Metroterkini.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan soal keterbatasan yang dimiliki lembaganya. Salah satunya yaitu keterbatasan jumlah pegawai yang bisa diberdayakan dalam memberantas korupsi.
Hal ini disampaikan Firli di hadapan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (9/12/2021).
"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ujar Firli.
Tak hanya kekurangan personel, mantan Kapolda Sumatera Selatan itu juga menyebut lembaga antirasuah itu tidak bisa mengembangkan institusinya karena dibatasi undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, kata Firli, lembaga antirasuah yang dipimpinnya hanya diperbolehkan berkedudukan di Ibu Kota Negara.
"Sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," ucap Firli.
Kendati demikian, ia menegaskan, KPK tidak akan menyerah dalam keterbatasan tersebut. Firli menuturkan, pihaknya akan terus menindak koruptor untuk membersihkan Indonesia dari tindak pidana korupsi.
"Tetapi kami mengambil sikap, boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," tegas dia.
Oleh sebab itu, Firli menekankan, peringatan Hakordia harus jadi momentum bagi KPK untuk menyebar pesan antikorupsi di Tanah Air. KPK memilih lima wilayah yang dinilai penting untuk pelaksanaan seminar sebagai rangkaian dari peringatan Hakordia 2021.
"Karena itu Hakordia tahun 2021 kita sebar di lima wilayah provinsi pertama di daerah Sulawesi Tenggara, yang kedua kita laksanakan kegiatan di Banjarmasin yang ketiga kita laksanakan di daerah Pekanbaru, yang keempat kita laksanakan di Nusa Tenggara Timur, dan hari ini adalah puncak Hakordia," kata Firli.
Adapun peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang mengusung tema Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah kepala daerah hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. [kmc-mtc]
