Metroterkini.com - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Dinas PUPR Kepala UPT yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid, pada Senin (3/11/2025), merupakan syok terapi untuk semua komponen pemerintahan provinsi maupun kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.
Dengan demikian, bupati dan walikota yang berniat meneruskan tradisi rusuah bisa berpikir panjang jika tidak ingin berbaju orange.
Pendapat ini diutarakan oleh seorang tokoh muda Bengkalis Muhammad Fachrurrozi. Ia mengapresiasi operasi senyap yang dilakukan KPK di Riau sekaligus syok terapi untuk kepala daerah.
Muhammad Fachrurrozi yang biasa disapa Agam mengingatkan, penegakan hukum oleh KPK terhadap kepala daerah di Riau bukan yang pertama, tapi sudah berulangkali. Mulai dari Gubernur Rusli Zainal, Anas Makmun sampai Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan beberapa bupati dan walikota lainnya pernah jadi pesakitan di KPK, namun tradisi upeti dari anggaran kegiatan tetap jalan.
Kasus paling anyar Gubernur Riau Abdu Wahid. Selama sembilan bulan menjabat dia berhasil membangun kepercayaan publik tentang pemerintahan yang bersih dan transparan. Ternyata itu, hanya kamuflase. Oleh karena itu, KPK harus menyasar bupati dan walikota di Riau. Karena masih ada kepala daerah yang menyalagunakan kekuasaan atau Abuse of Power yang membuat ASN tak berdaya untuk membantah permintaan diluar aturan.
"Secara pribadi saya mengapresiasi keberhasilan KPK di Provinsi Riau. Tapi, jangan tebang pilih, KPK juga harus menyasar kabupaten kota di Riau," ujarnya.
Agam yang pernah malang melintang mengerjakan proyek-proyek pemerintah tahu betul seluk beluk cara kepala daerah memungut upeti dari rekanan.
Untuk itu, ia berharap lembaga anti rusuah tersebut jangan terhenti sampai di provinsi (gubernur), tapi juga menyasar kabupaten dan kota, bagaimana semua dugaan kejahatan yang sama dapat diungkap dengan perlakuan yang tidak dibedakan.
"Saya berharap KPK melakukan operasi senyap terhadap bupati di Riau, karena kita tidak bisa berharap banyak kepada APH didaerah untuk mengungkap tradisi upeti dari rekanan yang mendapat paket proyek," pungkasnya. (Rudi)
