.jpeg){kind=avatar}
Metroterkini - Sejumlah elemen masyarakat tengah mempersiapkan rencana aksi damai sebagai bentuk respons atas rencana kenaikan harga tiket penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang.
Kenaikan harga tiket yang akan diberlakukan per 1 Februari 2026 nanti dinilai berpotensi membebani masyarakat, khususnya pada momentum hari besar dan event besar tertentu lainnya.
Motivator aksi, Ramlan CPLA , ketua LSM LIP BB. Migas dan juga tokoh pejuang kab Meranti menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan harga tiket akan sangat dirasakan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang menggantungkan mobilitasnya melalui transportasi laut.
“Dengan adanya kenaikan ini, masyarakat sangat terbebani. Untuk itu kami berharap agar rencana kenaikan harga tiket dapat ditunda bahkan diurungkan,” ujar Ramlan.
Ia menambahkan, kenaikan tarif pada saat momen hari besar atau event tertentu akan semakin memperberat kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berencana melakukan aksi damai dengan melakukan audiensi atau pertemuan langsung bersama instansi terkait, seperti Pelindo dan KSOP, sebagai langkah cepat dalam merespons keluhan masyarakat.
Didampingi Ketua DPD Team Libas. L SAHANRY, S.Pd, CPLA, Ramlan menegaskan bahwa aksi yang direncanakan akan dilakukan secara tertib, sesuai prosedur, serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kasat Intel Polres Kepulauan Meranti Iptu Roly Irvan yang hadir dan diwakili dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan aksi harus memenuhi aturan dan standar operasional prosedur (SOP). Salah satunya adalah kewajiban menyampaikan permohonan administrasi sebelum pelaksanaan aksi.
“Tujuannya agar pihak kepolisian dapat memberikan pengawalan dan pengamanan, sehingga aksi dapat berjalan dengan aman dan tertib,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan aksi, peserta harus mematuhi aturan terkait lokasi aksi, tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum, serta menyampaikan aspirasi dengan bahasa yang sopan dan tidak melanggar norma.
“Kita berada di bumi Melayu yang menjunjung tinggi sopan santun. Kebebasan berpendapat dijamin, namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami dari kepolisian siap melakukan pengamanan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula harapan agar aksi yang dilakukan memiliki perwakilan yang jelas serta mendapatkan legitimasi, termasuk dukungan dari DPRD sebagai wakil rakyat, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara efektif.
Menanggapi rencana kenaikan harga tiket, Dedi Yuhara Lubis menyampaikan bahwa sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, seharusnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Kepulauan Meranti. Menurutnya, masyarakat di daerah menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kenaikan tarif tersebut.
“Sebelum menaikkan harga, seharusnya pihak terkait mencari informasi dan berkoordinasi terlebih dahulu. Kenaikan tiket boleh saja dilakukan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta agar komunikasi dibangun dengan pihak legislatif sebagai salah satu pilar demokrasi dan perwakilan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Teguh Prayoga menyampaikan bahwa sebelum aksi damai dilakukan, sebaiknya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti guna mengetahui langkah dan kebijakan yang akan diambil terkait rencana kenaikan harga tiket tersebut.
“Alangkah baiknya sebelum turun ke aksi, kita berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Apabila tidak ada respons atau kejelasan, barulah aksi damai dilakukan,” ujarnya.
Namun, pada akhir rapat, Ramlan Abdullah menghubungi salah satu pengusaha kapal dan mendapatkan informasi bahwa rencana kenaikan harga tiket penyeberangan tersebut dibatalkan untuk sementara waktu, dengan menunggu hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Mendengar informasi tersebut, rencana aksi damai yang sebelumnya disiapkan diputuskan untuk dibatalkan. Meski demikian, pihak-pihak yang terlibat menegaskan akan tetap memantau dan mencari informasi lanjutan terkait kebijakan kenaikan harga tiket tersebut, guna memastikan tidak adanya keputusan sepihak yang kembali memberatkan masyarakat.
