Metroterkini.com - Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Riau, Indra Pomi saat ini kinerjanya dapat sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, gagal menangani sejumlah persoalan di Kota Pekanbaru selama kepemimpinan Walikota Pekanbaru yang lama Firdaus MT.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen-DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anti Korupsi (LSM-Bara Api), Afifuddin, Minggu (29/01/2023).
“Selama Indra Pomi menjabat Kadis PUPR Kota Pekanbaru. Banyak jalan berlubang, banjir sering terjadi dimana-mana akibat drainase yang tidak maksimal dan minim perbaikan,” ujar pada pers.
Menurut Afifuddin, Indra Pomi juga memiliki track record pada pusaran kasus korupsi pembangunan Jembatan Water Front City Kampar. Dalam kasus yang merugikan negara itu, Indra Pomi beberapa kali diperiksa KPK. Kapasitasnya saat itu sebagai Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar.
Dalam kasus korupsi itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Adnan di vonis 4 tahun kurungan.
“Saat Indra Pomi jadi Kadis di Kabupaten Kampar. Adnan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan WFC pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta atau subsider enam bulan kurungan. Terdakwa lainnya yakni I Ketut Suarbawa selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya,” tegasnya.
Untuk itu, Afifuddin meminta Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk memberhentikan dan mengganti Indra Pomi Nasution dengan ASN berprestasi.
“Sebaiknya Indra Pomi diganti dengan ASN berprestasi, muda dan cekatan agar bisa bekerja maksimal,” pungkas Afifuddin.
Selain itu, Indra Pomi selama menjabat Kadis PUPR Kota Pekanbaru saat dipimpin oleh Walikota Pekanbaru Firdaus, kinerjanya juga dinilai gagal, karena kerap mendapatkan sorotan buruk dari publik.
“Sejak Indra Pomi menjabat Kadis PUPR Kota Pekanbaru. Banyak jalan berlubang, banjir sering terjadi dimana-mana akibat drainase yang tidak maksimal dan minim perbaikan,” jelas Afifuddin.
Masih menurut Afifuddin, kinerja Indra Pomi dinilai gagal. Ditambah rangkap jabatan saat ini, dikhawatirkan bakal mengganggu kinerja, dan pejabat yang bersangkutan tidak mampu bekerja secara profesional. [**]
