Metroterkini.com - Pembahasan APBD Perubahan 2016, oleh Banggar berlangsung di Lantai I kantor DPRD Kampar, Senin (21/11/2016) sore di Bangkinang Kampar Riau. Banggar DPRD Kampar sempat sewot akibat terjadinya devisit anggaran akibat SKPD terlalu memaksakan kegiatan.
Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, S.Ag yang memimpin rapat langsung mengeluarkan nada tinggi. Ia meminta Kepala SKPD seharusnya kordinasi dengan Tim TAPD, bukan malah saling mempertahankan ego masing-masing.
Ia juga meminta Kepala SKPD harus memahami surat edaran bupati Kampar yang di keluarkan Bupati Kampar Jefry Noer terkait adanya pengurangan anggaran sebesar 30% pada masing-masing SKPD. "Nah kenapa SKPD ngotot melakukan pelelangan, yang mengakibatkan kita devisit anggara sebesar Rp.170.585.787.331.74,".
Tambahnya lagi, harus pemerintah memahami aturan Permendagri No 52 Tahun 2015, tentang pembahasan anggaran daerah.
Sementara anggota Banggar lainnya Agus Chandra yang juga dari Fraksi Partai Golkar Kampar menegaskan, terkait adanya devisit anggaran pada APBD tahun anggaran 2016, dalam hal ini pemerintah melalui SKPD masing-masing telah menyalahi aturan. "Jadi tak ada artinya kita bahas ini, apakah SKPD mau mempertanggung jawabkan," ungkap Agus.
"Padahal kita jauh-jauh hari telah menyurati pemerintah daerah agar persoalah pengurangan anggaran kita harus sesuai Permendagri No 52 tahun 2015. Jadi kita disini jangan saling lempar bola panas," ungkapnya.
Sementata Ketua Tim TAPD yang diwakili Azwan selaku Wakil Ketua I mengaku, pihaknya telah berupaya menyampaikan surat edaran bupati tersebut kepada kepala SKPD masing-masing, seperti diberitakan metroterkini.com sebelumnya.
Ditempat terpisah Indra Pomi selaku Kepala SKPD dari Dinas Bina Marga mengaku, hal tersebut pernah di suratinya Pemerintah Daerah 19 September tentang evisiensi anggaran, bahwa untuk di Dinas Bina Marga dia hanya bisa mengurangi sekitar Rp 6,8 miliar dengan alasan kegiatan sebagian telah dibayarkan atau di laksanakan kegiatanya.
Indra mengaku kepada pemerintah daerah saat itu juga dihadiri oleh wakik ketua I Azwan yang juga kepala Bappeda kabupayen kampar bersama asisten I.
Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag TAPD dalam devisit anggaran saat ini termasuk tata kelola pemerintahan paling buruk di seluruh dunia. "Artinya SKPD lah yang harus bertanggung jawab," tutupnya. [ali]
