Puluhan Tenaga Honorer Meranti Audiensi ke DPRD, Pertanyakan Nasib Pasca Tak Lolos PPPK

Puluhan Tenaga Honorer Meranti Audiensi ke DPRD, Pertanyakan Nasib Pasca Tak Lolos PPPK

Metroterkini – Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorer Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Meranti, Selasa (1/10/2025) sekitar pukul 14.00 WIB di Gedung DPRD Jalan Dorak, Selatpanjang Timur.

Dalam pertemuan tersebut, para tenaga honorer mempertanyakan kejelasan nasib mereka ke depan. Pasalnya, sebagian besar tidak masuk dalam database maupun tidak lulus seleksi PPPK Tahap I dan II, bahkan tidak terakomodir sebagai PPPK paruh waktu.

Audiensi itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Meranti, H. Hatta, bersama jajaran anggota komisi yang membidangi persoalan kepegawaian. Hadir pula Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Meranti, Bakharuddin, M.Pd.

Bakharuddin dalam kesempatan itu menyatakan siap menjembatani aspirasi tenaga honorer kepada pemerintah daerah maupun pusat.

“Mudah-mudahan masih ada celah, sedikit harapan bagi kita dari Pemkab Meranti untuk mengusulkan ke pusat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para tenaga honorer tetap bersemangat dalam menjalankan tugas di instansi masing-masing.

“Jangan putus asa, teruslah berdoa agar dibukakan jalan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Meranti, H. Hatta, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tenaga honorer tersebut.

“Insyaallah dalam waktu dekat kami akan segera menyurati pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan-RB atau setidaknya BKN, untuk meneruskan aspirasi adik-adik honorer. Mudah-mudahan masih ada secercah harapan, meskipun waktunya mepet, kami tetap akan berusaha maksimal,” ungkapnya.

H Hatta menambahkan, Komisi I juga akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Meranti agar ada kejelasan status dan kedudukan tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam skema PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Pertemuan tersebut menjadi ruang awal bagi tenaga honorer Meranti untuk memperjuangkan kepastian status mereka, sekaligus membuka peluang agar aspirasi mereka diperhatikan oleh pemerintah pusat.

 

Berita Lainnya

Index