Metroterkini.com - Setelah membentuk pemerintahan interim Afghanistan, Taliban mengaku siap menjalin kerja sama dan membangun dialog dengan negara-negara lain di dunia, kecuali Israel.
"Kami tidak ingin memiliki hubungan dengan Israel. Kami ingin memiliki hubungan dengan negara lain. Israel tidak termasuk di antara negara-negara ini," ujar juru bicara Taliban, Shuhail Shaheen, seperti dikutip Sputnik News, Rabu (8/9).
Shaheen tak menjabarkan lebih lanjut alasan detail Afghanistan tak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Ia kemudian membahas bahwa Afghanistan ingin menjalin hubungan dengan semua negara tetangga dan kawasan, termasuk Amerika Serikat.
"Ya, tentu saja. Dalam babak baru, jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami, yang bisa menjadi kepentingan kedua negara dan kedua bangsa," katanya.
Taliban juga mengaku siap menyambut kemungkinan keterlibatan Washington dalam pembangunan kembali Afghanistan.
"Jika mereka ingin berpartisipasi dalam rekonstruksi Afghanistan, mereka dipersilakan," kata Shaheen.
Meski menyatakan Taliban tak mau berurusan dengan Israel, Shaheen sempat menjadi sorotan karena diwawancara salah satu media negara Zionis tersebut, yaitu Kan Israel.
Times of Israel melaporkan, Shaheen mengaku tak tahu bahwa dia diwawancara media Israel. Ketika itu, penyiar berita,Roi Kais menyebut nama medianya. Namun, ia tak memberi tahu Shaheen bahwa dia adalah orang Israel.
Video wawancara tersebut lalu tersebar luas di media sosial. Shaheen kemudian membantah melalui akun Twitter-nya. Ia mengakui memang sudah melakukan banyak wawancara usai Afghanistan jatuh ke tangan Taliban.
"Beberapa jurnalis mungkin menyamar, tetapi saya belum melakukan wawancara dengan siapa pun yang memperkenalkan dirinya dari media Israel," tulisnya.
Taliban memang kerap menggunakan narasi anti-Israel dalam propagandanya. Mereka pun tetap memunculkan narasi serupa setelah merebut kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus lalu.
Setelah merebut kekuasaan, Taliban mengumumkan pemerintahan interim pada Selasa (7/9). Taliban menunjuk Mohammad Hassan Akhund sebagai perdana menteri, Abdul Ghani Barradar sebagai wakil perdana menteri, dan Sirajuddin Haqqani sebagai menteri dalam negeri.
Jelang pengumuman itu, Turki sudah mewanti-wanti negara di dunia agar tak terburu-buru mengakui pemerintahan Taliban. [**]
