Metroterkini.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong pembentukan tim koordinasi atau wadah kerja sama dengan Malaysia soal TKI ilegal.
Hal itu dikatakannya terkait pertemuan dengan Kepala Kepolisian Malaysia (Inspector General of Police) Tan Sri Acryl Sani bin Abdullah Sani di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (25/1).
Dalam pertemuan tersebut, Listyo membahas sejumlah permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan Malaysia, yakni berkaitan dengan isu Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Kita ingin semua yang bekerja di luar, kita bisa ikuti perkembangannya. Kalau kemudian ada sesuatu lebih mudah untuk berkoordinasi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.
Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa permasalahan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia menjadi masalah yang harus ditangani kedua negara lantaran banyak jalur tikus yang dimanfaatkan para penyalur.
"Terkait dengan isu, khususnya di sini beberapa waktu lalu baru juga menghadapi isu imigran gelap yang masuk ke sana dan menyelundup," kata Listyo.
Menurut dia, penyelesaian masalah itu memerlukan sinergitas, komunikasi dan koordinasi kedua lembaga negara tersebut. Ia berharap ke depannya tidak ada lagi kasus yang muncul terkait dengan kerugian yang dialami WNI di Malaysia.
"Kalau kita lihat dari data hampir setiap hari selalu ada dan ini akan sangat bagus jika melalui jalur legal," jelasnya.
Namun demikian, mantan Kabareskrim itu menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian Malaysia yang selama ini telah membantu beberapa pengungkapan kasus penegakan hukum antar-negara.
Adapun kedatangan Kepala Kepolisian Malaysia untuk mengundang secara langsung Listyo menghadiri pameran Defence Service Asia (DSA) 2022 and National Security Asia (NATSEC ASIA) 2022 tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022 di Kuala Lumpur.
Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir mencuat sejumlah kasus kecelakaan kapal yang tengah membawa PMI ilegal dari Indonesia menuju Malaysia.
Setelah diselidiki, mereka tidak menggunakan penyalur resmi untuk dapat bekerja di Malaysia. Selain itu, banyak PMI yang tak dilengkapi dengan surat-surat resmi ketika datang ke Malaysia sehingga dianggap pendatang ilegal.
Kasus terakhir ialah saat lima WNI tewas tenggelam akibat kapal karam di Malaysia. Peristiwa ini terjadi di perairan Pengerang, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, Kamis (20/1).
Kejadian ini menambah deretan peristiwa serupa. Berdasarkan catatan, sejak pertengahan Desember hingga 20 Januari 2022 total korban tewas akibat kapal tenggelam di Malaysia mencapai 33 orang. Di rentang itu, tercatat sudah tiga kali insiden kapal tenggelam terjadi di perairan Malaysia. [**]
