BEM Trisakti Ancam Presiden Teken Perppu KPK

BEM Trisakti Ancam Presiden Teken Perppu KPK

Metroterkini.com - Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum bereaksi soal menerbitkan Perppu KPK sebagaimana tuntutan mahasiswa belakangan ini. Besok, BEM Trisakti bersama lainya akan melaksanakan konsolidasi terkait Perppu KPK, jika presiden tidan menandatanganinya, solusinya mahasiswa akan menurunkan massa lebih besar.

Menurut mahasiswa, aksi bisa dilakukan sebelum atau sesudah pelantikan. "Hasil akan diputuskan hari Senin (14/10/2019). Kalau hari Senin aksi kayaknya nggak aksi," kata Presiden Kemahasiswaan BEM Trisakti Dino Ardiansyah, Minggu (13/10).

Mahasiswa masih berkonsolidasi dengan mahasiswa di kampus lainnya terkait rencana demonstrasi menuntut diterbitkannya Perppu KPK. Dino menyebut ada kemungkinan aksi tidak digelar besok Senin.

Dino mengatakan ada 3 opsi digelarnya demo jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung bersikap menerbitkan Perppu KPK. Demo kemungkinan digelar sebelum, saat, atau setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.

"Ada opsi menjelang, saat pelantikan, atau setelah pelantikan," ujar Dino.

Dino merupakan salah satu perwakilan mahasiswa yang sempat beraudiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dino berharap Jokowi segera bersikap mengenai Perppu KPK.

"Jadi memang pertemuan dengan pemerintah, beberapa kampus memberi tenggat waktu sampai 14 Oktober itu menunggu sikap presiden akan mengeluarkan perppu atau tidak. Minimal ada statement mengeluarkan perppu. Kalaupun tidak, kami berharap merespons rakyat. Kalau tidak, kami akan turun besar-besaran ke jalan lagi," ucapnya.

Moeldoko selaku pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan sebelumnya berharap tidak ada demo mahasiswa saat pelantikan presiden. Moeldoko berharap aspirasi disampaikan melalui forum akademik.

"Ya harapannya nggak usahlah, jangan ada demo lagi. Kita masyarakat sudah happy kondisi beginilah, jangan ada ribut terus mengganggu situasi. Kita udah komunikasikan dengan berbagai perguruan tinggi, sudahlah. Mari kita bedakan area perdebatan, jangan lagi di jalan," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10). [dtk-mer]

Berita Lainnya

Index