Metroterkini.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Indra Permana Soediro menganggap Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah melakukan pembunuhan karakter terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani. Anggapan tersebut menyusul pernyataan Fahri yang meminta Puan bertanggung jawab atas lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp 43,5 miliar.
"Pak Fahri pernah jadi Wakil Ketua DPR RI, paham betul mekanisme penganggaran. Setiap AKD (alat kelengkapan dewan) bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian diharmonisasi di Banggar(Badan Anggaran)," ujar Anggota Komisi I DPR RI tersebut dalam rilisnya, Senin (9/5/2022).
Dia menambahkan lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR RI merupakan wilayah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesekjenan DPR. Hal tersebut tak ada kaitannya dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut Dede, apa yang dilakukan Fahri Hamzah merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap Puan Maharani.
"Mas Fahri tak boleh melakukan demikian, ini character assasination," kata politisi asal Semarang tersebut.
Lebih lanjut Dede mengatakan, Ketua DPR RI Puan Maharani sudah menugaskan Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit terkait proyek tersebut.
"Mbak Puan selaku Ketua DPR RI sudah menugaskan Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit kebijakan gorden tersebut," tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dede juga menyoroti belakangan ini pihak-pihak yang tak suka dengan Puan Maharani kerap membully apapun langkah yang dilakukan Ketua DPR RI tersebut. Padahal Puan sudah melakukan sejumlah langkah konkret dalam membantu masyarakat. Diantaranya membagikan berton-ton beras untuk membantu masyarakat. Selain itu, Puan juga baru saja membantu memberikan akses air bersih bagi masyarakat di Paranggupito, Wonogiri, Jateng. Masyarakat di wilayah tersebut sudah puluhan tahun tak mendapatkan akses air bersih yang layak.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR RI yang dimenangkan peserta dengan penawaran harga tertinggi, yakni Rp 43,5 miliar. Fahri meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.
"Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong," kata Fahri.
Fahri Hamzah menambahkan terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga. [*]
