Metroterkini.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Myanmar memberikan akses tak terbatas bagi badan-badan bantuan kemanusian ke sejumlah kamp yang dibangun untuk menampung puluhan ribu Muslim Rohingya sebelum dipulangkan ke Rakhine.
Satu delegasi internasional yang bertindak sebagai penasihat Myanmar memantau kamp pengungsi Taung Pyo Letwee di pinggiran Maungdaw, dekat Bangladesh. Video dari kamp tersebut menunjukkan bangunan-bangunan dari tripleks di atas lapangan berbatu, dikelilingi pagar dengan kawat berduri.
Bangladesh menunda proses repatriasi warga Rohingya yang sebagian tidak berkewarganegaraan untuk kembali ke Myanmar. Alasannya, proses pengumpulan dan verikasi daftar orang yang akan dipulangkan masih belum lengkap.
Namun, PBB menyatakan langkah perlindungan untuk para pengungsi masih belum dilakukan.
"Hingga keamanan dan keselamatan anak-anak yang kembali ke Myanmar bisa dijamin, pembicaraan repatriasi masih bisa dikatakan prematur," kata Wakil Direktur Eksekutif Badan Perlindungan Anak PBB atau Unicef, dikutip Reuters, Kamis (25/1).
Dilansir cnnindonesia.com, Badan Pengungsi PBB, UNHCR, sebelumnya menyatakan "masih ada pembatasan akses untuk badan-badan bantuan kemanusiaan, media dan pengamat independen lainnya" di Myanmar.
UNHCR meminta Myanmar untuk "memperbolehkan akses kemanusiaan yang diperlukan dan tak terhindarkan di Rakhine. Selain itu, organisasi tersebus juga meminta pemerintah menyusun syarat-syarat solusi tulus dan berjelanjutan."
Lebih dari 688 ribu Muslim Rohingya dan beberapa ratus Hindu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus tahun lalu, setelah militer Myanmar melakukan tindakan kerasa di Rakhine, di tengah laporan pembunuhan, penjarahan dan pemerkosaan.
Banyak warga negara bermayoritas Buddha itu memandang Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. PBB menyebut operasi Myanmar sebagai pembersihan etnis, tapi pemerintah menampik.
Para pejabat Myanmar menyebut Bangladesh tak siap memulai pemulangan sesuai jadwal karena para pengungsi belum melengkapi formulir yang disediakan untuk membuktikan bahwa mereka memang tinggal di Myanmar.
"Mereka juga mesti mengecek ke UNHCR apakah para pengungsi melakukannya dengan suka rela," kata Menteri Kerja Sama Internasional Kyaw Tin dalam konferensi pers.
"Mereka membutuhkan banyak waktu untuk mengisi formulir dan mengambil kesimpulan apakah mereka benar-benar ingin pulang." [**]
