Metroterkini.com - Jhoni Allen Marbun dipecat Partai Demokrat (PD) gegara dituduh terlibat isu kudeta. Jhoni Allen membongkar sejumlah fakta sejarah Partai Demokrat, termasuk soal cerita diminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merayu Marzuki Alie agar tak maju ketum PD dan kongres pemilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum.
"Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah KLB pertama atau kongres III Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015 di mana beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sehingga saya, Jhoni Allen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat ketua DPR untuk tidak maju sebagai kandidat ketuu umum PD," kata Jhoni Allen dalam video, Senin (1/3/2021).
"Padahal, pada kongres kedua 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum," jelas Jhoni Allen.
Jhoni Allen menuduh SBY kerap merekayasa kongres pemilihan ketua umum PD. Dia mengungkit kongres di Surabaya beberapa tahun lalu.
"Pada kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai ketua umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Yang paling meresahkan para ketua DPD dan ketua DPC seluruh Indonesia adalah membuat peraturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil iuran anggota fraksi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk sebagian disetor ke DPP dan hak-hak penentuan pemilihan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawabannya," ucap Jhoni Allen.
Jhoni Allen juga menyinggung kongres Partai Demokrat yang mengesahkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai ketua umum. Menurut dia, terpilihnya AHY sebagai ketum adalah rekayasa SBY juga.
"Selanjutnya pada kongres ke-V di Senayan, Jakarta, kembali SBY merekayasa tata cara kongres tidak sesuai sebagaimana mestinya. Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan di mana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum. Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban dari ketua umum SBY," ucap dia.
"Setelah pidato ketua umum SBY, peserta kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar arena kongres. Semestinya, seluruh peserta kongres memiliki hak bicara. Padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan ketua umum atau perbedaan pendapat," jelas Jhoni Allen.
Jhoni Allen memerinci lebih jauh soal rekayasa yang dituduhkannya dilakukan oleh SBY. Rekayasa itu, kata Jhoni, membuat AHY tidak mengerti cara turun gunung menyelesaikan masalah partai.
"Selanjutnya SBY mendesain ketua DPD-DPD seluruh Indonesia untuk men-declare AHY menjadi ketum. Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki. Oleh sebab itu AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung sehingga bapaknya, SBY, yang saya hormati, menjadi turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan. Salam demokrat. KLB solusi konstitusional untuk mengembalikan Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis, terbuka dan modern," tuding Jhoni Allen. [**]
