Metroterkini.com - ICI mendesak aparat hukum dan BPK untuk melakukan audit kebun milik Pemkab Kampar. Hal tersebut diungkapkan aktifis anti korupsi M Ikhsan, SH di Kampar, Minggu (19/9) saat meninjau langsung lokasi kebun kelapa sawit dan pabrik mini PKS milik Pemda Kampar yang terletak di desa Batulangkah Besar, kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, bersama Tim
Dari hasil Investigasi TIM dilapangan,ditemukan kebun karet milik pemda Kampar tersebut sudah ada yang ditanamin sawit dan sepanjang pinggir jalan ditemukan ada pondok/gubuk warga yang terlihat dibangun dalam kebun karet aset milik daerah kabupaten Kampar
"Untuk tahun lalu dan saat ini, setau saya tidak ada pemerintah daerah menganggarkan penanaman kebun milik daerah, anehnya kok ada pembukaan baru, siapa yang menanam," herannya,
"Kami bersama tim langsung menuju PKS Mini yang tak jauh jaraknya dari kebun kelapa sawit tersebut, kami menemukan dalam bangunan PKS itu ada beberapa orang dan langsung kami hampiri, mempertanyakan ianya siapa, orang tersebut mengaku dirinya disini ngontrak pak. Ia kami ngontrak pak, dan hasil kontraknya itu kami bayar sama orang yang punya warung itu, sambil menunjuk warung yang dibangun depan pabrik PKS mini", tambahnya.
Ikhsan membeberkan beberapa aset pemerintah daerah diduga ada indikasi adanya pembiaran dalam penertiban aset ini, karena bangunan PKS Mini itu sudah mulai semak dan terlihat sudah bertahun - tahun tidak lagi diurus.
"Bayangkan saja kebun kelapa sawit yang sudah ditanam pemerintah daerah melalui anggaran APBD Kampar, semuanya tidak ada yang jelas,siapa yang manen dan siapa yang menerima uangnya. Saat ditanya, total hasil kebun tersebut oknum itu tidak memberikan rincian," ujar Ikhsan.
Untuk itu Ikhsan meminta aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti hal ini,ikhsan menegaskan BPK Bersama- sama aparat penegak hukum Polri,Jaksa dan KPK dapat mengaudit aset ini, "ini uang negara,bukan uang pribadi,tegasnya (red),Hampir ratusan milyar uang daerah tak jelas peruntukannya".
Dalam hal ini pihaknya juga meminta kepada anggota DPRD Kampar,terkhususnya Pansus Aset, agar tidak tebang pilih,dalam menelusuri keberadaan Aset, baik itu bangunan,kendaraan dan perkebunan milik pemerintah daerah,harus betul - betul di tindak lanjuti,
M Ikhsan SH berharap bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, dapat menindak lanjuti hal ini dengan serius. "Kepada bupati Kampar tolonglah serius menindak lanjuti hal ini pak, Jika pemerintah daerah dalam hal ini bersama Wakil rakyat tidak serius, maka kami akan melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum, [ali]
