“Perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan maupun kehutanan di Riau termasuk Bengkalis mayoritas selalu mengabaikan hak-hak masyarakat tempatan. Kalau PT SDA tidak mengakui adanya hak-hak kepemilikan lahan warga, sebaiknya mereka angkat kaki saja dari Bukitbatu,” ungkap Anggota DPRD Bengkalis asal Bukitbatu, Azmi, R Fatwa.
Disampaikan politisi PKS ini, seharusnya lahan yang dipersengketakan warga dengan pihak perusahaan status quo. Akan tetapi pihak perusahaan tetap membandel dengan mengoperasikan alat berat mereka, sementara itu proses hukum di pengadilan juga masih berjalan, belum ada keputusan final.
Pihak SDA sebut Azmi seperti sengaja hendak menyulut emosi warga tempatan. Apalagi mereka mempersenjatai tenaga keamanan (securiti) mereka dengan senjata tajam yaitu samurai. Ia mengimbau pemerintah agar segera turun tangan dengan tidak berpihak, dan lebih memprioritaskan hak-hak masyarakat tempatan.
“Dari dahulu kita berharap jangan sampai ada konflik antara warga dengan perusahaan manapun di Bukitbatu atau Bengkalis ini. Tapi setiap perusahaan besar itu masuk ke suatu daerah, yang selalu muncul adalah potensi konflik. Penyerobotan lahan hingga masalah tenaga kerja selalu menjadi pemicunya,” papar Azmi.
Ia berharap pihak SDA menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dengan tidak mengoperasikan alat berat mereka di lahan yang bermasalah. Kalau PT SDA masih terus beroperasi, dikhawatirkan bakal muncul konflik yang lebih besar lagi dan akan merugikan semua pihak.
“Daripada Bukitbatu ini menjadi ajang konflik, lebih baik PT SDA itu angkat kaki saja. PT SDA itukan salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia saat ini, masa lahan yang di-klaim warga seluas 377 hektar menjadi ajang sengketa, padahal lahan kebun kelapa sawit mereka di Riau ini ratusan ribu hektar,itu kan serakah,” kutuk Azmi.
Humas PT SDA Zulhija dihubungi wartawan mengatakan, terkait peristiwa nyarisnya bentrok fisik antara warga Dompas dan pekerja SDA tengah diselesaikan. Ia membantah jika adan pekerja PT SDA yang membawa benda tajam atau samurai di lapangan.
Dikatakan Zulhija lagi, baru-baru ini PT SDA berupaya melakukan musyawarah dengan masyarakat . Hadir waktu itu Kades Dompas, namun belum ada keputusan yang diperoleh.
”Ada beberapa opsi yang disampaikan warga di sana, yakni mengenai plasma yang disepakati 25 persen: 75 persen. Saat ini kita sedang membangun itu, tapi belum dilaksanakan pembangunannya warga menolak," tukasnya.**us
