Metroterkini.com - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program Pemerintah bidang perumahan berbasis pemberdayaan, konon katanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang tidak mampu (miskin). Namun faktanya Proyek BSPS milyaran rupiah dari 14 Kecamatan Indragiri Hulu Riau, disinyalir banyak penyimpangan.
Pasalnya, masyarakat sebagai menerima bantuan tersebut hidup enggan mati segan, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan Pembangunan rumah bantuan tersebut, katanya membantu orang miskin, namun pembangunan rumah bantuan dari pemerintah itu tidak kunjung selesai.
Hasil investigasi di lapangan, sejumlah sumber pada awak menyebutkan, rapat soal bantuan rumah miskin yang berlangsung di Desa Pekan Heran, di pimpin langsung Kades Pekan Heran bernama Suparmanto.
Dalam 2 kali pertemuan dikatakan Kades Proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) langsung di terima masyarakat setempat lewat rerkening masing-masing, bantuan rumah rusak Berat Rp.15.000.000, setengah Berat Rp.10.000.000,00 dan bantuan rumah rusak ringan Rp. 7.500.000.
"Kami sebagai masyarakat penerima bantuan di suruh oleh panitia untuk mencari tukang rehab rumah dengan patokan biaya Rp 2.500.000. Semua bahan baku bangunan rumah dari panitia, kami tidak punya hak untuk belanja sendiri, baik paku, kayu, semen, dan seng, bagi rumah rusak berat biaya tongkat rumah," ujar warga, Jumat.
Informasi batas berakhir proyek ini harus selesai Oktober 2018, namun Metroterkini.com, menemukan iteam pekerjaan proyek BSPS tidak berdasarkan Juknis dan fisik proyek BSPS ambulradul. Temuan dilapangan ada pekerjaan fisik baru mencapai 0,5 %
Secara terpisah, pendamping BSPS yang namanya tak ingin disebutkan, apa yang dikatakanya warga soal adanya indikasi terselubung, terutama masalah besarnya dana dan sumber dana dari mana maupun jenis bahan pengadaan barang/jasa semaunya panita dan pemilik toko yang ditunjuk BSPS tersebut. [pane]
