perekonomian masyarakatnya justru tersumbat oleh infrastruktur jalan dan jembatan yang sebagian besar berada dalam kondisi memprihatinkan, bahkan tidak layak untuk dilewati. Saban hari, kita disuguhi pemandangan truk-truk bertonase besar terperosok di kubangan lumpur, jembatan kayu yang rapuh di wilayah pesisir, hingga jalur logistik antarkabupaten yang rusak parah.
Sebagai seorang advokat sekaligus pendidik, saya memandang krisis infrastruktur ini bukan lagi sekadar urusan teknis pekerjaan umum, melainkan sebuah persoalan hukum, hak asasi warga negara, dan ancaman nyata bagi masa depan pendidikan generasi muda di Bumi Lancang Kuning.
Jika kita bedah secara mendalam, ada tiga kendala utama mengapa benang kusut infrastruktur di Riau begitu sulit untuk diurai. Pertama adalah ketimpangan regulasi dan pembagian wewenang status jalan. Banyak jalur vital yang mengalami kerusakan parah berstatus sebagai jalan kabupaten atau provinsi, yang memiliki keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, kapasitas fiskal daerah sering kali tidak sebanding dengan panjangnya ruas jalan yang harus dirawat.
Kedua, lemahnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan jalan (overloading). Riau adalah episentrum industri sawit dan logistik berat. Kendaraan yang melintas kerap kali melebihi kapasitas muatan maksimal (Over Dimension Over Loading/ODOL), sehingga jalan yang baru saja diperbaiki akan kembali hancur dalam hitungan bulan. Di sini, fungsi pengawasan hukum di jembatan timbang dan jalur logistik masih belum berjalan optimal.
Di kampung Penulis, sebuah Kabupaten yang dijuluki negeri seribu parit, negeri seribu jembatan dan negeri hamparan kelapa dunia, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya bagian selatan, ruas jalan Kecamatan Reteh menuju ke Kecamatan Keritang sudah puluh tahun masyarakat kedua kecamatan tersebut tidak pernah menikmati jalan dan jembatan yang layak, padahal ruas jalan Pulau Kijang menuju Kotabaru ini adalah satu-satunya akses jalan yang dilewati masyarakat.
Entah dimana salahnya, setiap kali dikerjakan oleh kontraktor selalu saja gagal, sehingga masyarakat yang dirugikan. Ketiga, kendala geografis dan teknis, di mana sebagian besar tanah di Riau berkarakteristik gambut dan rawa, sehingga membutuhkan biaya konstruksi yang jauh lebih tinggi dan teknologi khusus agar jalan tidak mudah amblas.
Dampak dari abainya tata kelola infrastruktur ini sangat masif. Dari kacamata hukum, masyarakat dirugikan secara materil dan imateril. Hak atas rasa aman dalam berlalu lintas yang dijamin undang-undang kerap terabaikan, bahkan tak jarang berujung pada hilangnya nyawa akibat kecelakaan di jalan rusak. Dari sisi pendidikan, saya menyaksikan langsung bagaimana rusaknya jalan dan jembatan merampas hak anak-anak Riau untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Guru-guru di pelosok harus bertaruh nyawa menyeberangi jembatan yang reyot atau melewati jalanan berlumpur demi mengajar. Siswa sering kali terlambat atau bahkan absen ke sekolah saat hujan deras karena akses jalan terputus total. Bagaimana mungkin kita bisa mencetak generasi emas jika akses fisik menuju ruang kelas saja dihambat oleh kelalaian infrastruktur?
Infrastruktur ini sangat penting dalam menunjang sebuah pembangunan dan peradaban, ketika jalan dan jembatan layak untuk dilalui maka disitulah sebuah kemajuan tampak dan berkembang, sebab ekonomi tumbuh akibat mobilitas barang dan orang lancar tanpa hambatan.
Menghadapi tantangan ini, penyelesaiannya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan bisnis seperti biasa (business-as-usual).
Langkah konkret pertama yang harus diambil adalah restrukturisasi anggaran melalui skema pendanaan kreatif (creative financing). Pemerintah daerah tidak boleh hanya bertumpu pada APBD murni yang terbatas. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah harus dimaksimalkan untuk menarik dana APBN ke jalur-jalur kabupaten yang krusial.
Selain itu, sudah saatnya diterapkan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) yang terintegrasi secara hukum. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan migas skala besar di Riau wajib dilibatkan secara langsung untuk membiayai dan merawat ruas jalan yang menjadi rute operasional mereka melalui konsorsium bersama. Tidak bisa membangun daerah itu sendirian, perlu pendekatan dan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga menghasilkan pembangunan yang merata di segala bidang.
Langkah kedua adalah penegakan hukum yang progresif dan tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran ODOL. Advokasi penegakan regulasi lalu lintas angkutan jalan harus diperketat.
Jembatan timbang digital yang transparan dan bebas pungutan liar harus diaktifkan di setiap titik perbatasan kabupaten dan provinsi. Sanksi tegas, mulai dari denda administratif yang tinggi hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan transportasi yang membandel, harus diterapkan demi melindungi aset jalan publik dari kerusakan prematur.
Pengawasan dari masyarakat juga dibutuhkan agar mutu pembangunan sesuai harapan dan tidak ada kontraktor yang kabur sebelum selesai kontraknya.
Terakhir, diperlukan perubahan paradigma dalam metode konstruksi. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum harus berkomitmen menggunakan standar teknologi tinggi yang ramah lahan gambut, seperti metode rigid pavement (semen beton) yang berkualitas tinggi, alih-alih terus-menerus menggunakan aspal tipis yang mudah terkelupas saat diguyur hujan dan dilewati beban berat.
Pengawasan eksternal terhadap kontraktor pemenang tender juga harus diperketat secara hukum untuk menutup celah tindak pidana korupsi yang sering kali mengurangi kualitas spesifikasi material bangunan. Peran masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan sehingga tidak ada lagi proyek yang mangkrak, sehingga selesai tepat waktu dan bisa di nikmati oleh semua masyarakat.
Memperbaiki jalan dan jembatan di Riau bukan hanya tentang menghampar aspal atau mendirikan tiang pancang beton. Ini adalah upaya memulihkan keadilan sosial, menegakkan hak hukum warga negara, dan membentangkan jalan yang aman bagi anak-anak kita untuk menjemput masa depan mereka di bangku sekolah. Sudah saatnya seluruh pemangku kebijakan di Riau bersinergi, bergerak melampaui ego sektoral, demi mewujudkan infrastruktur yang layak, aman, dan memanusiakan manusianya.
Oleh: Romi Noverlis
(Advokat dan Pendidik di Provinsi Riau)
