Metroterkini.com - Wakil Ketua DPRD Inhu Riau mengingat Banggar DPRD Inhu untuk berhati-hati dalam menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, yang diajukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H.Suwardi Ritonga, SE pada wartawan, Selasa (19/11/2019) di Pematang Rebah, menyampaikan, anggaran yang ditetapkan dan dibahas harus memperhatikan lebih ke masyarakat.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebelumnya, telah di sepakati di angka Rp.1.509.208.055.248, namun di penyusuaian kembali Rp.1.498.029.989.393, yang terdiri dari Belanja Langsung (BTL) sebelumnya Rp.929.729.837.992,75, di penyesuaian naik menjadi Rp.938.941.307.261,75,-
Sedangkan Belanja Langsung (BL), sebelumnya, di angka Rp.579.478.217.255,25, menurun sebesar Rp.20.389.535.124,00 yang saat ini menjadi Rp.559.088.682.131,25.
Dewan melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nanti akan melanjutkan pembahasan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) para OPD dibahas terlebih dahulu oleh komisi masing-masing. Sebab, jauh hari telah menyampaikan dengan rekan komisi yang ada, agar tidak ragu bersuara dan memberikan kritikan dan lebih teliti saat pembahasan nanti.
"Jadi sangat berharap bekerja sesuai koridor dan sumpah janji, tidak asal mengambil tindakan dan sikap, bila anggaran yang dibahas tidak menyentuh kemasyarakat. Apalagi semua anggota DPRD punya tanggung jawab yang sama, termasuk hak bicara sebelum disimpulkan hasil pembahasan. Maka tidak perlu ragu untuk mengkritisi serta bicara dalam menyampaikan pendapat, karena sudah dijamin oleh undang-undang," imbuhnya.
Sebagai wakil rakyat di dewan, harus menjalankan amanah sebagai fungsi kontrol (pengawasan, red) dalam setiap kebijakan anggaran yang ada di OPD. "Jangan ada kesan APBD digunakan untuk hal-hal yang konsumtif dan seremonial nantinya," tutupnya. [fras]
