Metroterkini.com - DPRD Kota Pekanbaru memotong anggaran yang diajukan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebesar Rp2,5 miliar. Hal tersebut dilakukan mengingat Pemko saat ini fokus menyelesaikan permasalahan utama di ibukota Provinsi Riau tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan mengungkapkan bahwa jumlah anggaran yang diajukan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebesar Rp18 miliar.
"Tadi sudah kita ekspos, mana kegiatan yang mendesak, pasti kita setujui. Tapi mana kegiatan yang kurang mendesak, mungkin kita kurangi. Karena kita fokus masalah banjir, sampah dan jalan rusak," kata Nurul, Selasa (18/10/2022).
Lanjutnya, anggaran yang akan dikurangi dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru nantinya akan dialihkan untuk tiga program prioritas Pemko Pekanbaru dalam APBD 2023 yaitu penanganan banjir, persoalan sampah dan jalan rusak.
"Ya, ada beberapa item yang kita potong seperti Bimtek, ATK, makan minum dan lainnya. Maksimal kita potong Rp2,5 miliar," jelasnya.
Ia juga menyebutkan, pemotongan anggaran ini berlaku untuk semua OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. Terutama yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.
"Anggaran yang kurang bermanfaat itu kami potong. Jadi, di Banggar kami sudah komunikasikan ini juga dan kawan-kawan Banggar lain pasti setuju anggaran seremonial itu dipotong," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Dedi Gusriadi menyampaikan pihaknya akan mengkroscek kembali mana-mana saja anggaran yang kurang bermanfaat untuk kegiatan rencana pemotongan anggaran dinasnya.
"Nanti kami akan sisir ulang lagi, namun kalau bisa jangan sampai Rp2,5 miliar. Karena ada beberapa kegiatan yang penting di situ," cakapnya.
Dedi juga menjelaskan tentang beberapa program kegiatan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2023. Antara lain penyelesaian pendataan aset tanah, appraisal, konsolidasi tanah (KT) dan kegiatan lainnya.
"InsyaAllah tahun depan, selesai pendataan aset, tanah dan kantor pemerintah untuk seluruh Kecamatan Kota Pekanbaru," tutupnya. [**]
