Keinginan 15 kepala keluarga (KK) transmigrasi asal kabupaten Probolinggo, Jawa Tengah di kecamatan Rupat untuk dipulangkan ke daerah asalnya seperti tidak terbendung lagi. Mereka kecewa dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, termasuk soal lahan yang akan digarap untuk pertanian.
“Lahan yangh dijanjikan kepada kami sampai sekarang tidak jelas. Demikian juga dengan rumah yang akan ditempati sangat tidak layak huni. Pemerintah ingkar janji, lebih baik kami ini dipulangkan saja ke Probolinggo,” ungkap Hamzah, salah seorang transmigran asal Probolinggo akhir pekan lalu dengan nada kecewa.
Awalnya papar Hamzah, dinas transmigrasi Probolinggo sebelum mengirim mereka ke Rupat, menjanjikan bahwa lahan untuk digarap serta rumah yang akan ditempati sudah disiapkan pemerintah. Demikian juga halnya dengan fasilitas pendukung lain, seperti rumah ibadah (mushala), sekolah atau fasilitas kesehatan juga sudah ada.
Akan tetapi sambung pria 40 tahunan itu, setelah ia bersama istri dan anaknya berada di desa Makeruh kecamatan Rupat,semua yang dijanjikan tidak terbukti sama sekali. Bahkan lahan yang dijanjikan 2 hektar per-KK juga tidak ada, karena lahan yang akan digarap di-klaim warga setempat sebagai milik mereka.
“Disini tidak ada sekolah, puskesmas serta tempat ibadah pak. Jaraknya sangat jauh dari rumah yang kami huni ini, sehingga harus bersepeda yang dibantu pemerintah mencapai jarak 5 kilometer lebih. Sudah 2 bulan kami disini, pemerintah membantu beras dan ikan asin, tapi keperluan lain tidak dibantu,”beber Hamzah.
Jatah lain yang diterima transmigran sisipan itu seperti minyak tanah hanya 6 liter perbulan, minyak goreng 2 kilogram serta gula 2,5 kilogram. Akibatnya para warga transmigrasi dari Probolinggo itu untuk memenuhi kebutuhannya, mereka terpaksa menjual alat-alat berkebun seperti parang, cangkul dan lainnya.
Bangun Sarana Pendukung
Anggota DPRD Bengkalis asal Rupat, Misliadi diminta tanggapannya mengatakan bahwa Pemkab Bengkalis melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus membangun fasilitas pendukung. Kemudian ia juga menyarankan agar status lahan yang akan digarap transmigran dari pulau Jawa itu diperjelas, bukan malah tumpang tindih dengan lahan warga tempatan.
“Ini adalah program pemerintah pusat dan daerah. Semuanya jangan lepas tangan begitu terjadi masalah dengan nasib transmigran yang sekarang malah minta dipulangkan ke daerah asal mereka. Sarana pendukung harus dibangun,juga status pengelolaan lahan harus didudukan,”kata Misliadi, politisi PKB itu menyarankan.
Camat Rupat Yusrizal yang ditanya soal keluhan 15 KK transmigran itu menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada pemerintah kabupaten yaitu dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Ia mengaku mendapat kabar soal keluhan 15 KK tersebut dari anggota DPRD Bengkalis asal Rupat yakni Abdul Kadir beberapa waktu lalu.
“Kita serahkan saja persoalan ini ke SKPD terkait, karena ini merupakan program pemerintah pusat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa soal keluhan para transmigran itu, karena sebenarnya mereka sudah disiapkan fasilitas yang lumayan oleh pemerintah,”tukas Yusrizal singkat.**us
