Metroterkini.com - Akibat pandemi Covid-19 sejak 8 bulan terakhir ini, yang berdampak semakin sulitnya ekonomi masyarakt di Kabupaten Inhu, Riau selama ini, menjadi atensi bagi pimpinnan DPRD Inhu.
Wakil Ketua II DPRD Inhu, H Suwardi Ritonga SH menegaskan, jika ekonomi masyarakat sudah sulit maka perihal makan minum bermewah-mewahan di setiap acara resmi maupun rapat di lembaga DPRD Inhu, yang menggunakan uang rakyat, ditiadakan.
"Saya tidak ingin menikmati menu makan dan minum bermewah-mewah dalam setiap rapat. Karena kami tidak mengalokasikan biaya makan minum itu di lembaga DPRD Inhu. Kami ingin merasakan kesulitan yang di rasakan rakyat," kata Suwardi, kepada awak media, Ahad 15 November 2020 di Pematangreba.
Sebagai pimpinan dewan, Suwardi telah menyampaikan kepada sejumlah anggota dewan agar dapat memahami kondisi sulitnya perekonomian masyarakat akibat Covid-19.
Ditegaskannya lagi, bahwa pihaknya di lembaga DPRD Inhu menginginkan alokasi anggaran untuk rakyat lebih besar.
"APBD Inhu tidak boleh lebih banyak di nikmati pejabat. Menyoal APBD 2021, kami sudah membahas anggaran tersebut dengan maksimal. Khususnya bidang infrstruktur, kesehtan, pendidikan dan peningkatan SDM masyarakat Kabupaten Inhu," tegas Ucok, sapaan akrabnya oleh awak media, ketika duduk kumpul bareng sambil ngopi.
Kader Gerindra yang dekat dengan awak media ini menambahkan, bahwa alokasi anggaran daerah tahun 2021 di Kabupaten Inhu juga di maksimalkan, demi pemulihan ekonomi masyarakat.
"Jika ada pejabat daerah yang ingin makan minum dikantor bermewah-mewahan, itu sama saja telah mengkhianati rakyat," imbuhnya.
Sebagaimana untuk di ketahui, akibat dari tidak disahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 oleh DPRD Inhu, mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak.
Bahkan, berdampak pada tiadanya hidangan makan dan minum dalam agenda resmi antara eksekutif dan legislatif pada rapat paripurna, Jumat 13 November 2020 kemarin. [wa]
