Amril Persilakan BNN Tes Rambut PNS Bengkalis

Amril Persilakan BNN Tes Rambut PNS Bengkalis

Metroterkini.com - Bupati Bengkalis mempersilahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes rambut terhadap seluruh pegawai atau aparatur dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Amril mengatakan itu usai mengikuti pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angakatan I Tahun 2016 di Jakarta, Jum'at (22/4/16).

Hal ini semata-mata untuk memutus mata rantai penyalagunaan narkoba dikalangan aparatur di lingkup Pemkab Bengkalis.

Bagi aparatur yang positif hasil tes rambut tersebut, Amril sudah menyiapkan ganjaran yang keras.

"Kepada seluruh aparatur di Pemkab Bengkalis, kami ingatkan untuk tidak terlibat penyalagunaan narkoba. Kami akan dukung sepenuhnya setiap langkah yang dilakukan pemerintah untuk memerangi narkoba. Termasuk memberikan sanksi tegas bagi aparatur yang terlibat," pesan Amril.

Perang terhadap narkoba ini semakin gencar dilakukan Amril Mukminin setelah Mendagri Tjahyo Kumolo memang menyinggung soal narkoba ini sebagai salah satu ancaman yang harus diwaspadai.

Saat ini, kata Tjahjo saat membuka pembekalan kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyalahgunaan narkoba tidak mengenal pangkat dan golongan jabatan. Data BNN menyebutkan angka kasus orang terlibat narkoba terus bertambah setiap tahun.

Bahkan saat ini di setiap Rukung Tetangga (RT), ujarnya, rata-rata ada sekitar 2 orang yang terlibat penyalagunaan narkoba.

“Jika ada pejabat yang tertangkap tangan narkoba saya langsung berhentikan, tidak ada kompromi lagi. Tidak perlu menunggu hasil tes urin, darah maupun rambut,” tegasnya.

Masih kata Tjahjo, Kemendagri pada prinsipnya mempersilahkan secara terbuka dan tidak adanya intervensi terhadap BNN yang akan melakukan tes urin, darah maupun rambut kepada pejabat daerah maupun aparat daerah mulai provinsi sampai dengan desa sebagaimana yang telah diidentifikasi atau dicermati oleh intelijen BNN.

“Jadi silakan BNN melakukan tes urin sampai dengan rambut bagi seluruh aparat pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang telah diamati dan dideteksi oleh BNN,” kata Tjahjo. (rdi)

Berita Lainnya

Index