Metroterkini.com - Malaysia menegaskan menolak klaim maritim Tiongkok di Laut China Selatan (LCS).
Dilansir dari Strait Times, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein mengatakan pemerintah mendaftarkan klaim mereka atas sisa bagian landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal negara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dua pekan lalu.
Menurut dia, itu diajukan sebagai tindaklanjut atas klaim serupa pada 12 Desember.
"Malaysia menentang klaim China bahwa mereka memiliki hak historis atas perairan itu. Pemerintah Malaysia juga menganggap klaim China atas fitur maritim di Laut China Selatan tidak memiliki dasar apapun di bawah hukum internasional," ucap Hussein di parlemen, Kamis (13/8).
Peringatan itu merupakan tindakan yang tidak biasa bagi Malaysia. Sebelumnya negara itu diketahui menghindari mengkritik China secara terbuka dan memastikan daerah itu tetap terbuka untuk perdagangan.
Pengajuan ke PBB dilakukan setelah Australia dan AS menolak klaim maritim China karena melihat kampanye Tiongkok untuk mendominasi wilayah perairan yang kaya sumber daya itu.
China sampai saat ini mengklaim sekitar 80 persen Laut China Selatan, dengan argumen Sembilan Garis Imajiner. Mereka bahkan membangun pulau reklamasi yang digunakan sebagai pangkalan militer dan lokasi wisata di LCS.
LCS disebut sebagai jalur pelayaran niaga tersibuk ketiga di dunia dengan nilai mencapai triliunan dolar. LCS juga disebut menyimpan cadangan miliaran kubik gas dan minyak bumi.
Akan tetapi, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Malaysia saat ini disokong dari dana pinjaman China.
China telah membangun pangkalan dan pos terdepan lainnya di beting, terumbu karang, dan singkapan batu untuk memperdalam klaimnya dari jalur air 3,6 kilometer persegi, di mana Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan juga memiliki klaim.
Meski demikian Hussein menuturkan Malaysia akan tetap berhati-hati dalam mempertahankan klaimnya untuk menghindari meningkatnya ketegangan.
"Jika kita mengikuti narasi dan tekanan negara adidaya, ada potensi tinggi bagi negara-negara ASEAN untuk condong ke negara-negara tertentu," ujarnya. [cnn]
