Metroterkini.com - Bupati Kepulauan Meranti Riau, Irwan Nasir belum memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus DAK tahun 2016. Alasanya belum bisa hadir bersaksi karena dokumen yang diperlukan KPK belum bisa dilengkapi.
"Pak Bupati minta waktu satu minggu lagi, setelah semua dokumen yang diperlukan lengkap dirinya akan memenuhi panggilan KPK," jelas Kabag Humas Pemkab Meranti, Hery Putra, Rabu
Terkait penundaan memenuhi panggilan KPK, dijelaskan Kabag Humas Hery Putra, Pemkab. Meranti telah melayangkan email atau surat ke KPK minta pemanggilan ditunda satu minggu atau hingga semua dokumen yang diminta lengkap agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.
Terkait pemberitaan yang marak di media masa tentang pemanggilan Bupati Meranti Drs. Irwan M.Si sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam perkara yang melibatkan anggota DPR RI Bowo Sigit.
Diakui Bupati Irwan tidak ada yang perlu dipersoalkan karena dirinya hanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain itu menyangkut dugaan keterlibatannya atas kasus suap dana DAK Tahun 2015 ditegaskan Bupati Irwan, dirinnya ketika itu hanya berstatus sebagai PNS biasa dan sudah tidak menjabat Bupati lagi karena masa jabatannya di periode pertama sudah habis.
"Seperti disampaikan Pak Bupati, terkait dugaan kasus suap dana DAK yang melibatkan dirinya tidak beralasan karena saat itu terjadi Pak Bupati sudah tidak menjabat lagi dan statusnya hanya sebagai PNS biasa," tambah Kabag, sesuai penjelasan Bupati Irwan.
Seperti diketahui. Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Meranti Drs. H. Irwan M.Si pada periode pertama telah berakhir pada tanggal 30 Juli 2015.
Hampir setahun sejak saat itu, barulah Drs. Irwan M.Si dilantik kembali untuk Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Periode Ke-2 tepatnya 17 Juli 2016, oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman.
Dan saat dugaan suap Dana DAK itu terjadi, Drs. H. Irwan M.Si tengah sibuk mengurus pencalonan dirinya untuk mengikuti Pilkada Meranti 2016-2021.
"Bagaimana mungkin seorang yang tak lagi menjabat sebagai Bupati dan berstatus sebagai PNS biasa mengurus masalah Dana DAK ke DPR RI, apalagi Pak Bupati Irwan tengah disibukan dengan masalah pencalonan dirinya sebagai Bupati Meranti Periode Ke-2," jelas Hery lagi.
Bupati Kepulauan Meranti tidak menapik dirinya dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus yang menjerat anggota DPR RI Bowo Sidiq Pangarso.
Dikatakan Bupati sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum dirinya akan memenuhi panggilan KPK. Dan saat ini diakui Bupati Irwan pihaknya sedang menyiapkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan untuk menjelelaskan semua agar menjadi jelas dan klear.
"Sebagai warga negara yang taat hukum kita menghormati dan mendukung tugas-tugas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Saat ini kita sedang melengkapi seluruh dokumen," ujar Hery menirukan kata Bupati Irwan. [rls-hms]
