Metroterkini.com - Mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru tiga periode, Said Usman Abdullah mengaku prihatin dengan nasib Kota Pekanbaru yang menurutnya tidak sesuai dengan visi dan misi Walikota Pekanbaru, Firdaus.
Dikatakan pria yang biasa disapa SUA ini, mulai dari tata kelola pemerintahan, aspek lingkungan, ekonomi, kesehatan hingga infrastruktur semuanya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat.
SUA yang sempat maju di Pilwako 2017 lalu ini mengungkapkan, saat ini sejumlah Puskesmas yang ada di masyarakat masih dikeluhkan oleh masyarakat, terutama dari segi sarana dan prasarana.
"Sewaktu saya maju di Pilkada lalu, saya mewacanakan supaya setiap puskesmas yang ada di kecamatan se-Pekanbaru harus memiliki fasilitas yang lengkap, artinya seperti rumah sakit mini," katanya, Minggu (31/1/2021).
Namun kenyataannya, jangankan untuk Puskesmas, untuk Rumah Sakit milik Pemko Pekanbaru, yakni RS Madani yang ada di Jalan Garuda Sakti saja masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses kesehatan.
Kemudian, dari segi pendidikan, pemerintah dinilainya gagal dalam memberikan kebutuhan pendidikan bagi generasi muda Pekanbaru, apalagi di tengah situasi pandemi covid-19 ini, banyak wali murid yang mengaku kesulitan dengan pembelajaran lewat online.
"Banyak yang mengadu ke saya, terutama soal kebutuhan kuota internet. Untuk kebutuhan sehari-hari saja, masyarakat sudah sulit, apalagi untuk membeli kuota internet, ini harusnya bisa menjadi perhatian Pemko," terangnya seperti dilansir dari goriau.com.
Selanjutnya, di bidang infrastruktur, dia melihat begitu banyak daerah-daerah yang akses jalan masih terbengkalai, padahal Pekanbaru adalah ibukota provinsi, dan harusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
"Pekanbaru ini barometernya Riau, kalau jalan-jalan di Pekanbaru saja berlubang-lubang, itu tentunya menjadi perhatian dari orang luar. Jalan di perkotaan saja rusak, apalagi di pinggirannya," tuturnya.
Saat ini, dua permasalahan besar yang terus terjadi di Pekanbaru juga tidak mampu diatasi oleh Firdaus, yakni sampah dan banjir yang sudah sangat sering disampaikan masyarakat.
SUA juga menyindir pembangunan Gedung Perkantoran Walikota Pekanbaru yang menurutnya masih perlu pengkajian, pasalnya setelah dibangun bertahun-tahun, gedung itu belum bisa dipakai sebagaimana yang diharapkan.
Padahal, anggaran digelontorkan sudah cukup banyak. Dia melanjutkan, kalau misalnya anggaran pembangunan itu dialihkan ke pembangunan jalan di pemukiman warga, keluhan jalan rusak tidak akan ada lagi.
"Belum lagi kita bicara soal tumpang tindih lahan di daerah perkantoran dan Kawasan Industri Tenayan (KIT). Makanya, saya berharap, kalau rezim ini sudah habis, aparat penegak hukum harus menelusuri kinerja Walikota selama ini, apakah ada penyimpangan atau tidak. Soalnya tahun 2021 ini tahun terakhirnya, tahun 2022 akan ada transisi pemerintahan," tutupnya. [***]
