Metroterkini.com - DPRD Kota Pekanbaru meminta agar Pj Walikota Muflihun melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang dinilai mendapat 'rapor merah'.
Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan, evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru sendiri memang sesuai dengan apa yang direkomendasikan dari DPRD.
Oleh karena itu, ia menyerahkan dan mempercayakan evaluasi OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru kepada Pj Walikota Muflihun.
"Tentu Pj memiliki pertimbangan dalam melihat kondisi, apakah ini akan mengganggu atau tidak dalam proses penganggaran di pemerintahan," kata Isa, Rabu (21/9/2022).
Selain itu kata Isa, apabila Pj Walikota melakukan evaluasi terhadap OPD-nya, maka hal tersebut nantinya tidak akan mengganggu proses pembahasan rancangan APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023.
"Karena pemerintah ini berjalan dengan sistem maka seharusnya tidak akan ada gangguan dalam pergantian pegawai ataupun pejabat-pejabat yang ada," ungkapnya.
Pada saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah yang lalu, DPRD juga mencatat ada beberapa pejabat yang dinilai mendapatkan rapor merah terkait kegiatan tunda bayar yang terjadi secara terus menerus.
"Kita melihat ada OPD-OPD yang dalam bisa dibilang mendapat rapor merah. Penganggaran juga menjadi catatan yang penting, masih banyak tunda bayar terus berjalan sekian tahun, tentu pemerintah harus bisa memperbaiki ini," pungkasnya. [**]
