Metroterkini.com - Gaduh soal dana eskalasi yang dibayarkan Pemprov Riau kepada konsorsium Main Stadion terus bergulir. Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau yang awalnya jadi salah satu fraksi yang mengusulkan hak angket terkait hutang eskalasi, kini berubah pikiran dan memilih menggunakan hak interpelasi (hak bertanya) daripada hak angket.
"Kita sepakat menggunakan hak interpelasi. Hak angket yang direncanakan anggota fraksi kita dulu, ditarik lagi," kata Taufik Arrakhman, anggota Frakasi Gerindra Sejahtera, Kamis (07/04/16).
Berbagai alasan disampaikan anggota Komisi A DPRD Riau ini, Fraksi Gerindra Sejahtera menganggap, hak interpelasi terlebih dahulu yang dikemukakan dalam persoalan pembayaran hutang eskalasi yang dimaksud.
"Kita bertanya dulu lah ke Pemprov, apa sebenarnya yang terjadi dengan pembayaran hutang eskalasi ini. Setelah bertanya, tentu kita semua akan tahu dan tidak tertutup kemungkinan juga, ada langkah selanjutnya, hak angket atau seperti apa nantinya," ungkap politisi Gerindra ini.
Ia pun menegaskan, perubahan sikap fraksinya bukan karena ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Menurutnya, setiap wakil rakyat bebas mengemukakan pendapat dan saran yang ingin disampaikan.
"Kita ingin, yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Kalau ada yang merasa terpojokkan, ini kan hanya klarifikasi saja, tidak perlu diartikan dengan yang lain, tidak ada maksud yang lain dari kita," jelasnya.
Untuk bisa mengusulkan hak intepelasi ini, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan fraksi lain. Dalam mengajukan hak interpelasi, minimal diajukan 10 orang anggota dewan dari dua fraksi yang ada.
"Kita kan ada 10 orang di dewan, tapi tidak bisa mengajukan hal interpelasi. Kita komunikasi dengan Fraksi yang lain," tutupnya. [**rtc]
