Metroterkini.com - Menindaklanjuti pertemuan DPRD Kabupaten Bengkalis dengan manajemen PT. PLN Wilayah Riau dan Kepri beberapa waktu lalu, Komisi I dan III DPRD kabupaten Bengkalis menggelar pertemuan dengan manajemen PT. PLN Wilayah Riau dan Kepri di Pekanbaru, Kamis (8/8/2019).
Dalam pertemuan itu, dari pihak PT. PLN Wilayah Riau, General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Riau & Kepri M.Irwansyah Putra, Manajer bidang perencanaan PT. PLN (Persero) Agustian dan beebrapa staf. Sedang dari Komisi I hadir, dari Komisi I hadir Susianto SR, Morison Bationg Sihite, Zuhandi, Hj. Aisyah, Tinner Waet Bet Tumanggor, dan Pipit Lestary dan dari Komisi III H. Jasmi, Sukaddi, Febriza Luwu, Leonardus Marbun, Mus Mulyadi.
Dalam pertemuan itu, baik Komisi I maupun III mempertanyakan komitmen pihak PLN dalam merealisasikan jaringan listrik yang belum tersedia dibeberapa desa di kabupaten Bengkalis.
Seperti diungkapkan Ketua Komisi I Susianto SR, bahwa ada beberapa hal terkait dengan listrik di Dapilnya, khususnya Kecamatan Pinggir dan Tualang Mandau. Menurutnya, sampai saat ini masyarakat masih menanti kehadiran PLN sesuai dengan apa yang sampaikan pada waktu itu, tapi kenyataan nya tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki, padahal kita sudah survey.
Seperti di Balai Raja itu sampai Saat ini kebutuhan sangat urgent yakni sekolah Baiturrahman yang menampung anak-anak yatim sampai hari ini untuk mencari air saja susah apalagi menghidupkan sanyo juga tidak bisa karena spaning, jadi kami mohon lagi kepada PT. PLN untuk menambahkan daya. sudah satu tahun dan sampai saat ini belum terealisasi," kata Susianto.
Masih menurut Susianto, ada tiang listrik sudah tiga tahun berdiri namun sampai saat ini belum ada jaringan a;ias dialiri listrik, kondisi ini terdapat di Jalan Jati Mulyo dan Jalan Rokan. "Di Jalan Jati Mulyo sudah tiga tahun yang lalu berdiri tiang, tapi sampai saat ini belum terealisasi (belum dialiri). Sehingga masyarakat kami mengambil kebijakan dengan berswadaya untuk membeli kabel sendiri dan menyambung sekitar 5 kilometer dari trafo induknya agar rumah mereka dapat penerangan listrik. Itru pun lampunya kadang redup kadang terang," ujarnya.
Menanggapi pernyataan Susianto SR, General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Riau & Kepri M.Irwansyah Putra menjelaskan, bahwa didonasi pihaknya sudah ada berdiri tiang disepuluh lokasi, yaitu Tasik Serai Dusun Tiga Lapan, Jaya Makmur, Air Hitam, Dusun Semanda, Kampung Baru kilometer 29 Sebanga, Bulu Apung km 7 Pinggir, Tasik Serai Barat Simpang Medan, Simpang Jambu, Simpang Proyek, Jalan Dinamit Desa Tasik Serai, Jalan Persawahan Sebanga, Jalan Rindu Padang. Pembangunan ini melewati tiga kawasan yakni Suaka Marga Satwa Balai Raja, Suaka Marga satwa pelatihan Gajah Sebanga dan Suaka Marga satwa Giam Siak Kecil.
"Kita sudah berkoordinasi dengan BPKSDA, pihak PLN sudah mensurvey tahap pertama di bulan April. laporan hasil survey dari BPKSDA bulan Juli 2019 dan saat ini kami menyiapkan berkas proposal tentang kondisi ini selanjutnya kami siapkan dalam agenda pertemuan dengan BPKSDA," kata Irwansyah.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi III Sukaddi menambahkan, bahwa PT. PLN perlu melakukan survey kembali di daerah Talang Mandi yang berbatasan dengan Tasik Serai Barat, karena tiang listrik di daerah itu menggunakan bambu. dan ini sangat reresiko. Sementara di Desa Talang Mandi Simpang Danto yang dulunya PLTD yang tiangnya dari besi, namun saat inbi sudah banyak yang tumbang. Sedangkan di di Desa Harapan Baru yang rencananya tingnya mau di ganti, tapi sampai saat ini belum juga terealisasi. Untuk itu, polisi Dekmokrat itu, meminta PT. PLN Wilayah Riau dan Kepri bisa meninjau ke lapangan melihat informasi yang disampaikannya.
Menjawab pernyataan Sukaddi, Manajer bidang perencanaan PT. PLN Agustian berjanji akan mengganti tiang yang kurang layak. Sedangkan terkait informasi tiang bambu, Agustian baru dapat informasi, dan pihaknya justru juga sangat tidak mengingkan ada tiang lsitri dari bambu.
"Pihak PT. PLN sangat berterima kasih atas masukan yang bapak-bapak sampaikan kepada kami. Semoga pengawasan di lapangan antinya dapat kami ditingkatkan lagi. Maka itu sekarang ini kami susah menerobos terhadap oknum tertentu yang meminta uang kepada masyarakat untuk membeli tiang. Padahal pihak PLN sendiri tidak pernah melakukan itu," ungkap Agustian.
Sementara anggota Komisi III lainnya, Haji Jasmi dalam kesempatan itu meminta pihak PT. PLN merealisasikan jaringan listri di Desa Bathin Solapan, Desa Sebangar, Desa Bumbung, Air Kulim yang sudah berdiri tiang listri, namun, jaringannya belum ada. Untuk itu, pihaknya meminta PLN agar seegra membangun jaringan agar masyarakat di desa-desa itu bisa menikmati listrik dari PT. PLN.
Sedangkan anggota komisi I, Pipit lestary meminta PT. PLN Cabang Duri untuk menyelesaikan masalah jaringan listrik di Dusun Tiga Lapan, Muara Basung. Informasi yang dia terima, pemasangan tiang sudah ada, tapi belum merata. Bahkan ada informasi tiang akan ditarik kembali. "Saya ingin tau kerjasama PLN dengan BKSDA, karena tiang tersebut katanya akan ditarik balik sedangkan masyarakat sangat membutuhkan aliran listrik, lagipula disana ada sekolah negeri yang sangat membutuhkan listrik," tegasnya.
Menanggapi keluhan Pipit Lestary, Agustian mengatakan, masalah dilapangan karena menyangkut perizinan dan juga ada hubungnya dengan BKSDA (Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam) dan PT. Chevron.
"Selasa mendatang, kami juga mengagendakan pertemuan dengan BKSDA terkait dengan perizinan yang nantinya akan dihadiri oleh Dinas ESDM Provinsi Riau dan tim dari pusat. Kami mohon maaf, bukan kita tidak memproses masalah ini, karena terkait dengan hutan izinnya sangat alot. Bahkan, bukan di Bengkalis saja, tetapi di Kepulauan Riau dan Kabupaten lainnya. Karena perizinan ini sudah dihendel oleh pusat. Di PLN sendiri ada bagian yang menyelesaikan bagian perizinan dan sertifikasi, bagian itulah yang menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan atau daerah," ungkapnya.
Leonardus Marbun dari komisi III mempertanyakan program pembangunan kabel bawah laut dari pulau besar (Sumatera) tepatnya dari Kecamatan Bukti batu ke Pulau Bengkalis. Karena selama ini, PT. PLN rayon Bengkalis memakai Diesel sebagai objek penyuplai arus listrik. Akibatnya, di Pulau Bengkalis listrik sering mati. Untuk itu, Leonardus meminta PLN agar mengatasi masalah kelistrikan di Bengkalis. Pada kesempatan itu, Leonardus juga menanyakan tentang ganti rugi tanaman masyarakat yang ditebang karena dilalui jaringan PLN.
Menjawab pertanyaan tersebut Agustian mengatakan, bahwa pihaknya memang telah merencanakan pembangunan kabel bawah laut dari Sumatera ke Pulau Bengkalis dan sudah ditanggapi Gubernur Riau. Saat ini, program itu tinggal menunggu izin.
"Masalah penebangan tanaman masyarakat tidak ada regulasi yang mengatur tentang biaya ganti rugi dari pihak PLN. Sebelum melakukan penebangan pohon kami mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau pemerintah Kecamatan ataupun Pemda terkait perizinannya,” jelasnya.
Terkait masalah ganti rugi tersebut, anggota Komisi I, Zuhandi meminta PT. PLN mensosialisasikan kepada masyarakat tentang batas tanggung jawab masyarakat terhadap PLN dan PLN kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat paham tentang hak dan tanggung jawabnya dan juga meminta kepada pihak PLN agar mengadakan pengawasan kepada pihak biro yang melakukan instalasi di rumah masyarakat supaya PLN tau layak tidaknya instalasi yang dipasang tersebut.
"Karena selama ini tidak pernah dilakukan oleh pihak PLN di tempat kami sehingga sering terjadi arus pendek," kata Zuhandi menambahkan.
Memahami berbagai keluhan yang disampaikan oleh Komisi I dan III DPRD, Agustian sebagai manajer perencanaan PT. PLN meyakinkan bahwa permasalahan yang didiskusikan saat itu akan disampaikan dalam pertemuan dengan pihak BKSDA dan Kementerian ESDM sehingga diharapkan ada solusi yang diberikan.
"Kami melihat anggota DPRD Bengkalis ini sangat proaktif memperhatikan warganya yang membutuhkan listrik dan mengawal proses di PLN agar nantinya bisa dimiliki oleh warganya Di Kabupaten Bengkalis," ungkap Agustian.
Kendati mendapat sanjungan atas kepedulian terhadap masyarakat. anggota DPRD Bengkalis tak mau terlena. Mereka meminta agar meminta jawaban tertulis dari perusahaan plat merah itu.
“Kami minta nantinya ada jawaban tertulis dari PT. PLN kepada DPRD Bengkalis terkait pertemuan dengan BKSDA dan Kementerian ESDM tersebut, agar kami tahu hasilnya seperti apa,” kata Morison Bationg Sihite dari Komisi I, menambahkan. [rudi]
