Metroterkini.com- Hingga kini DPRD Provinsi Riau disebut-sebut tak kunjung menindaklanjuti laporan keluh-kesah Forum Petani Dayun Maju Bersama (FPDMB) terkait dugaan penyerobotan lahan oleh PT. Riau Andalan Pulp and Puper (RAPP).
Hal itu dikemukakan Ketua Forum Petani Dayun Maju Bersama (FPDMB), M.Pakpahan kepada Metroterkini.com, belum lama ini.
Menurutnya, laporan tersebut hampir berusia satu bulan pasca diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Manahara Manurung. Dirinya mengakui, hingga kini belum mendapati perkembangan informasi dari Wakil rakyat Provinsi Riau. Sehingga, pria yang kerap disapa Pakpahan ini menilai DPRD Provinsi Riau terkesan "menutup mata" atas laporan itu.
"Belum ada ditanggapi. Belum ada lagi kabar informasi perkembangan dari sana," katanya M.Pakpahan melalui selulernya.
Sebelumnya, lanjutnya, DPRD Provinsi Riau melalui Manahara Manurung pernah menyatakan bakal meneruskan laporan itu kepada Komisi B DPRD Provinsi Riau. Kendati begitu, namun hingga kini hasil perkembangan laporan itu tak kunjung didapatinya.
"Katanya mau diberikan ke Komisi B, tapi gak ada juga kabar nya. Ditelepon gak ada, padahal adanya nya nomor saya disurat laporan itu,"ungkap dia dengan rasa pilu.
Meski begitu, pria yang kerap disapa Pakpahan ini merasa menyayangkan hal itu. Sehingga dari pada itu, M.Pakpahan menilai DPRD Riau terkesan ogah menampung jeritan rakyat, khususnya Forum Petani Dayun Maju Bersama (FPDMB). Sehingga pihaknya
"Kalau melihat gelagat orang ini mereka kayak tidak ada mau memediasi atau mencari jalan keluarnya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Riau Marwan Yohannes mengatakan, tak mengingat adanya laporan tersebut. Hanya saja dirinya meminta tenggang waktu untuk melakukan pengecakan terlebih dahulu.
"Kalau memang ada laporan itu, kita coba pelajari dulu," singkat Marwan Yohannes melalui selulernya.
Menanggapi hal itu, Koordinator LSM FITRA Riau, Usman menyayangkan sikap DPRD Provinsi Riau. Pasalnya, sebagai perwakilan rakyat, harus nya DPRD Provinsi Riau menonjolkan tabiat responsive atas laporan tersebut.
Usman menegaskan, DPRD Provinsi Riau tekesan tidak kooperatif memperjuangkan laporan masyarakat, khususnya Forum Petani Dayun Maju Bersama (FPDMB).
"Kalau mau dikatakan sebagai wakil rakyat yang punya rasa naluri dan mengakomodir laporan tersebut. Karena wakil rakyat duduk disitu mewakili kepentingan rakyat dan mendengar keluh kesah nya takyat yang mini akses," tegasnya.
Menurutnya, DPRD Provinsi Riau harus peka melayani dan merespon terhadap laporan masyarakat. Sehingga presepsi masyarakat tidak ada menyimpang.
"Tapi kalau perilaku Komisi B dan DPRD itu tidak di rubah tentu sebagai masyarakat bisa saja menuduh kalau oknum anggota DPRD tersebut bermain dengan perusahaan," paparnya lagi.
Untuk itu, dirinya berharap agar rakyat bersatu melakukan presure terhadap rendah nya kesadaran DPRD Provinsi Riau. kesadaran DPRD Provinsi Riau. Bahkan, dirinya menyarankan kepada masyarakat segera menggelar konfrensi Pers di Gedung DPRD Provinsi Riau.
"Buat Notifikasi ketidak percayaan kepada pimpinan DPRD dan Gubernur Provinsi Riau terhadap kinerja DPRD Riau,"tutupnya. [son]
