Metroterkini.com - Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Abdul Munim mengatakan, akan ada potensi konflik kalau pemberian izin diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet.
"Polisi tugasnya hanya pengamanan wilayah supaya tetap kondusif seperti diketahui dari media warga tahu sebelumnya ada beberapa kelompok yang menolak adanya Ratna Sarumpaet dan Gerung dalam diskusi itu," kata Abdul Munim, Minggu (26/8/18).
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung akhirnya mengambil langkah pencegahan yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan.
"Tidak ada maskut Polisi menghalangi mereka, yang ada hanya demi keamanan semata," Jelasnya.
Dia mengungkapkan, polisi tidak memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) guna menjaga Kamtibmas.
"Kami harus mencegah konflik dari kedua kelompok tersebut. Kalau polisi melakukan pembiaran, dan kedua kelompok bertemu, lalu jika terjadi konflik, siapa yang akan disalahkan? Makanya ini bersifat pencegahan," ujarnya.
Menurut Abdul, jika sudah waktunya, silakan kedua kelompok melaksanakan kampanye sesuai jadwal dari KPU.
"Masyarakat jangan terprovokasi karena polisi tetap berkomitmen menjaga pemilu ini berjalan dengan baik," pesannya.
Abdul menjelaskan, pada 2019 nanti, sesuai UU Pemilu, perhelatan demokrasi itu bernama pemilihan presiden, bukan pergantian presiden.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diskusi yang digagas Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Bangka Belitung dengan narasumber Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung dan Ahmadi Sofyan (Caleg Gerindra) pada Sabtu (25/8/2018) batal dilaksanakan.
Pengurus GSI Babel hanya menggelar rapat terbatas dengan Ratna Sarumpaet yang sudah terlanjur tiba di Pangkal Pinang. Diskusi yang bakal dihadiri 200 peserta, pelantikan pengurus GSI tingkat kabupaten/kota juga dibatalkan. [**]
