Metroterkini.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hasil laporan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala daerah tahun anggaran 2015. Penyampaian Pansus DPRD ini disampaikan melalui sidang Paripurna, kemarin.
Hadir dalam sidang penyampaian Pansus Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, pejabat teras pemkab, anggota DPRD dan Ketua DPRD H Ahmad Puaddi termasuk unsur pimpinan dewan lainnya.
Dalam penyampaian oleh juru bicara (Jubir) Pansus yakni, Nurul Adha dan H Ahkam menyampaikan. Terhadap LKPJ Kepala daerah, Pansus memandang bahwa penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan 2015 telah menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya.
Seuai jadwal kegiatan DPRD telah ditetapkan melalui keputusan Pimpinan DPRD. Pansus telah membahas dan mengkaji secara seksama LPKJ dimaksud.
Baik dari sisi format, sistematik, maupun keseluruhan muatan materi yang terkandung.
Adapun hasil dalam pembahasan Pansus DPRD. Pansus menyampaikan apresiasi kepala Pemkab yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen LKPJ.
Dari sisi dasar hukum, masih perlu ditambahkan dengan aturan terbaru. Yakni, UU Nomor 9 2015 tentang perubahan kedua atas UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah.
Pansus juga telah mencermati beberapa data yang tertuang dalam dokumen LKPJ sejak 2012 sampai dokumen LKPJ 2015, khususnya terkait dengan data jumlah penduduk. Data penduduk Lombok Tengah data dari Disdukcapil dan tertuang dalam LKPJ sebanyak, 1.188.508 jiwa. Sedangkan untuk data terbaru tahun 2015 sebanyak, 95.423 jiwa.
Secara umum, Pansus berpandangan bahwa masih ditemukan tidak seragamnya dalam pelaporan penyelanggaraan urusan pemerintah seperti SKPD. Di mana, SKPD tidak mencantumkan laporan mengnai pagu anggaran serta realisasi keuangan.
Mengnai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di masing-masing SKPD agar betul memiliki perencanaan yang sistematis, bersinegri dan saling menguatkan.
Adapun pelaksanaan urusan wajib menurut Pansus Dewan sekaligus diberikan rekomendasi. Program rehab gedung SD/SMP yang pengerjaan diserahkan kepada pihak ketiga untuk ditingkatkan pengawasan. Terhadap BOS, dihajatkan sebagai sarana program sekolah gratis, kenyataan menunjukan beda di lapangan.
Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana belajar mengajar. Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi. Peran PAUD sangat setrategis dalam membentuk anak berkualitas. Kegaiatan pengembangan pendidikan keaksaraan dalam rangka penuntasan buta aksara. Pemerintah daerah harus juga memberikan kesejahteraan bagi guru tidak tetap (GTT).
Meminta pemerintah memperhatikan kondisi fasilitas rumah pelayan kesehatan, kata Jubir Pansus masih banyak ditemukan kondisi memprihatinkan.
Untuk pembangunan saluran irigasi, Pansus meminta untuk diperhatikan kualitas. Sebab, ada dijumpai di lapangan belum lama dibangun sudah rusak. Untuk Lingkungan Hidup, Pansus merekomendasikan soal perlunya dilakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis yang jumlah meningkat.
Untuk perencana pembangunan, pelaksanaan Musrenbang dalam prosedur dipandang cukup baik, namun sisi hasil masih menimbulkan keluhan.
Kepemudaan dan Olahraga, Pansus merekomendasikan agar memperhatikan dan memberdayakan kepemudaan yang ada untuk bersinergi.
Penanaman Modal, meminta pemkab bersikap tegas kepada investor yang telah lakukan pembebasan lahan serta memperoleh izin usaha. Mendesak agar investor segera lakukan pembangunan.
Koperasu Usaha Kecil dan Menengah, Pansus meminta kepada pemkab untuk lakukan pembinaan yang mamsimal.
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyelanggaraan kependudukan harus secara komperinsip dan perlu koordinasi dengan pihak terkait lainnya.
Ketenagakerjaan, mendesak kepada BLK di bawah naungan Disosnakertrans mempunyai peran penting dan setrategis sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja.
Ketahanan Pangan, pemanfaatan bahan-bahan pangan lokal yang secara kecukupan gizi untuk memenuhi syarat dan murah dari sisi harga.
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, harus meningkatkan pemahaman komitmen tentang keseteraan dan keadilan. Serta hak anak pada seluruh pelaku pembangun dalam rangka tujuan menguatkan kelembagaan.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, ditekan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khsusunya kaum hawa.
Perhubungan, agar mendukung suksesnya pembangunan pariwisata untuk perlu didukung dengan pembuatan rambu lalulintas.
Pertanahan, menginventarisir aset daerah termasuk tanah yang telah dibebaskan untuk kemudian disertifikatkan.
Pariwisata, soal lahan terlantar di kawasan wisata, Pansus meminta pemkab untuk membentuk tim yang melibatkan berbagai stake holder. Dalam rangka mengkaji keberadaan tanah-tanah.
Sesuai jadwal selanjutkan sambung Ketua DPRD H Ahmad Puaddi FT pada sidang Paripurna. Dia menyampaikan catatan disampaikan Pansus agar disetujui dewan untuk dijadikan rekomendasikan oleh DPRD.
“Kalau disetujui Jumat (29/04) akan dilaksanakan Paripurna dewan dalam rangkan menyampaikan keputusan dewan soal rekomendasi,” kata Puaddi. [LS]
