Metroterkini.com – DPD IPK beserta 8 Ormas serta LSM yang ada di Rokan Hilir Riau melakukan diskusi yang hasilnya akan dituangkan dalam rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Rokan Hilir serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (16/11/2017).
Adapun 8 (delapan) rekomendasi permasalahan antara lain:
1.Kurangnya lapangan kerja di Kabupaten Rokan Hilir hal ini yang menyebabkan masyarakat selalu mengantungkan hidupnya terhadap APBD
2.Rekrutmen tenaga kerja dari perusahaan yang beroperasi di Rokan Hilir belum maksimal karena sarana dan prasarana yang belum memadai
3.Hak para tenaga honorer yang belum terpenuhi secara keseluruhan
4.Pemerintah kurang tegas dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan demi kesejahteraan masyarakat
5.Anggaran daerah lebih cenderung kearah penggasil migas padahal banyak hasil lainya yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah seperti restribusi
6 Jumlah tenaga honor yang cukup tinggi sehinga menjadi beban bagi APBD
7.Tranpraransi pemasukan hasil pajak yang sangat minim terhadap masyarakat oleh pemerintah
8.Pembangunan desa kurang mendapat perhatian dari pemerintah terutama dari sektor membangun ekonomi mandiri
Rekomendasi yang akan disampaikan ke Pemkab Rokan Hilir antara lain:
1.Melahirkan lapangan kerja sertta me tingkatkan PAS
2.Membayar gaji tenaga honor
3.Membangun usaha kecil dan menengah disetiap desa
4.Ketegasan pemerintah kabupaten Rokan Hilir
5.Pemerintah harus tegas dalam penerimaan PAS selain dari migas
Cutra Andika selaku Ketua DPD IPK Rokan Hilir disela pertemuan di Aula Cofee Shop hotel Lion di Bagan siapiapi serta beberapa Ketua Ormas dan OKP antara lain, ICMI, Pekat-IB, PP Muhammadiyah, ADEPSI dan IPK, mengatakan akan menyampaikan ke pihak Pemda Rokan Hilir serta DPRD Rokan HIlir. [man]
