Metroterkini.com - Besarnya anggaran dana himbah Pemda Bengkalis yang diterima Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Bengkalis dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, dipertanyakan penggunaannya berbagai pihak. Salah satunya Lembaga Anti Korupsi Nasional, Indonesia Anti Koruption Society (IACS) Cabang Bengkalis, Jumat (18/9).
IACS meminta pada pihak KPU Bengkalis untuk transparan ke publik dalam penggunaan anggaran dari Pemda Bengkalis yang mencapai Rp 23 milyar itu,
"Sebab dana itu milik rakyat dan sangat perlu dipublikasikan dalam segala keperluannya," kata Direktur IACS Cabang Bengkalis, Hambali kepada wartawan, Jum'at siang.
Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menyurati KPU Bengkalis, untuk meminta rincian penggunaan dana anggaran hibah Pemda Bengkalis Rp. 23 milyar lebih itu. Baik yang sudah dilaksanakan dan yang baru akan dilaksanakan.
"Ini tujuannya, agar tidak timbul kecurigaan di masyakarat terhadap penggunaan anggaran untuk KPU Bengkalis yang cukup besar tersebut. Selain itu, setelah kami dapat rincian dari KPU dalam penggunaan anggaran dari yang telah dilaksanakan dan yang belum, kami akan cek langsung kelapangan, apakah anggaran tersebut benar benar dipergunakan sesui keperuntukannya apa tidak," beber Hambali.
Termasuk, lanjutnya, seperti kegiatan Kirap Pilkada yang diselenggarakan KPU Bengkalis di Lapangan Tugu beberapa hari yang lalu, berapa sebenarnya anggaran untuk kegiatan itu.
"Dan kami meminta pada pihak KPU untuk terbuka pada publik terkait anggaran ini," tambahnya.
Sementara itu, lanjut Hambali, anggaran pengamanan Pilkada yang diperuntukkan pihak Kepolisian juga merupakan hibah dari Pemda Bengkalis yang diluar anggaran dari KPU, sehingga anggaran untuk KPU Bengkalis itu melihat dari sejumlah kegiatan dalam pelaksanaan Pilkada 2015 sunggah sangat fantastis.
Sebelumnya telah diberitakan, Direktur BAK-LIPUN meminta pada KPU Bengkalis untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran hibah Pemda Bengkalis, anggaran yang cukup mencengangkan, mencapai Rp 23 milyar lebih dengan pencairan dua kali tahap. Yakni pencairan pertama sebesar Rp4 milyar lebih dan tahap kedua pada 10 September 2015 sebesar Rp18 milyar lebih itu agar dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum.
Sementara itu, Ketua KPU Difitri Akbar ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler 081365502XXX tentang transparansi penggunaan anggaran mengatakan, tersambung namun tak diangkat. Defitri Akbar kemudian mengirim sms yang isinya mengatakan dia lagi di Surabaya. "Di surabaya bg," balas Defitri Akbar. [rdi]
