Metroterkini.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja menyatakan TNI patuh pada keputusan Presiden Jokowi membatalkan pembelian helikopter VVIP AgustaWestland AW101.
“Kami menyadari pemerintah punya prioritas, termasuk dengan situasi ekonomi yang telah beliau sampaikan. Kami harus ikuti apa yang disampaikan atau diputuskan beliau,” kata Hadiyan di Jakarta dilansir cnn.
Ia mengatakan bisa memahami keputusan Jokowi dan tak mempersoalkannya. TNI AU, ujar Hadiyan, siap melaksanakan keputusan dan kebijakan Presiden selaku kepala negara. Terlebih, menurutnya, TNI belum sampai memesan unit AW101 yang khusus digunakan sebagai helikopter kepresidenan.
Terkait pembelian helikopter sebagai kendaraan pendukung seperti yang diminta Jokowi, TNI juga belum memutuskan jenisnya karena perlu mengkaji lebih dulu.
Hadiyan berharap perekonomian negara segera membaik karena kekuatan helikopter untuk kepentingan search and rescue (SAR) masih minim.
AW101 yang diusulkan TNI AU untuk dibeli pun, kata Hadiyan, sesungguhnya akan digunakan untuk SAR, evakuasi, dan kendaraan dukungan logistik.
“Bisa juga dikonversi ke VVIP atau VIP. Intinya kami memerlukan itu untuk kekuatan pesawat SAR kita," ujar Hadiyan.
TNI AU, kata Hadiyan, sesungguhnya menginginkan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang lengkap, utuh, dengan kualitas lebih tinggi daripada yang sudah dimiliki saat ini.
"Ketika (alutsista) itu bisa dibikin di dalam negeri, ya bikin. Tapi ketika dalam negeri belum bisa membikin, kan boleh bikin di luar negeri," kata Hadiyan.
Hal tersebut pun, menurut Hadiyan, diatur dalam Undang-Undang. “Ketika di dalam negeri belum bisa dibikin, masih memungkinkan beli di luar negeri,” ujarnya.
Semula TNI AU berencana membeli sembilan helikopter AW101 secara bertahap hingga kurun waktu empat tahun ke depan untuk berbagai keperluan. Satu unit AW101 disebut Komisi I berharga US$55 juta atau lebih dari Rp752 miliar. [cnn]
