Metroterkini.com - Kemendagri memediasi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan Kemenkeu serta Kementerian ESDM. Mediasi ini dilakukan usai Adil melayangkan protes terkait Dana Bagi Hasil (DBH) di daerahnya.
Dilansir dari detikNews, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan mediasi berjalan lancara. Pihak-pihak yang dimediasai disebutnya sudah cair.
"Ini tadi semuanya sudah cair, kok, tak ada masalah, sudah clear. Jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin, dingin juga semua," sebut Fatoni kepada wartawan sesaat setelah selesai mediasi di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Dalam pertemuan itu, kata Fatoni, membahas soal DBH dan tidak membahas soal sanksi. Dia mengatakan perwakilan yang hadir menyampaikan pernyataan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Kita hari ini membahas tentang DBH, tak membahas tentang sanksi," sebutnya.
Fatoni juga mengatakan pertemuan masih akan dilanjutkan pada Rabu (20/12/2022). Pertemuan itu akan membahas terkait hal yang lebih teknis kemudian disinkronkan dengan data.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terlihat tak banyak bicara. Adil mengatakan dirinya saat ini akan ikut arahan Kemendagri.
"Untuk sementara ikut Pak Dirjen. Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari ESDM begini, dari Kemenkeu begini, tapi insyaallah besok baru dicocokkan, insyaallah besok selesai," jelas Adil.
Adil kemudian mengatakan soal DBH yang sempat diprotesnya merupakan asumsi. Dia mengatakan asumsi itu kini telah terjawab.
"Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu aja," jelasnya. [**]
