Meranti - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Ardiansyah SH, MSi, mendukung program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mewujudkan program prioritas, Kamis (04/04/2019).
Program prioritas yang dimaksud yakni, peningkatan sarana dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar dalam rangka membuka isolasi wilayah, membangun sarana dan prasarana untuk pengembangan industri hilir produksi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
Mewujudkan birokrasi dan sarana pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif, peningkatan kemampuan SDM bidang olahraga, seni budaya dan pariwisata, mendorong pertumbuhan dunia usaha dan lapangan kerja, pembinaan nilai-nilai sosial, moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir.
Perihal itu, Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kepulauan Meranti yang juga anggota DPRD Komisi I itu sangat berharap, prioritas kebijakan pembangunan yang mengacu pada RKPD ini akan diwujudkan dengan modal dari belanja langsung sebesar Rp590 miliar lebih di APBD 2019.
"Program yang sekiranya perlu dan sangat-sangat dibutuhkan masyarakat harus diprioritaskan tahun ini (2019,red), tentunya saya sangat mendukung melalui RKPD," kata Jeck.
Menurutnya, pembangunan di daerah tidak mungkin dilakukan dan berjalan sendiri. Ia menilai program yang saling mengikat antara program pusat dan di daerah bisa menjaga keterpaduan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
"Kita dari Dewan dan para OPD juga bersama-sama ikut menjemput anggaran dari Provinsi maupun Pusat, hal itu dilakukan guna mengimplementasikan RPJMD dan RPJPD," sebutnya.
Ia juga berpendapat, dengan pola mendorong peningkatan pendapatan masyarakat seperti peningkatan daya beli dan perputaran uang di pasaran.
Selain itu, dengan meningkatkan jumlah ketersediaan bahan pokok masyarakat di pasaran yang berdampak pada stabilnya harga. Jika barang-barang langka, akan menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi mahal dan ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di suatu daerah.
"Dari data yang dikeluarkan oleh BPS, akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis. Beberapa OPD yang paling berpengaruh adalah Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perkebunan, Perikanan," cetusnya.[advertorial]
