Metroterkini.com - Pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali pintu bagi jemaah Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur mengatakan, kabar tersebut jadi angin segar bagi pengusaha.
"Media rilis yang disampaikan ibu Menlu pada Sabtu (9/10) sore sangat menggembirakan bagi kami selaku penyelenggara umroh, ini menggairahkan kembali semangat kami untuk bisa kembali melayani jemaah dan berita tersebut tentu menjadi angin segar dan sesuai harapan jemaah yang tertunda hampir 2 tahun sejak Februari," kata Firman, seperti dilansir dari detikcom, Selasa (12/10/2021).
Sejak pemerintah Saudi mengumumkan bahwa mereka membuka umroh secara normal bagi negara-negara tertentu per tanggal 1 Muharam atau 9 Agustus lalu pihaknya sudah mengamati beberapa prosedur pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku. Hal itu menjadi gambaran dan disosialisasikan kepada penyelenggara lainnya.
Salah satu prosedur yang berlaku bagi jemaah umroh di masa pandemi yaitu vaksinasi. Pihaknya pun telah melakukan persiapan dengan memberikan vaksinasi bagi calon jemaah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak berwenang.
"Artinya jamaah sudah mulai kami siapkan dari segi vaksinasi berharap nanti ketika umroh dibuka, vaksinasi tersebut menjadi persyaratan utama yang sudah dipenuhi," ujarnya.
Secara umum, pihaknya menyatakan siap untuk memberangkatkan jemaah umroh saat pemerintah Saudi maupun Indonesia sudah memberikan keputusan waktu dan teknis pelaksanaan.
"Karena persiapan kami sudah kami lakukan sedari awal dan kami juga siap melakukan ketentuan protokol baik dari pemerintah Indonesia atau Saudi dalam rangka perjalanan ke Tanah Suci," sambungnya.
Pihaknya juga berkomitmen akan mengikuti segala ketentuan dan persyaratan sesuai dengan SOP yang berlaku. Misalnya seperti semua jemaah dari Indonesia dalam kondisi negatif COVID-19, sehat selama perjalanan, sampai di Saudi harus menggunakan aplikasi dan kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat dengan bukti PCR.
Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan saat ini pemerintah Indonesia masih melakukan pendalaman dan mengkonsultasikan dengan pihak terkait.
"Sejauh ini masih dikonsultasikan, belum ada informasi yang spesifik (waktu dan teknis pelaksanaan)," ujar Teuku. [**]
