Metroterkini.com - Hadirnya sejumlah gelanggang permainan (Gelper) baik yang berizin maupun ilegal alias tidak punya izin di Kota Bengkalis menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Anti Korupsi (LSM-LAKI) Kabupaten Bengkalis, Senin (17/4/2017).
Dalam hal ini LAKI mempertanyakan pihak yang telah mengeluarkan izin pengoperasian Gelper, seperti Gelper Family Game di Jalan Rumbia. Sementara King Zone dan beberapa Gelper lainnya tanpa izin.
Ketua LSM LAKI Kabupaten Bengkalis, Abdul Kadir kepada wartawan di Bengkalis mengungkapkan, keluarnya izin operasional Gelper Family Game diduga ada campur tangan pihak kecamatan.
Dengan keluarnya izin Family Game diduga salah satu pemicu menjamurnya gelper di Kota Terubuk julukan Kota Bengkalis.
Abdul Kadir mentenggarai ada oknum yang menback up keluarnya izin operasional Gelper Family Game.
"Saya merasa aneh saja, kalau memang 4 Gelper yang beroperasi d?i Kota Bengkalis itu, tidak ada unsur perjudian, kenapa yang diterbitkan izin hanya satu tempat Gelper (Family Game) di Jalan Rumbia saja," ungkap Kadir ketika dihubungi, Senin pagi.
Sedangkan 3 Gelper lainnya, Heppy Zona di Jalan Yos Sudarso, King Zone di Jalan Rumbia dan Master Game di Jalan Ahmad Yani beroperasi tanpa izin.
"Jadi saya lihat ada main mata, antara pemilik Family Game, Apong dengan pihak Dinas dan bahkan mungkin dengan pihak aparat," jelasnya lagi.
Oleh karena itu, ungkap Abdul Kadir, kalau ?Gelper itu ada madharatnya, karena terindikasi perjudian. Seharusnya jangan sampai dikeluarkan izin.
"Kalau mengeluarkan izin janganlah pilih-pilih pada toke besar saja, yang disegani karena hanya banyak uangnya saja. Sebab yang lain juga ingin punya legalitas usaha. Jadi saya duga, Family Game ada yang back up," beber Kadir lagi.
Sementara itu, Enoi warga ketika diminta komentarnya menyebutkan, izin operasional Gelper diterbitkan di era pemerintahaan Bupati Amril Mukminin. Sementara pada era bupati Syamsurizal dan Herliyan Saleh tak ada izin Gelper di Kabupaten Bengkalis.
"Mau jadi apa Bengkalis ini, kalau hal-hal seperti ini masih juga diteruskan. Narkoba juga sudah menjamur. Seharusnya pihak Camat harus tegas, jangan setengah-setengah dan menggantung dalam ambil kebijakan," ungkapnya. [rdi]
