Metroterkini.com - Ketua Steering Committee (SC) rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan musyawarah luar biasa Golkar (Munaslub) Golkar Ibnu Munzir menyatakan pihaknya membuka kesempatan bagi seluruh kader yang berniat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar saat Munaslub pada 18-20 Desember 2017.
Hal itu merespons wacana ihwal sejumlah kader Golkar seperti Priyo Budi Santoso dan Titiek Suharto yang berniat menjadi pesaing Airlangga Hartarto sebagai caketum Golkar dalam Munaslub.
"Saya kira kalau istilahnya Munaslub itu ada pemilihan. Maka pemilihan itu dimungkinkan bagi siapa saja untuk ikut mencalonkan diri," ujar Ibnu di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jum'at (15/12/2017).
Airlangga Hartarto sebelumnya telah didapuk dalam rapat pleno Golkar pada Rabu (13/12) malam sebagai Pelaksana Tugas Ketua Golkar menggantikan Setya Novanto. Namun pengukuhannya baru akan ditetapkan pada Munaslub.
Ibnu menuturkan, Munaslub akan menunjuk Airlangga sebagai Ketum Golkar secara aklamasi jika tidak ada kader yang mendaftar sebagai Caketum.
Peluang itu semakin besar, kata dia, karena mayoritas DPD-DPD I dan II memiliki kecenderungan memilih Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru menggantikan Setnov yang ditahan karena terbelit kasus korupsi e-KTP.
Ibnu juga membeberkan sejumlah agenda yang akan dibahas di Munaslub, antara lain penyampaian laporan pertanggungjawaban DPP terkait pelaksanaan Munaslub dan dilanjutkan pandangan umum dari para peserta.
Setelah proses itu, Munaslub akan melakukan demisioner terhadap Airlangga selaku Ketum Golkar yang dipilih dalam rapat pleno pada 13 Desember 2017 menggantikan Setya Novanto yang telah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Sementara untuk proses pemilihan Ketum akan langsung dilakukan jika peserta Munaslub tidak meminta ada perubahan AD/ART partai.
"Karena mereka sudah membahasnya dari sekarang, berubahnya bisa ditetapkan di paripurna. Sesudah itu agenda pemilihan," ujar Ibnu.
Ketua DPP Partai Golkar ini melanjutkan, dalam Munaslub itu dimungkinkan pembahasan mengenai perombakan struktur kepengurusan. Perombakan akan dilakukan setelah Ketum baru terpilih.
Ketua umum terpilih nantinya akan didaulat menjadi Ketua Formatur dan anggota lainnya akan membantu menyusun kepengurusan.
"Kalau di Munaslub, kewenangan apa saja bisa diputuskan. Karena itu instansi pengambilan keputusan tertinggi," ujarnya.
Lebih dari itu, Ibnu memastikan, Munaslub tidak akan membahas soal pergantian Ketua DPR karena hal itu akan dibahas oleh Ketum terpilih bersama pengurus baru melalui rapat pleno.
"Enggak ada agenda khusus itu. Itu mungkin nanti jadi domainnya ketua umum terpilih bersama pengurusnya. Itu pleno saja," ujar Ibnu. [cnn]
