Metroterkini.com - Kementerian Pertahanan Rusia berencana melarang keluarga dan kerabat tentara yang tewas di Ukraina mengajukan pendataan hingga kompensasi otoritas sipil.
Langkah itu disebut sejumlah pihak dilakukan Rusia untuk semakin menutup rapat-rapat kerugian yang dihadapi sejak invasi ke Ukraina berlangsung 24 Februari lalu.
Dalam proposal barunya itu, Kemhan Rusia meminta agar tunjangan yang dibayarkan kepada keluarga tentara yang gugur di Ukraina tidak lagi diawasi oleh pejabat sipil, tetapi ditangani oleh kantor pendaftaran militer.
Langkah itu dirancang untuk "membatasi lingkaran orang" dengan informasi tentang pasukan Rusia yang tewas di Ukraina, katanya.
Usulan baru ini dirilis Moskow di situs informasi hukum pemerintah. Namun, belum jelas kapan usulan itu ditinjau pemerintah.
Dikutip Reuters, Rusia sudah menganggap kematian serdadunya di Ukraina sebagai rahasia negara.
Moskow bahkan belum memperbarui angka resmi tentaranya yang gugur di Ukraina selama hampir sebulan.
Kementerian mengatakan pada 25 Maret bahwa 1.351 tentara Rusia telah tewas dan 3.825 terluka sejak Moskow meluncurkan apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari.
Sejak itu, tidak ada lagi informasi terbaru tentang kerugian yang dialami Rusia. Namun, Ukraina dan negara Barat mengatakan yakin kerugian dan tentara Rusia yang gugur jumlahnya berkali-kali lipat lebih tinggi dari yang disebutkan Moskow.
Usulan baru Rusia ini muncul ketika Rusia masih terus menggempur Ukraina setelah hampir dua bulan invasi berlangsung.
Alih-alih menghentikan gempuran, Rusia malah semakin intensif melakukan serangan di Ukraina timur, terutama daerah Donbas, Donetsk, Luhansk, hingga Mariupol.
Ledakan terus terdengar setiap hari bahkan jam hingga korban jiwa terus berjatuhan, termasuk warga sipil dan anak-anak. [**]
