.jpeg){kind=avatar}
Metroterkini - Seiring dengan ditingkatkannya berbagai fasilitas penunjang di pelabuhan penumpang Tanjung Harapan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Selatpanjang akan menaikkan tarif pass masuk pelabuhan tersebut.
Kenaikan tarif pass untuk penumpang domestik dari semula Rp5.000 menjadi Rp10.000 atau naik 100 persen. Sementara untuk penumpang internasional dari semula Rp50.000 menjadi Rp60.000 atau naik 20 persen. Kenaikan akan diberlakukan mulai 1 September 2025.
GM Pelindo Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama mengatakan kenaikan tarif tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Dengan kenaikan tarif tersebut juga pihaknya berjanji akan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penumpang dengan cara memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan agar penumpang menjadi lebih nyaman.
"Kenaikan ini karena kita saat ini terus berupaya meningkatkan pelayanan baik fasilitas gedung terminal penumpang maupun untuk penyandaran kapal," ujar Joni Hutama saat mendampingi pihak Komisi II DPRD Kepulauan Meranti melakukan peninjauan langsung di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang, Rabu (20/8/2025) siang.
Dijelaskan Joni Hutama, PT. Pelindo selaku pengelola terminal penumpang di kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti ini sudah melakukan bertransformasi dan sudah melakukan penataan-penataan sebelumnya dari tahun 2024 lalu.
"Sudah bisa dilihat sebelum dan sesudah, dan ini tentunya harapan kami pelayanan publik ini yang menikmati adalah masyarakat. Namun kami dengan adanya melakukan transformasi perubahan-perubahan ini memang membutuhkan support dari pemerintah daerah dan juga masyarakat," jelasnya.
Diungkapkan Joni Hutama juga bahwa kedepannya ditargetkan sampai dengan tahun 2030 mendatang terminal penumpang Selatpanjang sudah berstandar nasional dan menuju ke internasional seperti pelabuhan-pelabuhan terminal penumpang lainnya.
"Dengan adanya penyesuaian ini kami harap memang bisa didukung oleh pemerintah daerah dan juga kami rencana bekerjasama dengan badan usaha milik daerah dan tentunya dengan kenaikan ini juga kami dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah," ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta mengaku pihaknya mendukung penuh kenaikan tarif pass di Pelabuhan Tanjung Harapan tersebut.
"Alhamdulillah tadi setelah kami duduk dan kami memahami secara seksama di kabupaten lain pun hanya Meranti yang Rp5.000 dan dengan kenaikannya 100 persen menjadi Rp10.000. Kami beranggapan dari Komisi II bahwasannya ini hal yang layak untuk peningkatan termasuk itu pendapatan daerah kita di sini," ujarnya.
Menurutnya, kondisi pelabuhan yang bagus juga akan menjadi cerminan suatu daerah sehingga memberikan manfaat yang bisa dinikmati oleh penumpang di pelabuhan tersebut.
"Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat agar saling mengerti, memahami tujuan dan kebaikan dari investasinya BUMN kepada pemerintah daerah. Setelah kami memahami dengan seksama bahwasannya kenaikan ini memang berguna baik itu untuk PAD kita, untuk pemerintah daerah maupun untuk kenyamanan masyarakat," ungkapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kepualuan Meranti, Syaifi Hasan menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Tanjung Harapan. Menurutnya, komisi yang ia pimpin menyambut baik komitmen Pelindo dalam membenahi pelabuhan agar lebih representatif di masa mendatang.
"Kami dari Komisi II sangat setuju apabila pelabuhan kita ke depan menjadi lebih baik. Seperti yang disampaikan pihak Pelindo, pada tahun 2024 wajah pelabuhan sudah mengalami perubahan signifikan, dari yang sebelumnya kurang memadai menjadi jauh lebih bagus,” ujarnya.
Syaifi menegaskan, pihaknya juga telah meminta komitmen Pelindo agar pembangunan Pelabuhan Tanjung Harapan benar-benar diwujudkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
"Kita sudah melihat site plan yang ditunjukkan. Bentuk pelabuhan yang akan dibangun memang sangat bagus, dan ini perlu kita dukung bersama untuk kepentingan masyarakat Meranti,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pelindo telah merencanakan investasi besar pada periode 2026 hingga 2030, dengan total anggaran mencapai Rp12,7 miliar.
"Ini jumlah yang sangat besar dan sangat penting bagi pembangunan di Meranti. Karena itu, kami menyambutnya dengan baik. Tadi dalam rapat hearing, kami juga sudah menanyakan langsung kepada Pak GM kapan pelaksanaan dimulai. Jawabannya, tahun 2026 sudah dimulai, dan penggantian ponton pun segera dilelang. Alhamdulillah, inilah yang kita harapkan," jelasnya.
Komisi II, lanjut Saifi, akan terus mendorong dan mengawal agar Pelindo konsisten dengan komitmen yang telah disepakati. Selain itu, ia juga berharap pembangunan pelabuhan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami ingin ke depan ada tambahan PAD, misalnya dari pengelolaan parkir. Kalau bisa, pengelolaan itu dilakukan oleh daerah melalui BUMD. Kita berharap BUMD juga bekerja maksimal, memiliki pemikiran-pemikiran maju, dan ikut berperan dalam pembangunan,” pungkasnya.
Wakil Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Muyono, mengatakan pihaknya pada awalnya tidak menyetujui adanya kenaikan tarif. Namun setelah mendapatkan pemaparan dari pihak Pelindo, DPRD akhirnya bisa memahami langkah tersebut.
"Awalnya kami memang tidak setuju kalau ada kenaikan. Tetapi setelah Pelindo menjelaskan, ke depan pelabuhan ini akan ditingkatkan agar setara dengan pelabuhan besar lainnya seperti Dumai, Tanjung Pinang, dan Tanjung Balai Karimun, maka perlu ada pembangunan yang lebih baik dan masif,” ujarnya.
Menurutnya, jika ingin pelabuhan setara dengan pelabuhan besar lainnya, tentu harus ada investasi dan penyesuaian tarif. "Kalau tidak ada penyesuaian, Pelindo sebagai perusahaan BUMN tidak akan punya respon untuk mengalokasikan dana pembangunan. Jadi memang harus ada kesetaraan, kenaikan harga harus diiringi progres nyata,” jelasnya.
Muyono menambahkan, sejak 2024 sudah dilakukan sejumlah perbaikan, dan pada 2025 telah dilakukan proses pelelangan ponton. Hal ini menjadi bagian dari upaya menyamakan standar Pelabuhan Tanjung Harapan dengan pelabuhan lain yang lebih maju.
"Kami berharap masyarakat juga bisa memahami. Kalau pelayanan lebih baik, tentu masyarakat juga akan menikmatinya. Dari sisi keamanan, kenyamanan, hingga fasilitas umum seperti WC yang sekarang sudah lebih layak, semua itu bagian dari peningkatan layanan,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan pelabuhan dengan memperhatikan jalur domestik dan internasional secara terpisah. Hal ini, kata Muyono, karena posisi Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia cukup rawan terhadap potensi aktivitas ilegal lintas negara.
"Pelabuhan jangan hanya satu arah, tapi harus dua arah, ada yang untuk dalam negeri dan ada yang untuk luar negeri. Kalau tidak dibedakan, kita khawatir akan menimbulkan dampak sosial. Apalagi daerah kita perbatasan dengan Malaysia yang rawan kriminalitas lintas batas. Kalau tidak diawasi dengan baik, akan lebih mudah muncul kegiatan ilegal," pungkasnya.
