Metroterkini.com - Deklarasi #2019GantiPresiden mendapat banyak penolakan di sejumlah daerah. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai tidak ada yang perlu disalahkan dalam penolakan tersebut.
"Ya menurut saya pasti ada alasan yang argumentatif yang dilakukan penegak hukum, pasti ada lapor intelijen yang kalau dibiarkan ini terjadi benturan. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu disalahkan apa yang terjadi," kata Bamsoet di Penang Bistro, Jl. Pakubuwono, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2018).
Menurutnya, polisi telah melakukan sesuai prosedur. Polisi berkepentingan agar tidak terjadi bentrokan.
"Penegak hukum atau kepolisian memiliki kepentingan agar nggak ada bentrokan jika acara itu dilaksanakan dan nggak salah juga ada sekelompok masyarakat menyerahkan aspirasinya, dalam UU nggak boleh masyarakat menyalurkan efisiensi dilarang, tapi tidak apa-apa kalau ditunda harus dilihat kondisi apakah kontraproduktif bagi ketertiban atau justru dapat menimbulkan kerusuhan," jelas dia.
Meski ada penolakan, Bamsoet menilai deklarasi itu tercapai. Sebab, gerakan #2019GantiPresiden mendapat publikasi yang besar.
"Saya pikir apa yang dilakukan kawan-kawan yang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden itu sudah tercapai, publikasinya luar biasa," pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa kota mendapat penolakan. Aktivis gerakan itu, Ahmad Dhani, mendapat penolakan di Surabaya, Minggu (26/8/2018), sedangkan Neno Warisman ditolak di Pekanbaru dan Ratna Sarumpaet mendapat penolakan di Bangka Belitung pada Sabtu (25/8/2018). [dtk]
