Metroterkini.com - Pemerintah Pakistan mengusulkan agar masyarakat internasional mengembangkan peta jalan yang mengarah pada pengakuan diplomatik terhadap Taliban. Setelah itu, komunitas internasional kemudian melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan para pemimpin milisi Taliban.
“Apa yang bisa dilakukan komunitas internasional, menurut saya, adalah duduk bersama dan menyusun peta jalan,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi dalam wawancara dengan The Associated Press di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York pada Rabu (22/9).
Qureshi berpendapat dengan peta jalan tersebut, dunia internasional dapat terlibat lebih aktif dan produktif untuk membantu Afghanistan keluar dari krisis. Melalui peta jalan itu, diharapkan komunitas internasional dapat membantu menstabilkan ekonomi Afghanistan.
"Dan jika mereka memenuhi harapan itu, inilah yang dapat dilakukan komunitas internasional untuk membantu mereka menstabilkan ekonomi mereka dan memberikan bantuan kemanusiaan. Ini adalah bagaimana mereka dapat membantu membangun kembali Afghanistan, rekonstruksi, dan seterusnya," kata Qureshi.
Qureshi menjelaskan pengakuan komunitas internasional terhadap pemerintahan Taliban akan memudahkan kelompok militan itu untuk mendapatkan penerimaan di kancah global.
“Jika mereka memenuhi harapan itu, mereka akan membuatnya lebih mudah bagi diri mereka sendiri, mereka akan mendapatkan penerimaan, yang diperlukan untuk pengakuan. Pada saat yang sama, komunitas internasional harus menyadari, apa alternatifnya? Apa saja pilihannya? Ini adalah kenyataan, dan dapatkah mereka berpaling dari kenyataan ini?" kata Qureshi.
Menurutnya Pakistan dan komunitas internasional memiliki kesamaan yaitu ingin melihat perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Pakistan juga tidak menginginkan Afghanistan menjadi sarang teroris. Karena itu, Qureshi menyarankan komunitas internasional untuk lebih realistis dan mencoba cara yang inovatif dalam melakukan pendekatan terhadap Taliban.
"Pendekatan Aanda harus lebih realistis. Cobalah cara inovatif untuk terlibat dengan mereka," kata Qureshi.
Qureshi berharap kepemimpinan Taliban dapat mencakup pemerintahan yang inklusif dan jaminan untuk hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Qureshi mendesak Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan negara-negara lain untuk segera mencairkan dana cadangan Afghanistan.
Pencairan dana tersebut dapat digunakan untuk mempromosikan keadaan normal di Afghanistan. Qureshi mengatakan Pakistan siap memainkan peran konstruktif positif dalam membuka saluran komunikasi dengan Taliban.
Pemerintah Islamabad memiliki kepentingan mendasar untuk memastikan kebijakan apa pun yang ditawarkan oleh pemerintahan Taliban di Afghanistan bukan sebagai ancaman bagi Pakistan. Karena itu, dalam memberikan pengakuan terhadap Taliban dibutuhkan pendekatan yang mantap dan terkalibrasi.
"Itu harus menjadi penilaian yang realistis, pandangan pragmatis di kedua sisi, dan itu akan menentukan pengakuan pada akhirnya. Kabar baiknya, Taliban mendengarkan. Namun mereka tidak peka terhadap apa yang dikatakan oleh (negara) tetangga dan komunitas internasional," kata Qureshi.
Qureshi menerangkan Taliban membentuk pemerintahan baru yang sebagian besar berasal dari kelompok etnis Pashtun yang dominan di Afghanistan. Namun pada Selasa (21/9), Taliban mulai menggandeng perwakilan etnis minoritas Afghanistan dalam pemerintahan yaitu etnis Tajik, Uzbek, dan Hazara yang merupakan Muslim Syiah di negara mayoritas Muslim Sunni.
“Ya, sejauh ini memang belum ada wanita (dalam kabinet). Akan tetapi mari kita biarkan situasinya berkembang," ujar Qureshi.
Pada Rabu malam, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, China, Inggris, Rusia, dan Prancis menginginkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Mereka juga menginginkan bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan tanpa masalah atau diskriminasi.
Guterres juga menggambarkan harapan agar hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan dihormati. Termasuk tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat perlindungan bagi terorisme. [rep]
