Metroterkini.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Bengkalis, Syahrial meminta pada semua pihak yang mengetahui ada oknum dewan dan pejabat Bengkalis yang main proyek, jangan hanya berkoar koar dimedia masa. Tetapi, sebaiknya menyerahkan bukti keterlibatan oknum dewan dan pejabat bersangkutan ke Panitia Khusus (Pansus) ULP.
"Kalau memang ada okmun dewan maupun pejabat yang seperti itu, tolong laporkan pada kami, bersama bukti buktinya. Jangan hanya mengadu domba diantara kami," kata Syahrial kepada wartawan, Rabu (16/12/15).
Politisi Partai Golkar Dapil Rupat ini berharap, jika memang ada bukti yang konkrit, maka pihak Pansus ULP dapat menindaklanjuti sesuai prosedur yang ada. Namun kalau hanya tuduhan yang tanpa bukti, itu hanya akan menimbulkan fitnahan.
Sebelumnya telah diberitakan, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bengkalis H.Suhaimi SH menuding bahwa dalam proses pelelangan proyek di Bengkalis, apalagi sejak ULP terbentuk diduga sarat dengan intervensi dari sejumlah pejabat eselon maupun oknum dewan.
Bukan rahasia lagi, ada beberapa oknum anggota dewan serta pejabat eselon II dan III diduga ikut mengatur proyek, bersekongkol dengan rekanan dan pokja di ULP.
“Persoalan lelang proyek di Bengkalis ini dari tahun ke tahun masalahnya itu ke itu saja, tidak ada hal baru. Seharusnya Pansus ULP DPRD Bengkalis sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam pelelangan proyek tersebut, ada oknum dewan dan pejabat yang diduga kuat terlibat “mafia proyek” mengatur pemenang lelang kemudian meminta setoran kepada rekanan pemenang lelang,” ungkap Suhaimi, Minggu (13/12/15) kemarin.
Menurut Suahimi, Pansus ULP jangan hanya terpaku kepada persoalan teknis pelelangan saja, dengan menyebut kesalahan atau persoalan lelang muncul dari pokja-pokja di ULP semata.
Sebab Ada faktor yang menyebabkan pokja-pokja tersebut melakukan kesalahan proses lelang, karena diduga ada intervensi dari pihak diatasnya, seperti anggota DPRD dan pejabat maupun ASN di Pemkab Bengkalis.
Kemudian sambung Suhaimi, ketua-ketua pokja di ULP itu sendiri memiliki atasan di SKPD tempat mereka bertugas, karena ketua pokja itu paling tinggi pejabat eselon III, malahan ada ketua pokja yang bukan eselon.
Tentu saja mereka sangat mudah di-intervensi oleh atasannya, apalagi persoalan lelang menyangkut dengan urusan bagi duit-duit yang melibatkan ULP, rekanan serta oknum diluar ULP sendiri.
“Makanya, kita mendesak Pansus ULP kalau memang serius untuk menyingkap tabir gelap pelelangan proyek di Bengkalis ini, yang siapa saja yang bermain dalam lelang tersebut, karena di bengkalis ini mafia proyek sudah melibatkan banyak pihak, bahkan dari kalanngan dewan dan pejabat juga ada disana. [rdi]
