Metroterkini.com - Fraksi Demokrat DPRD Bengkalis mendukung wacana Komisi II mmbentuk panitia khusus (Pansus) Unit Layanan Pelelangan (ULP) terkait dugaan penyimpangan dilembaga ad hoc tersebut, Selasa (1/9/15).
Dukungan ini disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat Nurazmi Hasyim ST kepada wartawan.
Menurut Nurazmi, banyak persoalan dan dugaan penyimpangan di ULP dari sejak tahun 2014-2015 yang perlu dijelaskan oleh Ketua ULP, Sevnur.
Sehingga fraksinya sepakat dengan wacana Komisi II untuk membentuk Pansus ULP.
"ULP, sebagai lembaga Ad Hoc tetap berada dibawah pengawasan pemerintahan daerah, baik itu eksekutif dan legislatif. Selain itu, semua personilnya PNS dan proyek yang dilelangkan menggunakan dana APBD Bengkalis," Nurazmi Hasyim ST.
Namun Ia berharap, wacana pembentukan pansus ini tidak dipersepsikan negatif oleh berbagai pihak. Sebab, pembentukan Pansus ULP sesuatu yang wajar dan beralasan.
Alasannya, sudah tiga kali diundang hearing Ketua ULP, Sevnur tak datang. Untuk itu, Ketua Komisi II Syahrial ST menggulirkan wacana pembentukan Pansus ULP.
Selain Fraksi Demokrat, dukungan serupa juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM BAK-LIPUN Kabupaten Bengkalis.
Direktur Eksekutif BAK-LIPUN Bengkalis, Abdul Rahman S, meminta seluruh fraksi di DPRD Bengkalis mendukung pembentukkan Pansus ULP oleh Komisi II, bukan hanya Fraksi Demokrat.
Ini disampaikan saat diminta pendapatnya tentang wacana Komisi II membentuk Pansus ULP, Selasa siang.
Menurutnya, langkah yang diambil Fraksi Demokrat terhadap wacana Komisi II DPRD Bengkalis untuk Pansus terkait kinerja ULP, sudah tepat. Salah satu tujuannya untuk mengevaluasi kinerja badan Ad-Hoc tersebut.
"Kita dari elemen masyarakat sangat berharap seluruh fraksi mendukung, bukan hanya Fraksi Demokrat," kata Abdul Rahman yang siap memberikan data kepada Pansus. [rdi]
