Metroterkini.com - Adanya kegiatan proyek di Rokan Hulu, Riau, yang didanai melalui Dana aspirasi anggota Dewan setempat, dinilai hanya sebagai akal akalan serta kompromi politik antara eksekutif dan legislatif menjelang pengesahan APBD Rohul April 2016 lalu.
Menurut Alpasirin, Anggota DPRD Rohul Dapil I itu, munculnya usulan dana aspirasi dewan tahun 2016 melalui kegiatan di dinas terkait, seperti, Pendidikan, Cipta Karya, Bina Marga, Sosial, Pertanian dan lain lain, adalah suatu proses tidak tepat sasaran proses penganggaran.
“Dana aspirasi DPRD Rokan Hulu 2016 hanya sekedar akal akalan dan kompromi politik antara Eksekutif dan legislatif menjelang pengesahan APBD 2016 pada April lalu, sehingga kegiatan yang dibuat menjadi tidak tepat sasaran,” kata Alpasirin, Minggu malam (9/10/16).
Alpasirin yang dari awal sudah menolak penganggaran proyek melalui dana aspirasi itu, karena dari awal sudah terlihat keinginan untuk memecah mecah kegiatan sesuai keinginan anggota dewan di daerah pemilihannya, bukan proyek substantif yang betul betul dibutuhkan rakyat serta adanya kongkalingkong eksekutif dan legislatif.
Dijelaskan Alpa, anggota DPRD Rohul Dapil I itu, proses munculnya kegiatan pembangunan harusnya dari bawah melalui Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, sehingga apa yang dibutuhkan suatu daerah bisa terakomodir, bukan yang dioret sendiri oleh beberapa gelintir orang di dewan dan di dinas saja.
Alpasirin mencontohkan dana ratusan juta untuk beberapa paket kegiatan di SD 001 Rambah yang berada di pusat Ibu Kota Kabupaten Rohul, belum begitu mendesak, karena masih banyak bangunan sekolah yang berada di pelosok pelosok desa yang sangat membutuhkan penanganan.
“Saya kadang prihatin melihat bangunan sekolah di pelosok desa, seperti, di Pawan, Menaming dan berbagai pelosok lainnya yang lebih membutuhkan, tapi dananya tidak dianggarkan kesana,” tandas Alpa yang juga prihatin melihat teman temannya di DPRD yang minta paket sama pemerintah.
Anggota DPRD dari Fraksi Nasional Demokrat itu, minta aparat penegak hukum di Kepolisian dan Kejaksaan untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek di Rokan Hulu. [man]
