Metroterkini - Dalam wancara singkat dengan Bupati Pelalawan HM. Harris menyebutkan akan kembali melanjutkan program dan akan lebih ditingkatkan kualitas hasil kinerja mereka dengan mencoba inovasi baru dengan tidak meninggalkan produk lama.
Dalam kesempatan ini dia berharap seluruh Satker mendukung program Pemerintah yang lebih baik terutama melanjutkan 7 Program Strategis telah dilakukan sebelumnya. "Kita butuh team work yang mampu bekerja dalam mencapai tujuan. Tentunya RPJMD yang di buat berorientasi dengan program Pusat," pintanya.
Bupati Pelalawan, HM. Harris meneken prasasti Bank Sampah asri untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dasar di pedesaan, pola dilaksanakan juga ditujukan guna mendorong penguatan otonomi desa, memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, dan memobilisasi swadaya dan prakarsa masyarakat di pedesaan.
Hal ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian dana stimulus dengan kisaran Rp 400–500 juta per desa/kelurahan. Penggunaan dana tersebut dimusyawarahkan warga untuk membangun infrastruktur sangat dibutuhkan di desa, kemudian dilaksanakan dan diawasi mereka sendiri dengan payung hukum Peraturan Bupati (Perbup) Pelalawan.
Selain itu dia melaksanakan program PPIDK benar-benar telah membangkitkan semangat gotong-royong membangun kampung dan membangkitkan swadaya masyarakat membangun desa dengan kualitas dan kuantitas hasil menggembirakan. Percepatan pembangunan listrik pedesaan juga didorong dari program PPIDK ini.
PPIDK merupakan program unggulan Bupati Harris yang dianggap mampu mendongkrak ketertinggalan daerah dalam membangun kebutuhan sejumlah infrastruktur di semua desa.
PPIDK ini sudah mulai dijalankan sejak 2013 silam ternyata dinilai sangat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat secara langsung. Alasannya, program menggelontorkan dana ratusan juta Rupiah untuk setiap desa dan kelurahan ini, diusulkan dan dikerjakan serta diawasi langsung masyarakat setempat.
Program ini dipertegas dengan Peraturan Bupati (Perbup) Pelalawan dimaksudkan untuk melibatkan langsung masyarakat setempat.
"Inti PPIDK ini adalah musyawarah untuk mufakat, swadaya warga dan peran serta langsung dalam pembangunan infrastruktur desanya. Kalau percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan ini hanya dibebankan ke Satker tertentu saja, tentu tidak akan ter-cover secara maksimal. Pasalnya, kebutuhan pembangunan setiap desa itu tidak sama," kata Bupati Harris saat meninjau beberapa pembangunan infrastruktur desa.
Dari awal program ini diluncurkan Pemkab Pelalawan, Bupati Harris terus mengingatkan dan mendorong warga mengedepankan musyawarah desa untuk menentukan infrastruktur apa paling prioritas di daerah mereka tersebut.
"Disisi lain kita juga ingin mendorong masyarakat mengutamakan musyawarah, dan semangat gotong=royong. Alhasil, tersaji pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat," ungkap Bupati Harris.
Keberhasilan program PPIDK di kabupaten Pelalawan, menurut Bupati Harris, bukan berdasarkan laporan Satker terkait saja. Sebagai penggagas program pembangunan di tingkat terbawah sejak program diluncurkan, ia terus turun ke desa-desa, serta meninjau hasil pembangunan PPIDK.
Duet Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan HM Harris dan Drs Zardewan MM, Periode 2016-2021 berkomitmenn membangun daerah dengan program-program inovatif guna mewujudkan kemakmuran masyarakat mandiri.
Program ini dikembangkan Harris semasa ia menjabat Bupati Periode Pertama (2011-2016). Hal itu disampaikan kepada masyarakat dengan terus memenuhi kebutuhan mereka mulai dari kesehatan pendidikan, infrastruktur dan lain lain-lain.
Disamping itu, aparatur pemerintah daerah hingga desa mau bekerja sama memberikan pelayanan maksimal kepada warganya. Sehingga optimistis mewujudkan Kabupupaten Pelalawan bisa berubah menjadi daerah berkembang pembangunannya sekaligus pemerataannya.
Ini mulai dirasakan warga usai Bupati Harris menjalankan program unggulanya, dikenal dengan 7 Program Unggulan. Kemudian, jargon lanjutkan pun diisyaratkan Pemkab dengan Program Pelalawan Lancar menuju Pelalawan Emas, Ekonomi Mandiri Aman Sejahtera.
Harris menyebutkan memasuki periode kepemimpinan keduanya pasangan Harris dan Zardewan, kembali melanjutkan program dan akan lebih ditingkatkan kualitas hasil kinerja mereka dengan mencoba inovasi baru dengan tidak meninggalkan produk lama.
Melalui Visi Pembangunan Inovasi Menuju Pelalawan Emas yang menjadi arah kebijakan Pemkab Pelalawan tahun 2016-2021 dengan tetap meneruskan 7 program strategis, Pelalawan Cerdas, Pelalawan Sehat, Pelalawan Terang, Pelalawan Lancar, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis dan Pelalawan Inovatif diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dimasa akan datang dengan tetap bermuara kepada Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera (Emas).
"Itu semuai sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Pelalawan 2016-2021 yaitu Inovasi Menuju Pelalawan Emas, Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera," Jelas Buapti, 5 Mei 2017.
Adapun makna dari visi tersebut adalah pembangunan didorong upaya, gerakan dan prakarsa inovatif menuju Kabupaten Pelalawan mandiri dalam ekonomi, aman dan sejahtera dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Mandiri dalam ekonomi berarti memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk memberdayakan kemampuan dan sumberdaya Daerah.
Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2016 - 2021, pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul, beriman bertaqwa dan berbudaya melayu
"Kedua, Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan," Ujarnya.
Selanjutnya dijelaskan pada poin ke Tiga, Meningkatkan penguatan sistem Inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi, empat, meningkatkan pembangunan infrastruktur, Lima, Meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa. Enam, Meningkatkan investasi dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah berbasis kerakyatan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.
"Dan yang terakhir, menciptakan ketertiban dan keamanan," Imbuhnya.
Pelalawan Lancar ini merupakan satu dari tujuh program pembangunan dilaksanakan dan direalisasikan semasa periode pertamanya dengan Program Pelalawan Lancar ini, setidaknya pemerintah bisa menggesa semua kebutuhan pembangunan infrastruktur yang diinginkan warga Pelalawan.
Artinya, kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang diharapkan oleh masyarakat yang nilainya berkisar diangka ratusan juta bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung dengan swadaya yang realisasi pekerjaanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa masing-masing.
Untuk melanjutkan tujuh program brilian tersebut, kedepannya Pemkab fokus dengan Program Pelalawan Lancar dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK) demi menuju Pelalawan Emas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 mendatang.
Program PPIDK ini, merupakan upaya perkuatan, perluasan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan selama ini telah secara rutin dilaksanakan. Perkuatan dan perluasan tersebut menyangkut pembangunan dan peningkatan jalan guna memperlancar arus orang dan arus barang di Kabupaten Pelalawan.
Kegembiraan Harris sangat wajar, program telah memasuki tahun ketiga ini menunjukkan hasil sangat memuaskan. "Setiap tahun dari program ini kita upayakan percepatan pembangunan di Desa dan kelurahan," katanya.
Bupati juga mengungkapkan, dalam APBD Pelalawan 2015 lalu, dianggarkan Rp 60,7 Miliar. "Insya Allah, kita targetkan mencapai atau mendekati Rp 100 Miliar, dalam APBD Perubahan nantinya," harap Bupati.
Dalam berbagai kunjungan ke kecamatan, kelurahan dan desa, baik dalam acara Rapat Koordinasi Camat, Lurah, Kepala Desa dan Ketua BPD, maupun dalam acara dialog Pemkab Pelalawan dengan camat, kepala desa dan tokoh masyarakat, Bupati Harris selalu mewanti-wanti, agar pelaksanaan program tepat sasaran serta peran masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tersebut.
"Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan dengan program PPIDK ini, harus berdasarkan kesepakatan bersama di desa bersangkutan. Kepala desa, bersama KSM dan perangkat desa, serta tokoh masyarakat, pemuda harus bermusyawarah dulu, sebelum mengambil keputusan bersama," jelasnya.
Ini, ujarnya, dilakukan sebelum mengajukan infrastruktur apa akan dibangun dengan dana PPIDK ini. Pemerintah daerah, tidak akan mengintervensi keinginan masyarakat desa. [ADVERTORIAL]